Kamis , 21 November 2019
Home / Pendidikan / Pokja Adminduk Pangkas Percaloan, Bantu Warga Miskin
Mustawal

Pokja Adminduk Pangkas Percaloan, Bantu Warga Miskin

LOBAR,DS-Jika mengurus akta kelahiran anaknya, masyarakat Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, harus mengurus sendiri ke Dinas Dukcapil Lombok Barat di Gerung dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km. Upaya itupun tidak serta merta mendatangkan hasil yang diharapkan. Karena itu, bagi masyarakat yang tidak ingin direpotkan mengurus dokumen adminduk karena alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau pengurusannya yang rumit, mereka mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa calo yang besaran biayanya dari Rp 90.000 hingga Rp 150.000 untuk setiap dokumen akta kelahiran.

Keluhan masyarakat Desa Lembah Sari yang mengemuka itu menemukan jalan keluar setelah LPA Unicef mencoba memasilitasi dengan pembentukan Pokja Adminduk tahun 2019. SK Pokja itu sendiri ditandatngani oleh Kepala Desa Lembah Sari, H.Sibawaehi, Pd.I. Pengurus Pokja Adminduk periode 2019-2021 itu terdiri dari tokoh masyarakat termasuk para kadus di desa setempat.

Tugas Pokja Adminduk sendiri sangat meringankan bahkan memuliakan warga. Jika masyarakat mengurus dokumen adminduk seperti akta kelahiran anak, tidak harus ke Dinas Dukcapil, bahkan masyarakat tidak perlu ke kantor desa.

“Mereka cukup menyerahkan dokumen persyaratan ke Pokja Adminduk Desa melalui Kader Posyandu atau Kadus sebagai kader adminduk dan di bawa ke Dinas Dukcapil Lombok Barat,”’ kata Sekretaris Pokja Adminduk Desa Lembahsari, Mustawal, SP.d. Masyarakat kemudian menerima dokumen adminduk di rumahnya atau di rumah Kadus dengan tanpa biaya (gratis ).

Menurut Mustawal, anggota Pokja atau kader Pokja Ddminduk desa adalah kader Posyandu, Kadus dan bidan desa. Dalam kaitan ini, kader Posyandu dan Kadus bertugas mendata , mengumpulkan atau menerima dokumen persyaratan kepengurusan adminduk masyarakat dan membawa ke Pokja Adminduk Desa.

“Setiap minggu kita bawa 5 KK dan 7 akta kelahiran ke Dinas Dukcapil,” katanya.

Mekanisme pengurusanadminduk di Lombok Barat sendiri dilakukan lewat jalur pendidikan, kesehatan dan desa. Di desa pun pihak aparat kesehatan seperti bidang tetap berkoordinasi dengan melaporkan setiap kelahiran baru yang dilayaninya ke Pokja Adminduk. Pokja adminduk desa menguruskan dokumen akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya ke Dinas Dukcapil Lombok Barat satu kali seminggu yang terjadwal setiap hari Senin.

Setiap penyerahan dokumen masyarakat ke Dinas Dukcapil , Pokja Adminduk sekaligus mengambil hasil cetak dokumen yang diurus sebelumnya. Pokja adminduk menyerahkan hasil dokumen ke kadus atau kader posyandu masing-masing.

“Tiga berkas pun kami tetap uruskan,” kata Mustawal seraya mengaku uang transpor diperolehnya dari desa sebesar Rp 40.000 berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

Pihak desa pun menganggarkan pendataan kepemilikan adminduk 3.500 penduduk atau 1.050 KK dengan biaya dari dana desa tahun 2019. Sebagian warga sudah didata door to door.

Setelah melakukan pendataan, pemerintah desa akan mengudang Dinas Dukcapil untuk melakukan pendekatan pelayanan melalui program pelayanan keliling Dukcapil. “Target pemerintah desa tahun 2020 , masyarakat Desa Lembahsari tertib adminduk,” katanya.

Terbangunnya kepercayaan masyarakat membuat Pemdes Lembahsari semakin bersemangat. Di sisi lain partisipasi masyarakat melalui Pokja Adminduk mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya adminduk dan cara mengurus adminduk. Hal ini berkorelasi dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses bantuan social disamping meringankan biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut pengurus Pokja Adminduk setempat, Sartika Sari, hubungan kerja kelompok layanan tingkat desa berjalan dengan baik. Ia memberi contoh Bidan desa sudah tertib melaporkan setiap kelahiran baru yang dilayaninya ke Pokja Adminduk, pun guru SD / MI melaporkan ketiadaan akta kelahiran siswanya kepada Pokja Adminduk desa.

Dengan kata lain, Pokja adminduk desa berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan desa dalam hal pelayanan adminduk dan akuntabilitas sosial. Pokja adminduk menjadi aktor perubahan perilaku masyarakat dalam hal perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak atas identitas anak. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Hj. Niken Dikukuhkan Sebagai Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional

JAKARTA,DS-Pemasangan selempang dan penyematan PIN sebagai BUNDA PAUD berprestasi tingkat Nasional disematkan kepada Hj. Niken …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: