Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Pendidikan / NTB Susun Rencana Kontijensi agar Siap Hadapi Bencana
Akhsanul Khalik pada perencanaan kontijensi bencana

NTB Susun Rencana Kontijensi agar Siap Hadapi Bencana

MATARAM,DS-Masyarakat tidak pernah berharap akan terjadinya bencana. Tetapi faktanya bencana bisa datang dan terjadi kapan saja. Dan, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi datangnya bencana itu secara pasti.Karenanya, harus mulai dipersiapkan agar ketika bencana itu datang sudah mampu diantisipasi.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama seluruh instansi terkait lainnya, Selasa-Rabu ( 5-6/8 -2019) duduk bersama di Mataram untuk membahas dan menyusun perencanaan kontijensi bencana agar lebih siap menghadapi setiap bencana yang akan terjadi.

Perencanaan Kontinjensi merupakan salah satu jenis perencanaan dalam Manajemen Bencana yang diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/ kedaruratan.

Kepala BPBD -NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos., MH, menegaskan bahwa perencanaan kontijensi diperlukan sebagai proses kesiapan dan kemampuan menghadapi bencana. Juga memperkirakan kejadian bencana, sehingga dapat mencegah bencana, mengurangi dampak, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampak bencana tersebut.

Karena itu, ia mengajak semua pihak terkait, selain meningkatkan kewaspadaan, juga bersama-sama menyiapkan rencana kontijensi atau skenario penangangan bencana. Mulai dari Identifikasi karakteristik ancaman, kemungkinan kejadian dan resiko yang timbul, sekaligus memetakan pihak-pihak yang terlibat. Berikut pembagian tugas, kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD maupun pelibatan peran aktif seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada.

Rencana kontijensi tersebut, kata Ahsanul, harus dilakukan menyeluruh dan antisipatif. Artinya, kalau gempa maka mulai sekarang harus disiapkan struktur bangunan tahan gempa. Kalaupun gunung api maka harus dirancang juga bangunan yang mampu bertahan sampai evakuasi selesai dilakukan. “Begitupun kalau banjir harus tahan terhadap banjir,” terangnya.

Anton Roy Purnama, narasumber penyusunan Renkon Gunung Barujari Lombok Timur, mengusulkan perlunya dibentuk cluster yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tindakan saat terjadi bencana. Misalnya cluster manajemen, cluster logistik, kesehatan, keamanan dan pemulihan serta komunikasi dan edukasi. “Sehingga penanganannya dapat berjalan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) pada saat tanggap darurat bencana,” ujarnya.

Menurut Anton, selama ini status gunung baru jari hanya sampai status waspada, jarang sampai status status awas. Namun demikian, karena Gunung Barujari atau Gunung Rinjani menjadi magnet para wisatawan yang ingin menikmati panorama puncak gunung atau Danau Segara Anak maka diperlukan kesiapan pemerintah NTB dan pemerintah Lombok Timur khususnya, dalam hal melakukan penyelamatan maupun melakukan prosedur evakuasi bagi para wisatawan bila terjadi bencana di gunung Rinjani.

Sedangkan untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi penanggulangan/penanganan bencana maka Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB bersama stake holder terkait lainnya, juga perlu menyiapkan media centre sebagai kanal informasi resmi dilengkapi sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Aryadi mengungkapkan, kini pihaknya telah menyiapkan ruang khusus pada fortal NTB Satu Data, informasi tentang kebencanaan.

Aryadi menjelaskan sistem tersebut menyajikan 3 kategori informasi bencana. Yakni pra bencana yang menyajikan data profil daerah rawan bencana, informasi terkait demografi dan fasilitas umum lainnya, sehingga bisa direncanakan jumlah kebutuhan tanggap darurat.

Kemudian, kategori kedua, kata Aryadi, adalah informasi tanggap darurat saat terjadi bencana. Diantaranya informasi/data jumlah korban, pengungsi, bantuan dan relawan petugas dan lain- lain. “Sedangkan kategori ketiga, adalah informasi rehabilitasi dan rekonstruksi atau penanganan pasca bencana/pemulihan,” pungkasnya.hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pakar Hukum Unram Minta DPRD Publikasi Hasil Kunker ke Luar Negeri

MATARAM, DS – Para akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) angkat bicara terkait polemik kunjungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: