Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perdes LABKD Menjawab Persoalan Adminduk Warga, Termasuk Dimasa Pandemi

41

MATARAM,DS-Draf Perdes LABKD yang tengah dibahas desa-desa di Kecamatan Utan dan Plampang Kabupaten Sumbawa disambut antusias para pemangku kepentingan di desa. Pasalnya, regulasi ini dinilai menjawab persoalan masyarakat berkaitan dengan pemenuhan adminduk warga untuk mengakses berbagai bantuan sosial.

Hal itu mengemuka dalam zoom meeting bertajuk “Mendorong  Perdes LABKD”, Selasa 13 Juli 2021. Hadir sebagai narasumber Anhuyas M.Si, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa dan sejumlah kades, PPKD, Tim PKK desa, BPD, pihak PTPD kecamatan yang difasilitasi LPA NTB-Kompak.

Tim perumus penyusunan Perdes LABKD itu sendiri telah melakukan konsultasi publik beberapa hari sebelumnya. Nampak antusiasme pemangku kepentingan di desa menyambut baik rancangan Perdes LABKD tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan adminduk.  “Kini posisi antara pemerintah desa dan BPD (melakukan pembahasan),” kata Anhuyas.

Kebutuhan adanya Perdes LABKD sebagai payung hukum agar  adminduk warga dituntaskan. Karena kebutuhan dasar masyarakat ini sangat banyak. “Hal ini akan membantu masyarakat dalam menerima bantuan,” cetusnya.

LABKD sendiri melibatkan Pokja Adminduk yang terdiri dari unsur penting masyarakat, PPKD yang memasilitasi semua dokumen adminduk warga. Peran PKK yang tergabung dalam adminduk dinilai sangat penting dalam membantu tugas dan peran melakukan identifikasi kepemilikan adminduk masyarakat termasuk sosialisasi.

Efektif Dimasa Pandemi

Kades Pulau Bungin, Jaelani, SH, mengemukakan selama ini warga cukup terbebani oleh pungutan yang terjadi dalam pengurusan dokumen adminduk. Sebutlah dalam pengurusan Jadup yang membebani warga hingga Rp 150 ribu per satu KK. Karena itu ia menilai draf Perdes yang dibahas sangat sempurna dalam mengeleminasi persoalan itu.

“Pola ini membantu warga dimasa pandemi karena ada jemput bola. Saya berterima kasih dengan adanya regulasi yang sangat bagus ini,” cetusnya. Hal serupa dikemukakan Nazarudin, BPD Desa Jorok, yang menilai  rancangan Perdes LABKD luar biasa. “Ini gambaran bahwa ada kehadiran desa,” cetusnya.

Mengingat pentingnya pemenuhan dokumen adminduk warga, Anhuyas mengharapkan desa-desa ditahun mendatang menganggarkannya. Harapan kedepan, walau masih ada covid, layanan adminduk tetap menjadi skala prioritas bagi dari anggaran maupun pelayanannya.

Terkait dengan masih adanya percaloan,  Anhuyas mengatakan akan berkoordinasi dengan Dukcapil terkait praktik percaloan. Walau hal itu tak bisa dinafikan mengingat kegiatan apapun selalu saja ada, dengan adanya Perdes, bentuk percaloan bisa diminimalisir.

“Sehingga desa harus menyosialisasikan bahwa di desa ada yang bisa mengurus layanan adminduk. Ini supaya tidak terjadi adanya indikasi calo dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengurusan adminduk bisa melalui desa dengan sarana PPKD,” kata Anhuyas.

Menjawab pertanyaan BPD terkait bagaimana jika Pemdes tidak menganggarkan ketika Perdes ini diberlakukan, Anhuyas menekankan pentingnya kehadiran BPD dalam pembahasan draf Perdes ini adalah agar prosesnya diketahui.

“Kalau ada Pemdes yang tidak menganggarkan bisa dianjurkan untuk dianggarkan. BPD itu pengawas bisa memberikan catatan,” cetusnya seraya menambahkan komitmen desa sangat penting baik dari anggaran maupun pelaksanaan.

Dalam dialog mengemuka pula persoalan unsur-unsur yang terlibat Pokja Adminduk. Susana Dewi dari Kompak menilai Pokja Adminduk berisi unsur-unsur yang tidak harus sama di masing-masing desa. Hal itu dilakukan berdasarkan kebutuhan.  “Makin berkualitas perwakilan warga dari Pokja Adminduk semakin bagus.,” katanya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.