Menu

Mode Gelap

Hukum · 12 Jul 2019 05:44 WITA ·

Pengawasan Pemprov Lemah, Galian C Marak


					Nurdin Ranggabarani MH Perbesar

Nurdin Ranggabarani MH

MATARAM, DS – Aktifitas pertambangan galian C ilegal di wilayah Provinsi NTB, marak. Padahal, izin kuasa pertambangan puluhan perusahaan itu ada yang sudah kadaluarsa alias mati.

Wakil Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB bidang Infrastruktur, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Nurdin Ranggabarani MH, merincikan puluhan perusahaan yang izinnya mati tersebut tersebar di dua wilayah di NTB, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Khusus di Pulau Lombok, perusahaan pemegang IUP yang mati izinnya. Diantaranya, PT Eka Praya Jaya di Lombok Timur telah berakhir pada 18 November 2018. Selanjutnya, PT Kresna Karya di Lombok Timur berakhir pada 26 Februari 2019, PT Metro Lestari Utama di Kabupaten Lombok Timur berakhir 19 Juni 2019, PT Sinar Bali Binakarya di Lombok Timur telah berakhir pada 25 Juni 2019.

Berikutnya, PT Citra Gading Asritama di Lombok Timur berakhir pada 18 Februari 2018 dan CV Sinar Artha Rinjani di KLU telah berakhir pada 27 Juni 2019.

Sedangkan, perusahaan pemegang IUP yang izinnya mati di wilayah Pulau Sumbawa diantaranya, PT Rangga Eka Pratama di Kabupaten Dompu telah berakhir pada 7 April 2019. Selanjutnya, PT Anugrah Karya Agra Sentosa di KSB berakhir pada 4 Januari 2019. “Beberapa perusahaan ini belum termasuk belasan perusahaan milik perorangan yang juga izinnya akan berakhir pada tahun 2019 ini,” ujar Nurdin menjawab wartawan, Kamis (11/7).

Menurut politisi PPP itu, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya serta laporan dari masyarakat, aktivitas dari puluhan perusahaan yang izinnya telah mati tersebut menyebabkan banyak warga mengalami krisis air bersih di musim kemarau.

Parahnya, lanjut Nurdin, puluhan perusahaan tersebut mengalami persoalan dengan masyarakat serta aktifitas penambangan yang mereka lakukan telah merusak lingkungan sekitarnya. “Kami minta Pemprov melalui SKPD terkait agar segera melakukan penertiban. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan karena yang terkena dampak adalah masyarakat,” tegasnya lantang.

Ia mengakui dari sidaknya di beberapa lokasi di Pulau Sumbawa dan Lombok beberapa hari lalu, pihaknya menemukan begitu banyak perusahaan besar yang tidak terdata di Dinas Energi Sumber Daya Menerimal (ESDM) NTB namun melakukan kegiatan di Wilayah NTB. Salah satunya, PT Sinar Bali di kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa yang kegiatan operasionalnya telah merubah bentuk lingkungan dan meratakan gunung-gunung di sekitar lokasi bascamp.

“Kondisi seperti yang dilakukan PT Sinar Bali juga dilakukan puluhan perusahaan lainnya yang melakukan atifitas mereka di wilayah Sumbawa. Diantaranya, di kecamatan Lenangguar, Lunyuk, Moyo Hulu, Labuhan Badas, Alas, KSB, Dompu, Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU hingga Kota Mataram,” jelas Nurdin.

Ia berharap pemprov melalui SKPD terkait perlu melakukan operasi penghentian terhadap aktifitas penambangan galian C ilegal tersebut. “Rekomendasi penertiban aktifitas penambangan juga harus menyasar penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di NTB yang kini mulai meresahkan masyarakat sekitar,” tandas Nurdin Ranggabarani. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan

19 April 2022 - 16:46 WITA

Trending di Hukum