Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Pendidikan / PERMUDAH PENGURUSAN IJIN USAHA, BKPM LUNCURKAN OSS VERSI 1.1.
Lalu Gita Aryadi keika memberikan sambutan pada fasilitas pelayanan pengurusan ijin investasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1

PERMUDAH PENGURUSAN IJIN USAHA, BKPM LUNCURKAN OSS VERSI 1.1.

MATARAM,DS-Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan fasilitas pelayanan pengurusan ijin investasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1

Aplikasi OSS versi 1.1 tersebut merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari aplikasi OSS versi 1.0 yang merupakan konversi dari pelayanan penerbitan surat ijin investasi atau surat ijin usaha secara manual.

Dengan aplikasi versi terbaru ini maka akan dapat lebih mempermudah para investor atau masyarakat untuk mengakes layanan ijin usaha/ investasi. Karena didalamnya telah dilengkapi fitur-fitur layanan yang memuat berbagai ketentuan dan kriteria/kategori usaha serta proses bisnis dan registrasi perusahaan yang mudah diakses dan dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Sudibyo, saat
Membuka Sosialisasi OSS versi terbaru di Mataram, Jumat (1/8-2019), menegaskan bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, terus memperbaharui sistem layanan ijin investasi atau ijin berusaha sebagai komitmen melayani dan memberi kemudahan kepada para investor.

Dihadapan para peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan daerah lainnya, Wisnu Wijaya menjelaskan bahwa dengan OSS versi 1.1 selain mempermudah proses perijinan, juga untuk menumbuhkan gairah berinvestasi sekaligus untuk memperkecil terjadinya penyimpangan.

Ia menegaskan bahwa percepatan layanan melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang wajib dilakukan melalui lembaga OSS.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPS) Provinsi NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyambut baik diluncurkannya OSS versi terbaru ini.
Miq Gita menyebut kebijakan perijinan pola OSS sejalan dengan cita-cita Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah yang Ramah Investasi dan menempatkan NTB Sebagai MICE Destination.

“Dengan pengurusan sistem Ijin melalui OSS ini kami juga berharap semakin banyak investor yang berinvestasi di daerah ini, “ ujar Miq Gita sapaannya.”NTB membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para Investor untuk berinvestasi dalam 3 sektor unggulannya, yaitu pariwisata, pertambangan dan pertanian,” terangnya.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1 antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan KPPA, Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM.

Dilihat dari desain sistem OSS versi 1.1 juga lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Juga telah memuat isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), terdapat penjelasan mengenai jenis pelaku usaha.

Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, maka kedepan OSS juga akan dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG) seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut.

Berdasarkan data dari BKPM diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir sejak 9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, telah tercatat registrasi perusahaan melalui OSS sebanyak 546.623 pengguna. Rinciannya, terdiri dari aktivasi akun sejumlah 507.780 pengguna, Nomor Induk Berusaha (NIB) sejumlah 466.642, izin usaha sejumlah 437.971, dan Izin Komersial/Operasional sejumlah 349.200.

Jumlah tersebut terbilang sangat kecil dikarenakan sebagian besar pelayanan ijin di berbagai daerah di indonesia masih dilakukan secara manual. HM

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pakar Hukum Unram Minta DPRD Publikasi Hasil Kunker ke Luar Negeri

MATARAM, DS – Para akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) angkat bicara terkait polemik kunjungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: