Senin , 23 September 2019
Home / Pendidikan / Lulusan SMK NTB Sumbang Angka Pengangguran
HMNS. Kasdiyono

Lulusan SMK NTB Sumbang Angka Pengangguran

MATARAM, DS – Komisi V DPRD NTB bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera melakukan perjanjian kerjasama (MoU) untuk mengakomodir para lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pasalnya, angka pengangguran terus meningkat terutama yang berasal dari lulusan SMK. Data BPS mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 lalu mencapai 7,04 juta orang atau naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta kebanyakan didominasi oleh lulusan SMK.

“Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS. Kasdiyono menjawab wartawan usai menyampaikan laporan komisinya pada sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (9/7).

Adanya Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo seyogyanya dijadikan rujukan oleh Pemprov NTB untuk menugasi dua OPD terkait yakni, Dikbud dan Disnakertrans untuk segera melakukan Mou kerjasama terkait sertifikasi para lulusan SMK tersebut. Sebab, kata Kasdiyono, jika tidak ada MoU tersebut maka terbitnya legalitas kemampuan para lulusas SMK berupa Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) akan sulit bisa diterima oleh bursa kerja yang ada.

Lanjut dia, sertifikasi LSP-P1 itu hanya diterbitkan oleh aksesor internal, yakni, para guru-guru dibawah binaan Dikbud. “Padahal, dalam bursa kerja itu yang dipersyaratkan adalah mereka yang memegang sertifikasi LSP-P2. Disinilah, salahnya kebijakan itu, sehingga banyak anak-anak kita tidak bisa terserap dalam bursa kerja selama ini,” jelas Kasdiyono.

Politisi Demokrat itu mengaku telah berbicara langsung dengan Wakil Gubernur NTB terkait perlunya MoU antara Dikbud dan Disnakertrans NTB tersebut. Mengingat, manfaatnya jika sudah ada MoU itu, maka lulusan SMK di NTB akan bisa masuk perioritas utama dalam BLK.

“Alhamdulillah, bu Wagub sudah setuju tadi karena muaranya setelah MoU maka para lulusan SMK bisa masuk BLK sehingga mereka akan bisa memegang sertifikasi LSP-P2. Nanti, setiap SMK akan bisa langsung bentuk tindak lanjut kerja khusus yang mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja yang selama ini kewenangannya ada Disnakertrans,” tandas Kasdiyono. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Media Sehat, Jika Insan Pers dan Semua Pihak Menjunjung Etika

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberi apresiasi atas pelaksanaan seminar bertajuk “Media Sehat untuk NTB …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: