Senin , 18 November 2019
Home / Pendidikan / Hak Anak Kelompok Minoritas Jamaat Ahmadiyah di NTB Dilindungi Pemerintah
Nanang Aminudin Rahman

Hak Anak Kelompok Minoritas Jamaat Ahmadiyah di NTB Dilindungi Pemerintah

MATARAM, DS – Pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan akan menjamin dan melindungi hak-hak kelompok minoritas, khususnya komunitas jamaat Ahmadiyah di NTB. Perlindungan tersebut dilakukan agar jamaat Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainya bisa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kelompok Minoritas pada Asisten Deputi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kementrian PPPA, Nanang Aminudin Rahman menyatakan, jika pihaknya telah memperoleh informasi terkait keberadaan kelompok anak minoritas jamaat Ahmadiyah di tiga wilayah di NTB. Yakni, Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Mataram.

Oleh karena itu, pihaknya perlu mengetahui data dan fakta terkait keberadaan mereka. Harapannya, tidak lain agar pemenuhan ha-hak mereka sesuai usianya akan dapat terlindungi dengan baik. “Makanya, kita buat kegiatan dialog bersama anak, orang tua dan pendamping anak di NTB saat ini agar kita tahu sejauh mana pemenuhan hak dan perlindungan anak kelompok minoritas di wilayah NTB, khususnya pada jamaat Ahmadiyah itu,” ujar Nanang menjawab wartawan usai membuka Dialog Bersama Anak NTB di hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, Kamis (5/9) kemarin.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan upaya Kemen-PPPA untuk menggali informasi serta melihat lebih dekat masalah yang dihadapi kelompok minoritas di NTB, khususnya kelompok minoritas jamaat Ahmadiyah. Melihat, kelompok minoritas saat ini sangat rentang terhadap pelanggaran HAM baik itu disebabkan diskriminasi maupun stigmatisasi.

“Kita ingin sharing dan berdialog bagaimana penanganan terhadap kelompok terpencil masyarakat jamaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh para penggiat sosial, pendidikan maupun komunitas lain di NTB. Sehingga nanti akan dibuat suatu intervensi berupa kebijakan dari pusat yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Nanang.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan ada kesamaan persepsi tentang bagaimana anak-anak yang hidup dalam kelompok minoritas jamaat Ahmadiyah ini mendapat jaminan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi.

“Pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan kepada kelompok minoritas yang ada di wilayah-wilayah terpencil,” tegas Nanang.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan pihaknya tersebut tidak ada kaitan dengan agama tertentu. Namun lebih difokuskan kewajiban negera melindungi semua kelompok minoritas yang ada di wilayah NKRI.

Sejauh ini, kata Nanang, pihaknya telah melakukan advokasi terhadap kelompok minoritas terisolisasi di berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya, suku anak dalam Wajo, kelompok anak perahu di Kepri dan anak-anak suku adat Baduy.

Selanjutnya, program serupa juga akan menyasar anak-anak jamaat Syiah yang berada di wilayah Pulau Madura, Jawa Timur.

“Kalau di NTB, kita fokuskan pada kelompok anak-anak jamaat Ahmadiyah. Pastinya, pemerintah akan fokus mengupayakan semua anak-anak minoritas akan dilindungi, Termasuk, mereka yang menjadi korban phedofilia juga,” tandas Nanang Aminudin Rahman.

Ia berharap, melalui dialog dan diskusi dengan melibatkan para kelompok penggiat ini diharapkan, Kemen PPPA dapat merumuskan kebijakan yang tepat bagi kelompok minoritas yang ada di NTB. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Menghidupkan Toleransi di Kalangan Milenial

MATARAM,DS-Pentingnya menghidupkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: