Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perdes LABKD, Upaya Memadukan Visi Misi Desa dengan Kabupaten akan Dimulai dari Sumbawa

29

Zoom meeting “Mendorong Perdes LABKD”

MATARAM, DS-Peraturan desa (Perdes) Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) pertama di Indonesia akan diawali dari Kabupaten Sumbawa menyusul antusiasme para kepala desa menyambut sistem layanan tersebut yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya memadukan visi misi Pemkab dengan Pemdes dalam pembangunan.

Dalam Zoom meeting yang berlangsung, Rabu 14 Juli 2021 bertajuk “Mendorong Perdes LABKD”, mencuat tingginya keinginan Pemdes dalam menerapkan pola yang berbasis desa itu, bahkan ada yang sudah menerapkannya. Hadir sejumlah kepala desa di Kecamatan Utan dan Plampang, PTPD kecamatan serta dari Kompak dan LPA NTB. Kegiatan menampilkan narasumber Anhuyas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Sumbawa.

Ikraman dari Kompak Sumbawa memaparkan Perdes LABKD dalam rangka mempercepat layanan adminduk untuk mempercepat layanan sosial dasar. “Banyak yang ada di desa  tapi tidak bisa mengakses layanan sosial. Karena iu, Pemkab Sumbawa juga meminta adanya penertiban adminduk dari desa hingga kabupaten,” ujarnya seraya menambahkan LABKD lebih bersifat pengumpulan dokumen adminduk karena  akan ada pula layanan melalui layanan prima tingkat kecamatan.

Menurutnya, sekarang ini sedang dilakukan sinkronisasi data antara pemerintahan desa dan kabupaten. Jika ada warga yang tidak terdaftar, pemerintah memiliki aplikasi untuk mengecek NIK. “Ini kemajuan yang luar biasa dan mencoba menggabungkan semua data itu ke SID (system informasi desa), data kecamatan, dan data kabupaten. Sehingga jika Bappeda membuat perencanaan bisa memaparkan seluruh data yang sudah terakomodir. Karena itu, data yang dibutuhkan data base dari desa,” urainya.

Ia mengemukakan semua data di Dukcapil kini bisa diminta dengan cara bersurat untuk dilakukan sinkronisasi. Sehingga, mana data yang belum masuk akan kelihatan. “Silakah bersurat ke Dukcapil untuk meminta KK di desa masing-masing. Hal ini akan membantu kita mengecek anggaran ADD maupun DD.  Dengan cara ini nantinya kita tahu dasar mendapatkan DD/ADD,” katanya seraya menegaskan bahwa hal inilah yang membuat kenapa desa harus membuat Perdes LABKD.

Sementara itu, Anhuyas mengemukakan visi misi bupati sama dengan visi misi di desa yaitu sama-sama ingin menuntaskan masalah adminduk warga.Dalam kaitan ini Perdes mengakomodir pemenuhan adminduk di desa agar setelah ditetapkan menjadi satu-satunya Perdes di Indonesia. Untuk itu DPMPD Kabupaten Sumbawa akan memprioritas penganggaran LABKD agar ada keselarasan Pemdes dengan Pemkab dalam menuntaskan adminduk.

“Mudah-mudahan hal ini menjawab semua permasalahan dan tantangan di desa yang menjadi beban warga untuk mendapatkan dokumen adminduk. Kita memutus mata rantai pelayanan adminduk. Itu hajat dari maksud dan tujuan regulasi,” katanya.

Dengan cara ini kualitas data kependudukan akan semakin baik. Pasalnya, kata Anhuyas, perencanaan desa harus berbasis data. Hal ini sekaligus bisa memperbaiki akses bantuan sosial dari pemerintah karena dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi. “Semua menerima pelayanan yang sama difasilitasi PPKD tanpa pungutan biaya,” ujarnya seraya menambahkan inovasinya pihak-pihak yang terlibat tidak boleh hanya menunggu di kantor ketika ada masyarakat yang ingin  dilayani melainkan jemput bola.

Kades Muer dalam kesempatan itu menuturkann sudah melakukan apa yang diamanahkan dalam rancangan Perdes LABKD, seperti penganggaran baik berupa honor PPKD maupun Pokja Adminduk. Bahkan RT juga dilibatkan karena RT paling dekat dengan masyarakat. Ketika ada kelahiran dan kematian RT memberikan laporan. Sehingga sekitar 95 persen admindk warga setempat sudah terpenuhi.

Pada kesempatan itu dibuat juga rencana tindak lanjut berkaitan dengan finalisasi Perdes LABKD. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.