Kamis , 2 April 2020
Home / Pendidikan / LPA NTB Berupaya Terus Tekan Perkawinan Anak
Pelatihan bagi fasilitator Forum Anak di Hotel Lombok Raya kerjasama LPA NTB-Unicef

LPA NTB Berupaya Terus Tekan Perkawinan Anak

MATARAM,DS-Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB,H. Sahan SH, menegaskan LPA NTB berupaya terus menekan perkawinan anak. Pasalnya, terdapat berbagai dampak negatif yang diakibatkan perkawinan dini usia itu.

Memberikan sambutan pada Pelatihan Fasilitator Forum Anak dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di KLU kerjasama LPA-Unicef, Jumat (21/2), Sahan mengungkapkan selama ini NTB khususnya Lombok terkenal dengan tingginya perkawinan anak. Acara yang berlangsung hingga Minggu (23/2) tersebut menghadirkan fasilitator anak masing-masing Sukran Hasan, Azhar Zaini dan Joko Jumadi.

Menurut Sahan, perkawinan usia anak perlu dicegah karena hal ini sekaligus bisa mencegah stunting dan mencegah kemungkinan anak tak punya kesempatan.
“Di NTB tujuh dari anak satu yang dikawinkan di bawah 18 tahun. Jika usia anak 2 juta maka jika 1:7 jumlah anak yang kawin sangat besar,” ujarnya seraya menegaskan persoalan tersebut harus dikawal.

Sedangkan tantangan di KLU sendiri adalah penyebaran penduduk terutama di pegunungan yang bisa menyebabkan misinformasi terkait perkawinan anak. Karena itulah perlu berbagai upaya memberi pengetahuan.

Persoalan yang mengemuka terkait kasus ini, lanjut Sahan, kadang kalau anak sudah menikah dianggap melepas beban ekonomi. Ha ini bisa dicegah lewat motivasi dan edukasi di masyarakat.

“Selama ini jarang kita melibatkan anak. Anak tahunya sekolah tapi di luar sekolah tidak faham,” ujarnya seraya menambahkan, untuk meningkatkan pengetahuan perlu difasilitasi lewat forum anak yang bisa bekerjasama dengan karang taruna.

“Karang taruna memiliki program meningkatkan kesejahteraan anak-anak karena di dalamnya ada seksi pendidikan, rekreasi, agama, olah raga, dan kesenian,” ujarnya.

Mengingat luasnya dampak negatif pernikahan anak seperti mempengaruhi pendidikan dan reproduksi, diperlukan fasilitasi agar bisa memberi pengetahuan kepada mereka untuk pencegahan.

“Dengan forum anak diharapkan terbentuk LPA tingkat desa. Ini cara mendampingi.
Kita tak pernah larang kawin namun hanya perlu ditunda agar tidak terjadi perkawinan anak. Karena membuat akta nikah tidak akan bisa jika perkawinan di bawah tangan,” papar Sahan. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pandemi Wabah Virus Corona, Dewan Pers Ajak Insan Pers Bersatu

Beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu, 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: