Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak di NTB (1), Satu dari Tujuh Anak di Bumi Gora Menikah

38

Ada kenyataan yang mengkhawatirkan berkenaan dengan problem Daerah NTB kini dan dimasa datang. Problem ini berkorelasi langsung dengan angka kemiskinan karena berhubungan erat dengan indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Fakta itu adalah perkawinan anak yang sangat marak merampas hak-hak anak.

     Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak adalah semua hal yang harus dimiliki oleh anak supaya bisa tumbuh (jasmani atau fisiknya) dan berkembang (rohani dan intelektualnya) dengan baik.

    Pengertian hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir, bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar (sandang/pakaian, pangan atau papan/tempat tinggal), tetapi juga mencakup semua hal yang bisa menjamin perkembangan jasmani dan rohani yang baik.

    Terdapat sebanyak 4 Hak Dasar Anak (menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002). Hak ini sudah melekat dalam diri anak sejak dlam kandungan hingga dilahirkan. Hak itu masing-masing :

     Hak untuk hidup, yaitu hak atas identitas (nama dan akta kelahiran), hak atas kasih sayang, makanan yang sehat, kesehatan, rumah, pakaian,

     Hak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu hak memperoleh pendidikan yang layak, hak bermain serta hak memiliki waktu luang,

    Hak perlindungan, yaitu hak untuk dilindungi dari perlakuan kekerasan secara fisik, seksual dan emosional/psikis, hak memperoleh pendampingan hukum, hak dilindungi dari konflik bersenjata, konflik sosial, dilindungi dari  bencana alam

    Hak partisipasi (Hak untuk didengar pendapatnya), yaitu hak untuk berkelompok/berorganisasi, hak ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa sampai nasional sesuai dengan kebutuhan anak, hak untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada teman dan masyarakat

    Ketika anak-anak melangsungkan perkawinan, secara otomatis hak-hak mereka terampas. Mereka kehilangan masa-masa bermain, bahkan tidak jarang terperosok kedalam lembah kemiskinan.  Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi IPM daerah. Pendidikan yang tidak tuntas, perekonomian yang morat marit, kesehatan yang bermasalah menjadi satu kesatuan yang membuat keluarga dan daerah terpuruk.

    Di Provinsi NTB, 1 dari 7 anak perempuan  menikah sebelum usia 18 tahun  (Data Susenas 2016). Sedikitnya 356 anak di NTB mengajukan dispensasi nikah tahun 2019 dan meningkat mencapai 800 an ditahun 2020. Mereka menikah dengan berbagai macam alasan.

    Sementara di tingkat kabupaten Lombok Utara,  Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KLU  menangani 10  hingga 15 kasus perkawinan anak setiap tahunnya. Di satu desa bisa dijumpai puluhan anak menikah dalam setahun.

    Data-data ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah perkawinan anak karena praktik perkawinan anak diusia yang masih sangat muda (10 – 15 tahun) bahkan berdasarkan survey di 10 desa itu  melebihi angka 10 persen. Hal ini berarti anak perempuan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama  sudah dikawinkan. Angka perkawinan di usia 16 – 18 tahun lebih mengkhawatirkan lagi. Meskipun usia 16 – 18 tahun tergolong usia yang sudah lebih besar dari angka 10 – 15 tahun, usia tersebut masih tergolong usia anak. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.