Senin , 18 November 2019
Home / Pendidikan / Jabat Ketua KONI Tak Boleh Rangkap Jabatan
Husnanidiaty Nurdin

Jabat Ketua KONI Tak Boleh Rangkap Jabatan

MATARAM, DS – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, mengatakan kendati UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah final melarang siapapun pejabat publik memegang pimpinan KONI di wilayah mereka masing-masing, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak apalagi memberikan sanksi. Sebab, tidak ada ruang dalam aturan itu yang membuat pihak Dispora NTB memiliki kewenangan untuk menyetop apalagi membatalkan SK pada para pejabat publik memegang jabatan Ketua KONI di kabupaten/kota di NTB.

“Sanksi yang ada itu adalah pada diri mereka masing-masing sesungguhnya. Yakni, sudah tahu ada pelarangan memegang jabatan KONI bagi pejabat publik, tapi kok mereka langgar sendiri,” ujar Husnanidiaty menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/9).

Ia menyatakan, kepemimpinan para pejabat publik di beberapa wilayah kabupaten/kota di NTB menjadi Ketua KONI umumnya dipilih secara aklamasi oleh para anggota. Sehingga, pihaknya melalui Dispora di masing-masing kabupaten/kota di NTB tidak akan bisa berbuat apa-apa jika alasan aklamasi para pimpinan cabang olahraga (Cabor) tersebut.

Apalagi, kata Husnanidiaty, lembaga KONI itu memiliki AD/ART sendiri. “Kalau saya sanksi yang pas itu akibat pelanggaran aturan itu, ya  sanksi sosial. Sedangkan, kalau soal penggunaan dana mereka nanti akan ada audit dari pihak Inspektorat dan BPK terkait yang punya ranah menindaklanjutinya dari sisi administrasi keuangannya,” terang dia.

Menurut Husnanidiaty, hibah keuangan dari APBD pada KONI di semua wilayah di NTB, diberikan pada lembaga dan bukan perorangannya. Sehingga, ia berterima kasih atas banyaknya atensi para pihak yang kini, mulai mengawal persoalan olahraga dan KONI di NTB akhir-akhir ini.

Khusus di Provinsi NTB, lanjut dia, kepengurusan Ketua KONI sejak era kepemimpinan HMNS Kasdiono hingga Andy Hadianto, bukan dijabat oleh pejabat publik, semisal bupati, wakil walikota, ketua DPRD, dan wakil ketua DPRD serta anggota DPRD. Hal ini, lantaran sejak awal ada komitmen kebersamaan antara pengurus Cabor dan Dispora setempat untuk menegakkan aturan yang sudah digariskan.

“Boleh jadi di kabupaten/kota itu kenapa mereka memilih bupati, wakil walikota dan ketua DPRD serta Waket DPRD selaku ketua KONI, lantaran kesulitan cari figur pimpinan yang punya nilai tambah dalam hal kebijakan kemudahan anggarannya,” tegas Husnanidiaty seraya menegaskan, dalam aturan yang benar para pejabat publik  seharusnya memegang ketua Cabor. Husnanidiaty mencontohkan, Ketua DPRD NTB yang memegang Ketua Kriket, begitupun HM. Suhaili selaku Bupati Loteng yang menjabat Ketua PSSI NTB.

“SE dari Mendagri tentang pelarangan pejabat publik juga sudah ada ketentuannya. Tapi, jika mereka masih pada langgar, ya saya tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Biarlah, publik yang menilai mereka,” tandas Husnanidiaty Nurdin.

Sebelumnya, Mantan Ketua KONI NTB HMNS Kasdiono menyayangkan masih banyaknya pejabat publik yang memegang jabatan selaku Ketua KONI di beberapa wilayah di NTB.

“Pokoknya, tidak ada alasan bagi siapapun tidak patuh pada aturan yang sudah digariskan tersebut. Saya sendiri pada tahun 2015 lalu, telah mencoba memberikan contoh dengan mundur saat mengemban amanah sebagi Ketua KONI NTB periode kedua. Ini saya lakukan karena patuh pada aturan, apalagi saat itu saya terpilih sebagai anggota DPRD NTB,” ujar Kasdiono menjawab wartawan dalam pesan tertulisnya, kemarin. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Menghidupkan Toleransi di Kalangan Milenial

MATARAM,DS-Pentingnya menghidupkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: