Senin , 14 Oktober 2019
Home / Pendidikan / GUBERNUR TGB SHARING KONSEP “OPEN GOVERMENT” DI FORUM PARA PEMIMPIN  ASIA PASIFIK
Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara kunci pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta

GUBERNUR TGB SHARING KONSEP “OPEN GOVERMENT” DI FORUM PARA PEMIMPIN  ASIA PASIFIK

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara kunci pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12/2017). Pada forum yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla dan dihadiri para pemimpin  pemerintahan serta para kepala daerah  negara negara Asia Pasifik itu, seperti Gubernur Bohol, Philipina, Edgar Chatto, dalam paparannya Gubernur TGB menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan terbuka terletak pada pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankannya.

“Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan juga melibatkan warga masyarakat beserta seluruh pranata kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya seraya memberi contoh para Tuan Guru,  pondok pesantren dan para tokoh adat dan tokoh-tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan masyarakat.

Oleh karenanya, dalam pandangan Gubernur TGB, wujud pemerintahan terbuka sesungguhnya memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan. Artinya ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, kata Gubernur, maka sejak awal masyarakat harus dilibatkan dan mengetahuinya. Dengan cara demikian   banyak ide ide kreatif dan inovatif yang tumbuh di masyarakat itu akan mewarnai corak dari program dan kebijakan tersebut.

Karena itu program  menjadi membumi karena sebagian besar ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat. Menurutnya, program tersebut  pada gilirannya, bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan, akan sangat mudah ditemukan solusinya. Juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas.

“Melalui sinegitas antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimulai dari desa,  kini NTB terbilang sukses menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Pada sesi Subnational Leaders Rountable tersebut, TGB menekankan bahwa sistem pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran. Untuk urusan transparansi anggaran, dalam mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, namun juga perlu memerankan pranata kearifan lokal yang ada seperti masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. “Termasuk melibatkan para tuan guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan pola pemerintahan terbuka saat ini, NTB menjadi provinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi,” ungkap Gubernur TGB.

APLF merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif mengahadirkan puluhan pembicara luar dan dalam negeri.

Para forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik tersebut, Gubernur yang juga cucu Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh, TGKH. Muhammad Zainuddin  Abdul Madjid itu berbagi  konsep dan sharing pengalamannya dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka atau open government sebagaimana selama ini diterapkannya dalam membangun menjadi daerah.

Banyak pihak mengakui termasuk para pemimpin Asia Pasifik bahwa NTB di bawah kepemimpinannya selama sembilan tahun  terakhir ini mengalami begitu banyak perubahan dan kemajuan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak terget pembangunan. Atas dasar tersebut lanjutnya, pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan informasi di masing masing negara.

hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bupati dan Wabup Berikan Bantuan Kebutuhan Dasar kepada Kaum Difabel

Tanjung, DS – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: