Kamis , 2 April 2020
Home / Pendidikan / Tiga Tahun, Ribuan Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Medsos
Menteri PPPA resmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Tiga Tahun, Ribuan Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Medsos

MATARAM, DS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengatakan, masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol. Setidaknya 1.940 kasus dilaporkan sepanjang periode tahun 2017-2019 lalu

“Kami juga dapat informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), itu kurang lebih dari 2017 sampai 2019 penanganan pengaduan kasus itu sampai 1.940-an hampir 2.000-an yang diadukan,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD- PPA) NTB di Kota Mataram, Jumat (21/2).

Dari ribuan kasus yang dilaporkan tersebut, Bintang merinci 329 anak menjadi korban kejahatan seksual di media sosial. Kemudian, 426 anak menjadi korban pornografi di media sosial.

“Jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual online sebanyak 329 anak, anak pelaku kejahatan seksual online sebanyak 299 anak, anak korban pornografi dari media sosial sebanyak 426 anak, anak pelaku kepemilikan media pornografi, gambar, video, dan sebagainya, sebanyak 316 anak, anak korban perundungan di media sosial sebanyak 281 dan anak pelaku perundungan di media sosial sebanyak 291 anak,” jelasnya.

“Sedangkan kita lihat daripada survei nasional harapan hidup anak dan remaja. Dua dari tiga anak mengalami kekerasan. Apakah itu kekerasan fisik sosial maupun emosional,” sambung Bintang.

Kekerasan Perempuan
Dalam kesempatan itu. Menteri PPPA juga mengungkapkan, jika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2019 cukup banyak dan tinggi terjadi di Indoesia.

“Masih banyaknya kasus kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 yang mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31% dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan,” tegas Bintang.

Bintang juga mengatakan di Indonesia masih sering terjadi kebijakan diskriminatif akibat adanya konservatisme dan politik identitas. Menurutnya hal ini berdampak pada perempuan hingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Selain itu, kebijakan diskriminatif masih bermunculan di sejumlah daerah akibat menguatnya konservatisme dan politik identitas. Kehadiran kebijakan diskriminatif ini tidak hanya berdampak pada perempuan namun juga berpotensi mendelegitimasi konstitusi, merapuhkan daya rekat kebangsaan, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ucap Bintang.

Di sisi lain, Bintang mengapresiasi Komnas Perempuan yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan selama 5 tahun terakhir. Khususnya dalam upaya pembentukan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif.

“Adapun contoh dari upaya yang dimaksud di antaranya. Satu, pembentukan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kedua harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional,” tandas Gusti Ayu Bintang Darmawati. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pandemi Wabah Virus Corona, Dewan Pers Ajak Insan Pers Bersatu

Beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu, 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: