Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perbaiki Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Alam, DPRD NTB Tambah Dana Rp 50 Miliar di APBD 2022

36

FOTO. Lalu Satriawandi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPRD NTB melalui Badan Anggaran (Banggar) merekomendasikan Pemprov setempat mengalokasikan dana sebesar Rp 25 miliar untuk biaya pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 701 kilometer.

Langkah itu dilakukan Banggar setelah mempertimbangkan saran dari Komisi IV yang membidangi infrastruktur di NTB, lantaran biaya pemeliharaan jalan dari wilayah Ampenan di Kota Mataram hingga Sape di Kabupaten Bima, malah tidak masuk dalam skema Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Lalu Satriawandi mengatakan, sengaja dalam sidang paripurna DPRD NTB pada Selasa Malam (30/11), pihaknya merekomendasikan agar ada pengalokasian dana sebesar Rp 25 miliar untuk biaya pemeliharaan jalan Provinsi sepanjang 701 kilometer.

Hal ini agar dalam APBD 2022, hal itu masuk untuk dianggarkan. Mengingat, biaya pemeliharaan jalan tersebut dirasa sangat perioritas.

“Termasuk, kita juga meminta agar disiapkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan yang rusak, serta putus di dalam APBD 2022 kedepan,” ujar Satriawandi pada wartawan, Jumat (3/12).

Menurut Politisi Golkar itu, usulan dan rekomendasi dari Banggar untuk Pemprov menganggarkan item biaya pemeliharaan dan rusaknya jalan dan jembatan yang putus akibat bencana alam, dipicu hingga kini malah tidak masuk usulannya dalam skema Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak yang dibiayai oleh APBD dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pastinya, usulan dan rekomendasi itu telah dilakukan pendalaman dengan memperhatikan kondisi lapangan yang sangat mendesak. Ini karena, jumlah jalan dan jembatan yang rusak di NTB, jumlahnya menyebar di semua kabupaten/kota. Namun sayang, TAPD Pemprov, justru tidak menganggarkan kepentingan publik tersebut,” jelas Satriawandi kecewa.

Dalam kesempatan itu. Pihaknya juga menyetujui rencana pembiayaan landfill (gali Uruk) pada TPA Kebon Kongok milik Pemprov di Lombok Barat yang kini sudah melebih kapasitanya alias over load dengan banyaknya sampah dari kabupaten/kota di Pulau Lombok.

“Tapi tetap, penganggarannya memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi,” tegas Lalu Satriawandi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.