Rabu , 11 Desember 2019
Home / Pendidikan / Media Sehat, Jika Insan Pers dan Semua Pihak Menjunjung Etika
seminar bertajuk "Media Sehat untuk NTB Gemilang" yang digelar ikatan jurnalis televisi indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat

Media Sehat, Jika Insan Pers dan Semua Pihak Menjunjung Etika

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberi apresiasi atas pelaksanaan seminar bertajuk “Media Sehat untuk NTB Gemilang” yang digelar ikatan jurnalis televisi indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/9-2019). Doktor Zul, sapaannya, mengaku optimis NTB Gemilang akan terwujud karena mendapat dukungan kuat dari media dan seluruh komponen masyarakat NTB.

Ia menegaskan media sehat, jika insan pers dan semua menjunjung etika serta patuh pada norma-norma yang ada.
Norma etik yang dimaksudnya adalah kode etika jurnalistik yang menjadi landasan moral dan pedoman standar perilaku bagi insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang amat mulia.

Kata Gubernur,  pemerintah, pengusaha dan seluruh masyarakat selain memberikan ruang interaksi dan menjalin kemitraan yang baik kepada jurnalis, juga harus terbuka dan membuka diri pada media atau minimal tidak mempersulit akses informasi. “Bahkan secara proaktif perlu menyampaikan data atau informasi mengenai program-program pembangunan yang layak dan wajib disajikan kepada khalayak,” ujar Gubernur dalam paparannya selaku keynote speaker yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Cafe Delima Kota Mataram.

Menurutnya, pers merupakan salah satu pilar dari 4 pilar kehidupan demokrasi. Disamping pemerintah yang amanah, rakyat yang berdaulat dan sektor swasta atau pengusaha yang mandiri serta kelompok sivil society lainnya. Sehingga pers atau wartawan, kata Aryadi melalui sajian informasinya, akan sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah. “Suksesnya pembangunan daerah tidak terlepas dari kiprah para wartawan dan media, ” ujarnya.

Ia menyebut hubungan jurnalis dan narasumber sangat sulit dipisahkan, bahkan sangat erat dan saling melengkapi. Karena keduanya diikat oleh kode etik dan undang-undang yang sama. Salah satu etika dari 11 kode etik pers adalah adanya itikad baik. “Jika semuanya diawali dengan semangat yang sama, yakni niat baik, yakinlah kemitraan akan terjalin erat dan NTB Gemilang akan terwujud,” tegasnya.

Menurutnya, media penyiaran merupakan salah satu pilar pembangunan. “Hasil yang diraih oleh pemerintah tanpa diinformasikan ke masyarakat akan sulit mendapat dukungan publik. Atau kalau diinformasikan secara tidak benar, hal itu juga akan menghancurkan. Karenanya kehadiran media menjadi ujung tombak bagi daerah,” tegasnya seraya  mengajak kerjasama kemitraan antara media masa dan pemerintah. Masyarakat dan sektor swasta/pengusaha terus diperkuat untuk mengawal NTB Gemilang.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) NTB, Yusron Saudi, menjelaskan, tanpa adanya pemberitaan media terkait bencana gempa Lombok satu tahun lalu, NTB akan terisolir dan tidak akan ada masyarakat di daerah lain yang perduli dalam penanganan bencana itu. “Karena itu, peran media sudah sangat memberikan kontribusi banyak untuk penanganan gempa NTB,” ujarnya.

Media sehat menurutnya adalah media atau lembaga penyiaran yang patuh terhadap undang-undang yang berlaku. “Sebagai lembaga yang mengawasi media, kami akan tetap memantau perkembangannya baik dari segi konten maupun informasi yang disampaikan. sehingga ke depan, media sehat dapat terwujud untuk NTB Gemilang,” imbuhnya.

Terkait refleksi untuk satu tahun gempa NTB, Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan, progres penanganan bencana gempa yang sedang giatnya dibangun kembali tidak terlepas dari peran media. Namun, celakanya tidak sedikit dari teman-teman wartawan yang menjadikan korban bencana di tengah kondisi situasi penderitaan yang luar biasa menjadi obyek berita yang dianggap menarik.

“Bagi saya, ini sebuah kesalahan dalam memaknai kode etik jurnalistik oleh para jurnalis. Kemudian tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap berita yang dibuat,” tegas mantan kadis Sosial itu.

Ketika ini terjadi, lanjutnya, usaha pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap korban bencana menjadi buyar semuanya. Bahkan salah satu faktor yang memperlambat rehab rekon adalah ketika adanya berita-berita yang tidak memiliki tanggung jawab jelas karena asumsi dari para jurnalis itu sendiri. Dan itu berkembang di lapangan.

“Dan ketika kami ingin melakukan intervensi untuk mempercepat rehab rekon, banyak masyarakat tidak mau karena banyak informasi yang simpang siur,” jelasnya.

Menurut kepala BPBD NTB tersebut, kode etik jurnalistik sesungguhnya adalah kata hati para jurnalis. Maka ketika jurnalis menghianati kode etik tersebut, sejatinya ia mengkhiati kata hatinya sendiri. Ketika kata hati diingkari otomatis tidak memiliki tanggung jawab sosial yang baik untuk membangun bangsa yang sehat dan cerdas dengan informasi yang baik dan benar, ujarnya.

Ia menjelaskan, yang harus dipahami oleh media adalah Doktor Zul dan Ummi Rohmi tidak hanya mewarisi keberhasilan TGB, tetapi juga mewarisi porak porandanya NTB kala diguncang gempa. Kondisi September 2018 ketika dua doktor itu dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur,kata dia, belum ada rahab rekon yang berjalan. Tapi TGB kala itu, sudah menetapkan rencana yang dilakukan untuk kedepan melalui komunikasi dari Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholden di NTB. Kemudian pemerintah dihantam oleh beragam berita dari berbagai arah bahwa progres penanganan gempa sangat lambat.

“Saya ingin sampaikan, kepala BNPB Pusat dan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa progres rehab rekon bencana di NTB adalah yang terbaik di Indonesia,” tegasnya

Sesuai data BPBD NTB, dari 220 ribu lebih rumah yang rusak, kini sudah mencapai pada angka 174,748 ribu unit dalam on progres. Artinya sedang dilaksanakan 91 ribu unit dan yang sudah di tempati 83,600 unit. “Gempa Yogyakarta butuh waktu lima tahun, Aceh butuh waktu lima tahun,” terangnya. Untuk itu, Ahsanul berharap peran media untuk mensuport agar rehab rekon yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan cepat, efektif dan sukses.

Disisi lain, Ketua Pengurus IJTI NTB, Riadis Sulhi mengatakan, prinsip media saat ini harus menjelma menjadi media konvergensi, artinya situasi media harus terkumpul menjadi satu bagian secara universal dan lebih terbuka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

“Konsep media konvergensi mulai dilakukan secara intens. Sehingga ke depan antara media cetak, elektronik, media mainstream dan media online dapat menyatukan perspektif untuk mewujudkan media sehat,” harapnya

Selain menyatukan pandangan, menurutnya, platform media memiliki kode etik jurnalis dan undang-undang pers yang menjadi acuan yang tidak boleh lepas dari aktivitas media saat ini. Melalui diskusi ini, ketua IJTI berharap bahwa para wartawan yang dihimpun oleh berbagai media di NTB dapat menjalankan norma-norma jurnalistik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dirjen Kemasyarakatan Beri Semangat Baru ke Penghuni Lapas Terbuka

Lombok Tengah,DS – Direktur Jenderal Pemasyarkatan (Dirjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sri Puguh Budi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: