Senin , 18 November 2019
Home / Pendidikan / Pokja Adminduk Bangun Kepercayaan Masyarakat
Sartika Sari

Pokja Adminduk Bangun Kepercayaan Masyarakat

LOBAR,DS-Sartika Sari bisa bernafas lega. Perempuan yang lahir tahun 1989 itu sedikit demi sedikit bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat terkikis dalam pengurusan dokumen adminduk di Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

Warga Desa Lembah Sari sempat kehilangan kepercayaan mengurus dokumen penting tersebut. Pasalnya, berulang kali mereka menerima layanan namun dokumen yang diharapkan tak kunjung selesai. Sebut salah satunya ketika Arini, siswa kelas VI SD 1 Lembah Sari diuruskan akta kelahirannya. Anak pasangan Maridah dan Marzuki ini sangat berharap karena didesak oleh pihak sekolah. Sejak tahun 2013 mereka menunggu akta kelahiran bisa rampung tetapi hingga 5 tahun kemudian tak kunjung jadi. Entah melayang ke mana data-datanya seolah lenyap begitu saja.

Nasib serupa menimpa warga lain. Mereka menjadi tidak percaya. Sedangkan punya sedikit duit terpaksa menempuh jalur lain. Sebaliknya bagi warga yang kurang mampu, menggunakan jasa calo sangat memberatkan. Mereka harus banting tulang untuk mencari duit ratusan ribu rupiah hanya untuk selembar kertas.

Sebagai pengurus Pokja Adminduk Desa Lembah Sari yang pembentukannya diinisiasi LPA NTB – Unicef, Sartika membangun semangat baru karena merasa perlu memberikan pelayanan. Terlebih sudah sangat jelas tugasnya dalam membantu pendataan warga di desanya yang belum punya dokumen.

Semula kehadirannya menerima “perlawanan” berupa ketidakpercayaan. Warga dengan sedikit mencemooh mengungkit kembali masa ketika mengurus KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain yang tak kunjung beres. Apakah kehadiran Pokja Adminduk mengulang “dosa-dosa” serupa? Begitulah pertanyaan yang menggantung.

“Di sinilah sulitnya meyakinkan warga,” aku Sartika.

Sartika Sari tidak patah arang. Berkat kegigihannya beserta kader Pokja yang lain, pelan-pelan rasa tidak percaya warga itu teratasi. Pengurus Pokja bahu membahu mengumpukan persyaratan kemudian menguruskannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat. Dalam seminggu atau setiap hari Senin, sebanyak 12 berkas diusulkan. Walau tidak semua tuntas kembali berupa dokumen adminduk, nama Arini muncul di sana. Bisa dibayangkan, betapa gembiranya Arini dan keluarganya hanya karena menerima akta kelahiran yang 5 tahun ditunggu-tunggu.

“Langsung dia bawa (akta kelahiran itu) ke sekolah. Ia girang karena dulu sangat berharap. Dulu memang ada pelayanan keliling pada tahun 2013,” tuturnya seraya menambahkan keluarga Arini sangat bersyukur, terlebih akta kelahiran itu diperolehnya secara gratis.

Selain Arini, terdapat juga sejumlah warga lain yang berhasil mendapatkan dokumen yang diharapkan. Hal ini menjadi modal bagi pengurus Pokja untuk menggali warga yang tanpa identitas hukum. Pelan-pelan tapi pasti kepercayaan warga kepada Pokja Adminduk tumbuh.

“Sekarang kepercayaan masyarakat itu ada. Kami terus bekerja sambil mendata warga yang belum mendapatkan dokumen adminduk. Sudah sebagian penduduk kami data,” ujar Sartika. Pihaknya melakukan koordinasi tidak saja secara langsung kepada warga masyarakat secara door to door, melainkan juga koordinasi dengan kader posyandi. Setiap ada kelahiran, kader posyandu langsung melaporkannya ke kantor desa setempat.

Selain didatangi, banyak diantara warga menyodorkan persyaratan yang dibutuhkan kepada kadus dan kader. Sebelumnya warga menerima berbagai informasi persyaratan lewat mushalla.

Menurut Sartika, Desa Lembah Sari memiliki problem yang cukup rumit berkenaan dengan dokumen adminduk. Hal itu diantaranya dilatari sekira 150 KK menggantungkan hidupnya sebagai buruh migran. Ketika orangtuanya berangkat ke negara-negara tujuan TKI, anak-anak dititipkan di rumah neneknya. Demikian halnya dengan anak-anak korban peceraian. Ibunya jadi TKW ayahnya entah ke mana.

“Sebagian besar orangtuanya tidak meninggalkan dokumen berupa KTP, sehingga anak-anaknya kesulitan mengurus akta kelahiran,” tuturnya. Di sisi lain anak-anak tersebut tidak tercantum dalam KK sang nenek.

Bagi Sartika, problem itu merupakan suatu tantangan. Dalam pandangannya, diperlukan mekanisme yang jelas antara desa dan pihak Dukcapil agar setiap dokumen yang dibutuhkan bisa selesai dan tidak melulu berkutat pada persoalan syarat yang belum terpenuhi. “Sekarang masih saja ada berkas yang dikembalikan,” katanya.

Dokumen yang dikembalikan disebabkan persyaratan yang dinilai kurang. Dalam soal persyaratan pada kasus-kasus tertentu, kata Sartika, diperlukan ketentuan tertulis agar pihaknya tidak bolak-balik mengurus dokumen itu.

“Jadi perlu buku panduan yang berisi syarat-syarat mendapatkan dokumen adminduk, karena kadang kami diminta agar warga yang bersangkutan datang langsung ke Dukcapil (bukan diwakilkan pihak desa) karena katanya ada informasi yang perlu digali,” ujarnya.ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Menghidupkan Toleransi di Kalangan Milenial

MATARAM,DS-Pentingnya menghidupkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: