Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak di NTB (10), LPA Bersama DPRD Dorong Regulasi Perlindungan Anak

57

Perkawinan anak ibarat fenomena gunung es. Pasalnya, data institusi pemerintah sering tidak sesuai fakta mengingat banyak kasus yang tidak terlaporkan. Kasus-kasus tidak terlaporkan disebabkan perkawinan anak muncul sembunyi-sembunyi.

LPA NTB bekerjasama dengan Unicef dalam program Pencegahan Perkawinan Anak (PPA). Salah satunya menyusun draf raperda perkawinan anak yang hingga akhir 2020 tengah digodok DPRD. Regulasi ini kemudian menjadi inisiatif DPRD berupa Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang menunggu pengesahan ditahun 2021.

    Sedangkan di tingkat desa, sebanyak 10 desa sebagai pilot project LPA-Unicef telah menyusun draf Perdes (Pencegahan Perkawinan Anak (PPA). Di tingkat masyarakat pun dibentuk berbagai forum seperti Forum Masyarakat KLU yang dipimpin Ketua DPRD setempat yang secara tegas menolak perkawinan anak. Pun forum anak KLU yang juga gencar sebagai pelapor dan pelopor dalam mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak.   

     Peluang meminimalisasi kasus-kasus perkawinan anak terbuka cukup lebar. Pasalnya, selama ini kasus yang muncul disebabkan ketidaktahuan orangtua terkait regulasi nasional, baik menyangkut pengetahuan soal hukum maupun dampak-dampak yang diakibatkan oleh perkawinan anak di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

      Setidaknya, keterlibatan semua unsur masyarakat menjadi bentuk gerakan bersama mencegah terjadinya perkawinan anak. Bahwa perkawinan anak bukanlah ranah domestik melainkan sudah menjadi ranah publik yang harus disikapi secara tegas.

Penggodokan Raperda PPA melibatkan semua unsure terkait. Sebutlah diawal pembahasan, sebanyak  106 orang (82 laki-laki dan 24 perempuan) terlibat  dalam proses pembahasan naskah akademik draf Raperda PPA, masing-masing terdiri dari anggota DPRD KLU, LPA KLU, tokoh adat, tokoh agama, kader desa, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah. Draf Raperda ini sudah mencapai 90% ketika disahkan sebagai Prolegda inisiatif DPRD KLU

     Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  yang berlaku di Indonesia  menyebutkan bahwa usia menikah  untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun dan calon pengantin laki-laki adalah 19 tahun. Hal itu kemudian diubah  melalui UU No. 16 tahun 2019. Salah satu substansi perubahannya pada  usia  perkawinan yang dibolehkan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

      Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak.  Surat Edaran Gubernur NTB No. 180/1153/Kum, tanggal 12 Juni 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Program pencegahan perkawinan anak merupakan program prioritas dalam RPJMD 2018 – 2023.

      Hal ini menjadi peluang emas untuk melakukan langkah yang sejalan agar perkawinan anak tidak mencuat. LPA NTB kemudian menyusun naskah akademik draf Raperda Percegahan Perkawinan Anak di KLU.  Tujuannya masing-masing:

     1. Merumuskan permasalahan yang  terjadi di tengah masyarakat terkait dengan masih tingginya praktik perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara;

     2. Merumuskan urgensi perlunya  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

     3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

    4. Merumuskan sasaran  ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak.    

    Usulan pembentukan Perda Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak mencakup :

    Upaya  pencegahan perkawinan anak;

    Penguatan kelembagaan;

    Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan  perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga dan masyarakat;

   Pengaduan;

   Kebijakan, strategi dan program;

   Sistem informasi Pencegahan  Perkawinan Anak;

   Penyelesaian sengketa;

   Ketentuan sanksi;

   Monitoring dan evaluasi; dan

   Pembiayaan.

Kolaborasi Seluruh Komponen Masyarakat

     Pembahasan naskah akademik draf Raperda PPA melibatkan berbagai komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, institusi pemerintah di tingkat desa dan kabupaten maupun DPRD. Pembahasan dari berbagai sisi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar agar Perda yang dilahirkan tidak berbenturan baik dari sisi agama maupun adat.

    Ada  beberapa asumsi dari sudut pandang agama menyangkut usia perkawinan, sedangkan dari sisi adat mencakup tradisi memulang. Agama misalnya, tidak mengatur usia perkawinan. Dalam Hukum Islam disebutkan boleh menikah kalau akil baligh. Namun pada kata “boleh dinikahkan” bukan berarti wajib untuk menikahkan. Agama bicara syariat dan fiqih. Dalam fikih berkenaan dengan pola fikir manusia. Sebutlah dalam shalat berjamaah ada kewajiban merapatkan barisan. Karena pandemi corona, fikih bergeser dengan menyebut para jamaah menjaga jarak.

     Dalam perkawinan, akil baligh menekankan pada akal, kesiapan mental dan berbagai tanggung jawab yang bersangkutan yang diperlukan dalam menempuh mahligai rumah tangga. Sudah akil baligh namun tidak memiliki kesiapan mental dan material lalu melakukan pernikahan maka hal itu dilarang.

    Karena itu, dilakukan penggodokan naskah akademik draf Perda dalam rangka penundaan agar pelaku pernikahan secara mental memenuhi persyaratan-persyaratan itu terlebih dahulu sehingga ketika berkeluarga tidak menjadi beban orangtua, masyarakat maupun pemerintah.

Dikawal Bapem Perda dan Jadi Hak Inisiatif DPRD KLU

     Bagi Ketua Bapem Perda DPRD KLU, Raden Nyekradi, draf Raperda PPA cukup merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Dari aspek pembahasan semua pihak dilibatkan, baik dari pihak toga, tokoh adat dan pemerintahan hingga tingkat desa.

    Pada tukar pikiran bersama seluruh komponen masyarakat yang berlangsung Kamis (25 Juni 2020) yang juga dihadiri Ketua LPA NTB, Nyekradi mengapresiasi tahapan-tahapan penting yang sudah dilakukan untuk menghindari gap di masyarakat.

    Dilihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, kata dia, Perda PPA menunjukkan hasil tukar pikiran semua elemen masyarakat yang cukup lengkap.  Perda ini penekanannya lebih banyak pada upaya pencegahan.

    Dalam pandangan Rasidep, tokoh adat KLU, Perda PPA harus segera ditetapkan sebagai landasan kebijakan untuk mengantisipasi praktik perkawinan anak. Pentingnya hal itu ditegakkan mengingat pembangunan SDM sejak dalam kandungan sudah mulai berlangsung. Melalui Perda tersebut anak akan lebih terlindungi oleh payung hukum.

    Berbagai landasan Perda seperti dari sudut pandang adat, agama dan yuridis sudah menjadi bagian pembahasan. Anggota MKD (Majelis Krama Desa) sudah sering bertemu membahas draf raperda ini.

     “Perjalanan kita ini panjang sehingga berharap pihak DPRD menyikapi aspirasi dan dorongan masyarakat agar program ini bisa berjalan,” katanya. Hal serupa dikemukakan tokoh adat lain, Putrawadi.

     Pembahasan berikutnya kemudian meminta pertimbangan berbagai komponen masyarakat seperti akademisi sebelum Perda disahkan tahun 2021 mendatang.

     Raperda ini akan dirangkaikan dengan Propem Perda yang disusun setiap tahun sebelum tahun berjalan. Kalau sudah masuk Prolegda maka dipastikan bisa jadi Perda yang digolkan pada masa sidang pertama 2021.

Mengharap Kepatuhan Masyarakat

     Menurut Ketua DPRD KLU, Nasrudin yang juga ketua Forum Masyarakat KLU, masyarakat KLU condong patuh pada regulasi di daerahnya. Hanya saja, peran berbagai pihak dalam menyosialisasikannya perlu diintensifkan agar masyarakat mengetahui aturan main dan konsekuensi hukum dari regulasi yang diberlakukan.

     Selama ini kasus perkawinan anak yang melibatkan siswa lebih banyak berkaitan dengan lemahnya sosialisasi. Karena itu, hal yang penting adalah memberi gambaran pada dampak yang ditimbulkan. Sehingga, pihak sekolah harus terlibat sejak anak-anak masuk bangku SD mengingat perkawinan anak yang berusia SD pun sudah terjadi.

     Selain dampak perkawinan anak meliputi aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, hal yang tak kalah penting adalah dampak sosial seperti tercerabutnya hak-hak sebagai warga negara. Untuk mengurus administrasi kependudukan akan menjadi sulit jika perkawinan anak terjadi.

      Nasrudin mendorong Dinas Pendidikan agar mencerdaskan anak bangsa dengan turut serta melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.  “Perda menjadi milik bersama sehingga peran stakeholders sangat penting untuk segera menyosialisasikannya,” cetusnya seraya menambahkan bahwa semua orangtua tidak menginginkan adanya perkawinan anak, bahkan orangtua yang SDM nya lemah sekalipun ingin anaknya sukses.

    Langkah yang terpenting adalah memberikan motivasi kepada para orangtua dan anak mengingat SDM masyarakat KLU masih lemah. Ia menargetkan setiap regulasi ditaati atau tidak sekadar menjadi catatan, melainkan ditindaklanjuti. “Peran kita adalah menurunkan angka perkawinan anak dan menjadi jawaban tidak lagi ada perkawinan anak,” tegasnya.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.