Pengadaan Mobnas 4 Pimpinan DPRD NTB Tuai Polemik

3 min read

MATARAM, DS – rencana pembelian empat mobil dinas untuk pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar di tahun 2020 disorot kalangan anggota DPRD setempat, khususnya Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan dan HAM DPRD. Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir, justru menyayangkan polemic tersebut.

Menurut dia, kalangan anggota DPRD yang menyoroti hal itu, dipastikan tidak memahami aturan terkait Tata Tertib DPRD NTB. Yakni, pada Pasal 56 huruf i. “Jadi anggaran itu disusun oleh pihak Sekretariat DPRD secara bersama-sama dengan pimpinan DPRD. Kalau dulu memang di Komisi 1 pembahasannya. Sekarang penyusunanya oleh semua anggota dewan,” ujar Muzihir menjawab wartawan, Senin (13/1) kemarin.

Ia mengakui kritik Komisi I DPRD kali ini lebih pada semangat mereka yang baru masuk ke gedung Udayana (Sebutan DPRD NTB). Padahal, mobil dinas bagi empat pimpinan DPRD NTB merupakan penunjang kegiatan, serta mobil jabatan yang telah diatur pelaksanaanya dalam aturan perundang-undangan. Namun, akibat memperoleh mobil jabatan tersebut maka pimpinan DPRD tidak akan memperoleh tunjangan transportasi senilai Rp 12,5 juta.

“Sementara, anggota DPRD NTB lainnya tetap memperoleh dana berupa tunjangan transportasi. Kalau kami enggak dapat. Jadi jatuhnya sebenarnya kami rugi, karena total gaji sebesar Rp 40 juta yang kita terima. Ini belum termasuk pinjaman bank dan lainnya tapi kami enggak dapat tunjangan perumahan,” tegas Muzihir menjelaskan.

Ia menuturkan, merujuk aturan protokoler pimpinan daerah, mobil dinas yang sudah lebih dari lima tahun boleh diganti. Dimana, untuk Ketua DPRD akan memperoleh mobil dinas dengan speck mencapai 3.000 CC, sementara wakil ketua memperoleh spesifikasi sekitar 2.700 CC.

“Mobil senilai Rp 2,6 miliar itu untuk alokasi empat mobil dinas. Dan antara saya dengan pak Mori sesama wakil ketua, justru keluarannya adalah tahun 2012. Sementara punya bu Ketua dan Pak Hadi adalah keluaran tahun 2014,” kata Muzihir.

Politisi PPP itu mengherankan perhatian publik hanya terfokus pada pengadaan empat mobil dinas pimpinan DPRD. Padahal, Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga memperoleh alokasi mobik dinas baru senilai Rp 1,2 miliar pada tahun ini.

“Kami heran angka mobil kita yang hanya antara Rp 500-600 juta untuk satu mobil, justru besar sekali serangannya. Tapi yang punya pak Gubernur malah enggak pernah disorot sama sekali. Makanya kita bilang enggak fair atas kritikannya akhir-akhir ini,” tandas Muzihir.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB lainnya, H. Mori Hanafi, enggan mengomentari terkait pembelian empat mobil dinas untuk pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar di tahun 2020 yang kini berpolemik tersebut.

“Untuk mobil dinas, saya no coment. Karena saat penyusunan APBD lalu, kan saya masih non aktif saat itu. Sebaiknya, silahkan tanya ke pimpinan DPRD NTB lainnya,” ucap Mori.

Terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad membenarkan rencana pengadaan empat unit kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD NTB. Pengadaan itu akan dilakukan pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran yang sudah disediakan senilai Rp2,6 miliar lebih.

Mahdi menyampaikan rencana pengadaan mobil dinas jabatan bagi empat pimpinan DPRD itu sendiri baru akan bisa dilaksanakan setelah empat mobil jabatan pimpinan dewan yang lama sudah dilelang dan dihapus dari aset Sekretariat DPRD NTB.

“Pengadaan mobil dinas pimpinan dewan, baru bisa dilaksanakan setelah mobil lama dilelang dan dihapus dari aset Setwan. Sehingga untuk rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dewan yang baru, kemungkinannya akan dilakukan pada triwulan ke- II atau ke-III dari sekarang,” tambahnya.

Diketahui kendaraan dinas pimpinan dewan yang lama diadakan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014, dengan jenis atau merk mobil dinas Ketua DPRD NTB yakni Camry dan untuk tiga wakil Ketua bermerek Altis. Empat kendaraan dinas lama itu akan segera disusulkan ke BPKAD untuk dilelang. RUL.

Tinggalkan Balasan