Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 17 Okt 2019 20:37 WITA ·

Percepatan RTG di NTB akan Diterapkan di Palu


					Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik memberikan keterangan pers usai rakor dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto di komplek Kantor Gubernur NTB Perbesar

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik memberikan keterangan pers usai rakor dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto di komplek Kantor Gubernur NTB

MATARAM, DS – Selama 10 bulan tercatat progres pembangunan rumah terdampak gempa bumi di NTB sudah mencapai sekitar 174 ribu unit. Direncanakan, formulasi penyelesaian rumah tahan gema (RTG) yang sudah dijalankan di NTB pada fase percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa saat ini dijadikan pilot project untuk diaplikasikan di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak gempa bumi dan tsunami beberapa waktu lalu.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, pada rakor monitoring dan evaluasi progres rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di NTB, yang dihadiri Kepala BPBD kabupaten/kota terdampak gemap bumi, BPKP, para Dandim dan Danki Satgas rehab rekons terpadu, serta Kapolres, dan perwakilan BRI, mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto ingin mengetahui dengan detail terkait formulasi yang telah dijalankan Provinsi NTB. Kata Rizal, keberhasilan NTB membangun RTG karena semua pihak dan stakeholder terkait lainnya bersatu padu ikut membantu mempercepat pembangunan rumah sesuai kewenangan mereka masing-masing.

“Berdasarkan surat permintaan Gubernur NTB kepada Mabes TNI, bahwa batas waktu Satgas terpadu rehab rekons sampai tanggal 31 Desember 2019, namun untuk pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa akan terus dilakukan hingga selesai,” ujar Danrem menjawab wartawan usai pertemuan itu, Kamis (16/10).

Menurut Rizal, proses penanganan gempa di NTB dan di Palu hanya berbeda pada posisi waktunya yakni, hanya dua bulan. Namun dalam rentang waktu itu, justru rogres rehab dan rekonsnya berbeda jauh. Di Palu baru hanya sekitar 19 unit rumah yang sudah dikerjakan.

“Untuk itu, rekan-rekan yang ada di Palu diminta untuk belajar di NTB terkait dengan metedologi dan trik agar proses percepatan rehab dan rekons bisa kayak NTB,” kata Danrem.

Ia menjelaskan, beberapa trik dalam proses percepatan rehab rekon yang dilaksanakan di NTB. Yakni, penyederhaan persyaratan administrasi dari 19 poin menjadi hanya tinggal sembilan point.
Selain itu, pelayanan satu pintu untuk mempercepat pengurusan administrasi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, dan sinergi TNI Polri, Pemda bersama BPBD dan seluruh stakeholder di NTB di satu lokasi yang tujuannya mempercepat proses rehab dan rekons itu.

Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, mengatakan penggunaan dana siap pakai yang sudah berada di masyarakat dilakukan melalui strategi. Ia mencontohkan, ketika BNPB mentransfer dana rehab rekon ke BPBD kabupaten/kota, selanjutnya dari BPBD kabupaten/kota meneruskan dana itu ke masyarakat melalui Pokmas.

“Dari rekening masyarakat ini, kemudian di debet ke Pokmas, dan kemudian Pokmas bekerjasama dengan aplikator atau swakelola dalam pembangunan RTG, maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh Pemerintah Pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah,” jelas Ahsanul.

Ia mengatakan dana yang bisa ditarik memiliki ketentuan. Yakni, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 ada rekening masyarakat yang belum menggunakan dana siap pakai tersebut, ada kewenangan Pusat untuk menarik dana milik masyarakat itu.

“Sehingga, kami sejak jauh-jauh hari terus melakukan pendampingan dan sosialisasi pada masyarakat agar segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah,” kata Ahsanul. “Ini uang sudah ada di masyarakat, makanya pembangunan fisik RTG terus kita imbau agar cepat dilakukan,” lanjutnya.

Terkait penggunaan dana rehab rekons oleh masyarakat, Ahsanul mengemukakan pihaknya bersama fasilitator baik itu dari TNI dan Polri akan terus melakukan pendampingan di lapangan. “Termasuk wartawan memiliki peran untuk mendorong masyarakat menggunakan dana tersebut dengan cepat dan bisa dipertanggung jawabkan,” tandasnya.

Setelah menggelar rapat koordinasi, Deputi Kemenko Polhukam didampingi Danrem 162/WB bersama Kalak BPBD NTB dan instansi terkait melaksanakan peninjauan dan pengecekan RTG di KLU. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

‘Begawe Ngujur’ Cara Nelayan Ampenan Sambut Kunjungan PLN

21 Mei 2022 - 15:36 WITA

Sarapan di Mataram, The Sultan Food Aja

20 Mei 2022 - 17:36 WITA

PT DNA akan Menyerap Semua Jagung Petani

18 Mei 2022 - 16:39 WITA

JMSI Apresiasi KBRI Madrid dan Dubes RI Kerajaan Spanyol Bangun Poros Global

17 Mei 2022 - 17:49 WITA

Tambah Satu Mobil Tangki Lagi, HBK PEDULI Tingkatkan Suplai Air Bersih Gratis untuk Warga Terdampak Kekeringan di Lombok

17 Mei 2022 - 17:09 WITA

Harga Jagung Anjlok, Gubernur NTB Beri Solusi Jalur Ekspor

15 Mei 2022 - 19:09 WITA

Trending di Ekonomi