Senin , 17 Juni 2019
Home / Pendidikan / Peran BPD Dikuatkan Guna Penuntasan Dokumen Adminduk
Acara Bimtek penguatan peran BPD dan Pokja Adminduk untuk kualitas pelayanan adminduk di desa

Peran BPD Dikuatkan Guna Penuntasan Dokumen Adminduk

SELONG,DS-Peran BPD akan dikuatkan guna menuntaskan persoalan administrasi kependudukan di NTB. Sebagai langkah awal digelar Bimtek penguatan peran BPD dan Pokja Adminduk untuk kualitas pelayanan adminduk di desa, Kamis (11/4).

Dalam acara yang berlangsung di Desa Suradadi yang dihadiri Sekcam Terara, Arfin serta nunsur Pemdes dan BPD Suradadi dan Embung Raja. Dua desa ini menjadi sasaran pendampingan LPA-Kompak.

Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, dalam pengantarnya mengemukakan penuntasan adminduk di Lotim hanya bisa dilakukan bersama-sama. “Ketika bicara di level nasional,  Lotim selalu tertinggal. Hanya satu argumen untuk membela diri yaitu penduduk Lotim banyak. Hal itu bukan jawaban dan solusi,” cetus Judan.

Karena itu LPA bersama Kompak mendesain upaya walau desa yamg difasilitasi jumlahnya terbatas dari 252 desa.

Judan cukup gembira karena di desa dampingan perkembangan penuntasan dokumen adminduk cukup bagus namun tidak banyak memengaruhinya untuk Lotim sehingga perlu didampingi kembali.

Sesuatu yang ingin dijawab adalah, apakah langkah yang sudah dilakukan bisa berkesinambungan baik dalam proses maupun hal lainnya. Sebutlah ada alokasi dana desa untuk pemenuhan adminduk warga.

“Jika belum maka harus didiskusikan. Jika jawaban iya bisa direalisasikan,” ujarnya.

Terkait langkah Pemkab Lotim melimpahkan pelayanan dokumen adminduk ke kecamatan, kata judan, hal itu belum menuntaskan masalah. Ia menyebut, desa-desa yang dilayani kadang jaraknya berdekatan dengan kantor camat, akan tetapi kenapa ketika pelayanan keliling dilakukan pesertanya membludak? Pelayanan untuk akta kelahiran contohnya, bisa mencapai 5.000 di 9 desa.

Di Sembalun, lanjut Judan, kantor camatnya hanya beberapa meter dari kantor desa. Di sana, dalam sehari bisa sampai 300-400 akta. Anehnya disaat tidak ada pelayanan kelling seolah-olah tidak ada kesadaran untuk melakukan pemenuhan hak-hak itu secara mandiri.

“Dimana tidak machingnya?” ujar Judan.

Anehnya, ada situasi ketika warga pulang membawa dokumen akta, yang lain kemudian datang berduyun duyun.  Sebuah pertanyaan muncul, “Apakah selama ini warga belum menerima pelayanan yang cepat dan murah?”

Karena itulah, proses yang murah dan cepat diperlukan agar masyarakat mendapat pelayanan. Sebaliknya kalau tidak ada komitmen Pemdes, Judan meyakini masalah ini akan terus terjadi.

Sekcam Terara, Arfin, mengatakan kendati di Kecamatan Terara terdapat 52.000 wajib KTP, ia yakin belum semua punya KTP.  Ia menilai ada perbedaan respon pelayanan langsung dan biasa.

“Kalau langsung antusias tinggi. Yang jadi realitas, masyarakat belum sadar pentingnya akta,” ujarnya.

Persoalan lain yang mengganjal disebabkan beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi. Ketika masalah administrasi menjadi persyaratan, warga kadang melakukan potong kompas berupa mengikuti langkah percaloan.

Arfin sendiri menekankan, salah satu upaya melindungi anak adalah memberikan haknya dalam akta kelahiran sehingga hal ini tidak boleh  diabaikan. “Hari ini lahir besok wajib punya akta kelahiran,” katanya.

Menurut Koordinator Kompak Lotim, Nanik Muntohiyah, Pemerintah Australia melihat apa yang dilakukan Kompak dalam pemenuhan dokumen adminduk sangat bermanfaat.

Khusus program hingga tahun 2022, pihaknya akan “bicara” di level kebijakan. “Bukan hanya dokumen regulasi tapi bagaimana pemerintah benar melaksanakan regulasi itu,” ujarnya.

Sebutlah dalam LPJMB 2019 2023, kata dia, Isu saja tak cukup. “Tapi bagaimana anggaran mewarnai LPJMB,” katanya. Karena itu Kompak memasilitasi Pemkab Lotim melakukan analitis dan kajian anggaran.

“Walau regulasi dan anggaran ada harus dilihat sistem dan prosedurnya. Pun partisipasi dan keterlibatan masyarakat,” terangnya.

Terkait analisis anggaran, kata Nanik, dilakukan dari skup kecil ke besar, dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu dilakukan penguatan kapasitas yang memadai di kecamatan dan desa disertai pemahaman masyarakat  dan control sosial.

Nanik mengakui masih banyak keterbatasan sehingga yang perlu dilakukan adalah bersama- sama menemukan model terbaik dan direflikasikan. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

120 Aktifis Mahasiswa Lolos Seleksi ke Malaysia, 16 Mahasiswa ke Tiongkok

MATARAM, DS – Sebanyak 120 orang aktifis dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan lingkungan serta NGO …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: