Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak, Degradasi Adat dan Kemiskinan, Sebuah Kontemplasi dari Forum Pimda KLU dengan Pimpinan Media

14

Kendati merupakan kabupaten yang paling miskin di NTB, hampir tidak dijumpai pengemis di daerah Dayan Gunung itu. Namun, Pemkab setempat tetap mewaspadai beberapa sumber-sumber yang melahirkan kemiskinan permanen, diantaranya menyikapi maraknya kasus perkawinan anak.

Perkawinan anak tidak hanya menjadi sumber terjadinya kerentanan anak, melainkan bisa menjadi sumber dari bahaya kemiskinan. Akibat perkawinan anak, anak-anak putus sekolah, kesehatan keluarga terganggu, perekonomian pun amburadul. Tiga parameter IPM yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi satu dalam “tubuh” para korban perkawinan itu. Artinya, satu kasus perkawinan anak memiliki dampak multidimensi.

Pi.Bupati KLU, Sarifuddin, dalam pertemuan antara Pimpinan Daerah dan Pimpinan Media di KLU, mengakui maraknya perkawinan anak di wilayah yang dipimpinnya. Di satu satu sekolah, akibat dampak pandemi Covid 19, terjadi 40 kasus perkawinan anak.

“Di kecamatan saya ada sembilan ribu janda,” ujarnya.

Persoalannya, apakah Pemkab berdiam diri? Tentu saja tidak. Pj.Bupati menyebut berbagai langkah sudah dilakukan untuk menekan laju perkawinan anak. Hanya saja, langkah-langkah itu memerlukan keterlibatan semua pihak.

Pintu Masuk Perkawinan Anak

Perkawinan anak di KLU disebabkan alasan yang cukup kompleks. Namun, pintu masuknya adalah eksploitasi adat/tradisi memulang dan lemahnya benteng keluarga. Penyalahgunaan adat memulang membuat terjadinya degradasi tradisi yang mewarnai pola budaya masyarakat. Adat memulang itu sendiri merupakan tradisi dilarikannya anak gadis oleh pihak laki-laki.

    Di Kabupaten Lombok Utara  ditemukan pintu masuk perkawinan anak yang berbeda dibandingkan daerah lain.  Dari 60 an kasus perkawinan anak di 10 desa di KLU, berdasarkan identifikasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, seluruh indikasi perkawinan anak yang terjadi berawal dari dilarikannya anak gadis oleh pihak laki-laki. 

Dalam perkawinan adat Sasak, melarikan anak gadis dengan maksud untuk dikawini disebut merariq atau memulang (KLU). Tradisi itu hanya salah satu pilihan diantara pilihan lain seperti ngelamar dan dijodohkan. Ironisnya, memulang seakan-akan menjadi satu-satunya langkah yang digunakan sebagai jalan mudah menempuh hidup baru.

Ketika anak gadisnya dilarikan (memulang), para orangtua perempuan sudah menganggapnya sebagai bagian dari prosesi perkawinan itu sendiri. Karena, ada hubungan yang erat antara memulang dengan tahapan berikutnya. Bahwa satu peristiwa ini akan diikuti peristiwa adat lainnya.

Ada asumsi jika peristiwa memulang sudah terjadi maka merupakan sebuah aib keluarga jika anak bersangkutan dikembalikan lagi kepada orangtuanya. Itulah sebabnya memulang kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan pernikahan. Sebaliknya  jika perkawinan dibatalkan  terdapat sanksi yang harus diterapkan dari yang berat hingga yang lebih ringan.

Adat  memulang itu sendiri tidak akan menjadi masalah ketika yang terlibat bukan anak-anak. Secara filosofis, tradisi memulang menunjukkan keperkasaan seorang lelaki namun harus atas dasar sepengetahuan orangtuanya. Sebelum dilakukan memulang, orangtua si gadis sudah mengetahui sosok pria yang menjadi pilihan anak gadisnya. Itu bisa terjadi ketika berlangsung midang. Dalam midang itulah ditanyakan identitas laki-laki dan kemampuannya bisa membajak sawah. Khusus perempuan bisa memasak. Jadi, latarbelakang keduanya bisa diketahui dengan mudah.

Fenomena khir-akhir ini menunjukkan memulang dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Karena itu,  kedua orangtuanya terutama orangtua pihak perempuan, sering kali tidak mengetahui sosok pria tersebut.

Hal itu menimpa Mawar, sebut saja namanya begitu. Suat kali, dia mengenal seorang pria asal Lingsar melalui media sosial. Si gadis kecil, atas nama adat memulang, dilarikan oleh pria pujaan hatinya. Sesampai di kediaman sang pria, dia  terkejut karena baru mengetahui kekasihnya itu beda keyakinan agama dengannya. Akhirnya, dia minta dijemput kembali ke rumahnya. Sang ayah pun baru mengetahui anaknya yang menghilang itu ternyata berniat kawin. 

Melarikan anak gadis dengan memanfaatkan tradisi memulang merupakan bentuk dari eksploitasi adat  yang pada gilirannya menimbulkan degradasi adat itu sendiri. Pembiaran pada kasus-kasus perkawinan anak bisa membangun pola baru dalam budaya Sasak sehingga sering muncul istilah “merariq kodeq”.

Salah kaprah terhadap pemanfaatan adat memulang lambat laun menyebabkan terjadinya pergeseran usia perkawinan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam adat memulang itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penunggangan adat/tradisi ini meliputi :

Pertama, hilangnya nilai-nilai silaturrahmi dalam masyarakat. Karena, proses memulang di kalangan anak-anak tersebut cenderung dilakukan sepihak tanpa orangtua mengenal pihak lelaki. Pihak keluarga perempuan sering kali tidak mengenal pria yang membawa lari anaknya.

Kedua, dalam Islam perkawinan harus disebarluaskan bahkan ketika perkawinan itu masih direncanakan.  Namun, dalam kasus perkawinan anak kerap kali hanya diketahui segelintir orang yang menghilangkan makna siar itu sendiri. Terlebih, perkawinan anak berlangsung dibawah tangan.

Tokoh adat Sasak, Putrawadi, mengemukakan memulang memang tidak diketahui orangtua pihak perempuan. Akan tetapi, sebelum memulang, orangtua perempuan sudah mengenali latarbelakang orang dimaksud.

Dalam konteks anak-anak yang dilarikan untuk kawin ditambah orangtua tidak mengenal pria yang melarikan anaknya, Putrawadi menilai bahwa itu merupakan pelanggaran adat.  Ironisnya, pelanggaran adat itu berlangsung turun temurun karena justru menimpa  anak-anak sehingga mentradisi dan merusah budaya Sasak yang adiluhung.

Dampak Pembiaran

Perkawinan anak akibat salah kaprah dalam pemahaman adat tersebut membuat anak-anak kadang-kadang memiliki tali janji dengan teman sebayanya untuk melakukan perkawinan dalam jarak yang berdekatan.  Rantai perkawinan anak itu terus berlanjut sebagai sebuah fenomena gunung es ketika tidak ada pihak-pihak lain yang mencoba mencegahnya. Perkawinan yang cenderung dilakukan  “sembunyi-sembunyi” itu berlangsung begitu saja sehingga di satu desa bisa ditemukan puluhan  kasus perkawinan anak.

Kendati ada kecendrungan penyalahgunaan adat/tradisi memulang, akar masalah perkawinan anak itu berbeda-beda dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Para orangtua sering tidak mengetahui masalah anaknya karena anak-anak tidak melaporkan keadaan dirinya. Terhambatnya komunikasi antara anak dan orangtua seakan-akan menemukan pintu masuk melalui memulang. Mereka melepaskan diri dari situasi yang membelitnya menuju situasi yang baru berada di samping kekasihnya.

Anak-anak tidak pernah membayangkan dampak dari perkawinan muda. Perkawinan yang dilakukan lebih condong sebagai keputusan sesaat yang berkorelasi secara multi dimensi dengan kondisi daerah. Dampak perkawinan anak masing-masing :

Dokumen Indentitas Hukum

Pasangan suami istri yang masih berusia anak-anak, tentu akan kesulitan mendapatkan akta nikah yang memiliki dampak ikutan lain. Hak-hak anak yang sudah menjadi orangtua itu otomatis terampas mengingat mereka menjadi mengemban tanggung jawab sebagai orang dewasa.

Kasus Kematian Bayi

Banyak kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat berkenaan dengan wawasan keluarga muda ini. Sebut misalnya ketika sebuah keluarga dini usia memiliki anak, disaat anaknya sakit dimandikan dengan air dingin. Si anak kejang-kejang dan meninggal dunia akibat pemahaman tentang kesehatan yang sangat rendah.

Pola Pengasuhan yang Salah

Persoalan nikah dini pada akhirnya menyangkut masalah serius dalam keluarga itu terutama dalam pola pengasuhan. Terjadi masalah komunikasi antara anak dan orangtuanya. Dalam berkomunikasi, orangtua yang masih anak-anak itu kadang menempatkan anaknya dalam posisi yang setara. Anak yang pengasuhannya bermasalah cenderung menimbulkan terputusnya komunikasi dalam rumah tangga sehingga anak-anak mencari jalur keliru dalam bertindak.

Tidaklah mengherankan jika kemudian perkawinan anak sering berujung pada perceraian akibat sang suami tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Dalam sebuah kasus, salah seorang korban perkawinan anak menuturkan bahwa ketika dirinya ingin dipulangkan kembali ke rumah orangtuanya, dia dengan mudah diantar suaminya. Anehnya, sang suami minta ongkos antar seolah-olah sebagai tukang ojek.

Alasan Dibalik Perkawinan Anak

Ketua Majelis Adat Sasak, Bayu Windia, dalam akun fbnya menegaskan tuduhan pada “adat budaya” sebagai penyebab merariq kodeq merupakan anggapan yang sangat dangkal. Observasi yang dilakukan Majelis Adat Sasak (MAS) menemukan bahwa orang-orang Sasak pada zaman dulu, rata-rata usia pernikahannya cukup tinggi, rerata 25 tahun.

Fakta yang ditemukan MAS mengungkap 4 hal menonjol penyebab perkawinan usia muda masing-masing  pola asuh, alasan ekonomi, faktor pendidikan, dan MBA (Married by Accident) atau kehamilan. Artinya, memulang atau faktor adat hanya “siasat” yang dilakukan pelaku untuk mempercepat proses dan tujuannya.

Sementara ini ditemukan beberapa alas an perkawinan anak yang bersifat umum. Alasan itu masing-masing Faktor Kehamilan, kemiskinan, dan lain alas an.

Faktor kehamilan sangat dominan menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal ini tidak lepas dari fenomena pergaulan bebas di masyarakat akibat lemahnya pengawasan keluarga. Bahkan kompleksitas masalah ini memincu berbagai kasus seperti prostitusi anak dimana anak-anak “dijual” oleh temannya sendiri kepada laki-laki lain yang berakibat pada kehamilan di luar nikah.

Penyalahgunaan teknologi digital mempengaruhi arus kemudahan anak-anak mengakses informasi negatif. Anak-anak mudah berkomunikasi dengan lawan jenisnya dan mengakses konten-konten negatif malah dimasa pandemi Covid 19. Dampaknya, tindakan asusila berupa hubungan suami istri sebelum menikah pun terjadi.

Kasus seperti ini dinilai sebagai aib keluarga dan masyarakat. Peluang untuk mengembalikan posisi anak seperti terhalang walaupun perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan siri (tidak tercatat). Kasus perkawinan anak dengan alasan kehamilan ini terjadi di Desa Senaru dan Sukadana yang dalam catatan LPA NTB masing-masing satu kasus.

Pada masa lalu, adat memiliki formula dalam menyikapi kasus seperti ini. Cara penyelesaian adat terhadap kasus “too young to be married” pada zaman dahulu, menurut Ketua Majelis Adat Sasak, Bayu Windia,  mereka dimediasi di kantor desa. Kepala desa akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menelisik kedua calon mempelai. Pada umumnya, akan dilihat level kecakapannya untuk mandiri secara ekonomi. Bahasa Sasakmya : kencaq, cekatan, cakap, dan terampil.

Sebagai masyarakat agraris, pertanyaan paling umum adalah sejauh mana perempuan bisa mengerjakan kerja-kerja di sawah. Begitu juga kepada calon mempelai laki akan ditanyakan kecakapannya dalam bertani dan kecakapan lainnya. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka mereka akan dipisahkan (tebelas).

Kemiskinan dan Dorongan Orangtua

Tidak bisa dimungkiri masalah kemiskinan memiliki daya dorong kuat terhadap laju perkawinan anak di KLU. Dorongan orangtua (yang berada dalam taraf kemiskinan) ini berkorelasi langsung maupun tidak langsung dengan faktor tradisi. Orangtua yang miskin tidak serta merta mendorong anaknya menikah jika tidak dijumpai sebab-sebabnya. Ada kalanya para orangtua akan mendorong anak mereka menikah ketika anak mereka dilarikan (bagi perempuan).

Terdapat 3 kasus di Desa Sukadana dan 4 kasus di Desa Senaru yang menjadi anak-anak nekad dengan alasan kemiskinan, kekerasan, tertekan. Terdapat juga kasus yang tidak bisa diidentifikasi penyebabnya. Terdapat kasus anak perempuan yang sampai berjalan ditengah guyuran hujan setelah kabur dari rumah karena ingin bertemu kekasihnya. Di tengah jalan dia kemudian menelepon sang kekasih agar dijemput (dilarikan). Orangtuanya yang berada di rumah khawatir karena beberapa kali anaknya itu sempat mau bunuh diri. Akhirnya orangtuanya memuluskan jalannya untuk menikah.

Hal yang unik, kadang anak itu sendiri merasakan kemiskinan keluarganya. Dengan alas an bosan hidup miskin akhirnya nekat kawin muda. Padahal, perkawinan anak memicu munculnya banyak kasus dikemudian hari yang berkorelasi dengan kemiskinan suatu daerah. Perkawinan anak menjadi sumber kerentanan anak sekaligus cikal bakal kemiskinan itu sendiri.

Langkah Mengatasi Perkawinan Anak

Mencegah terjadinya perkawinan anak merupakan upaya mencegah terjadinya kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemda tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Figur-figur yang sering bersentuhan dengan perkawinan meliputi penghulu, tokoh adat dan kadus.

Di KLU sudah dilakukan berbagai pendekatan mencegah kasus perkawinan anak. Salah satunya tengah digodok regulasi inisiatif DPRD berupa Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang menunggu pengesahan ditahun 2021. Di tingkat desa, sebanyak 10 desa sebagai pilot project LPA-Unicef telah menyusun draf Perdes Pencegahan Perkawinan Anak.

Sementara itu di tingka masyarakat dibentuk berbagai forum seperti Forum Masyarakat KLU yang diketuai Ketua DPRD setempat yang secara tegas menolak perkawinan anak. Pun forum anak KLU yang juga gencar sebagai pelapor dan pelopor dalam mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak.

Fasilitator Temu Anak dan keluarga (Tepak) cukup kompeten dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Dijumpai terjadinya perubahan prilaku masyarakat ketika keluarga mengikuti forum seperti itu dengan adanya pencegahan yang mereka lakukan ketika mengetahui anaknya mulai “tergoda” segera menikah.

Hal yang tidak kalah menarik adalah hadirnya Majelis Krama Desa (MKD) yang berperan besar ketika dilibatkan LPA dalam menyikapi kasus seperti itu. Sayangnya, tupoksi MKD masih sebatas memediasi kasus-kasus yang sifatnya delik aduan. Sedangkan kasus perkawinan anak sering kali tidak diadukan pihak keluarga melainkan oleh lembaga LPA. Namun, hasil yang  dicapai sangat mengembirakan karena lebih banyak kasus itu justru dicegah berkat keterlibatan MKD. Langkah ini ditambah dengan penyebarluasan khotbah Jumat menyangkut perkawinan anak.

Peluang meminimalisasi kasus-kasus perkawinan anak terbuka cukup lebar. Pasalnya, selama ini kasus yang muncul disebabkan ketidaktahuan orangtua, baik menyangkut pengetahuan soal hukum maupun dampak-dampak yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Ketika mereka mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan melalui berbagai sosialisasi, mereka pun berupaya melakukan pencegahan.

“Hal yang sangat menggembirakan sekarang adalah kadus-kadus mulai terlibat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak,” terang Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan. Sempat mengemuka seorang kadus ketika sosialisasi dilakukan berseloroh bahwa jika pencegahan terjadi maka tidak ada lagi begawe di desa. Namun pernyataan itu terkubur dengan sendirinya berkat kesadaran yang mulai tumbuh.

Setidaknya, keterlibatan semua unsure masyarakat menjadi bentuk gerakan bersama mencegah terjadinya perkawinan anak. Bahwa perkawinan anak bukanlah ranah domestic melainkan sudah menjadi ranah public yang harus disikapi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Dengan cara ini, salah satu mata rentai kemiskinan bisa terputus karena mengecilnya angka DO, meningkatnya kesehatan masyarakat dan membaiknya perekonomian. riyanto rabbah

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.