Sabtu , 23 November 2019
Home / Pendidikan / Bahas Persoalan Pendidikan Bupati Panggil Kepala UPTD
Rakor membahas berbagai persoalan pendidikan di Lotim

Bahas Persoalan Pendidikan Bupati Panggil Kepala UPTD

Selong,DS- Membahas berbagai persoalan pendidikan di Lombok Timur, Bupati mengumpulkan seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat (11/10) di Ruang Rapat Bupati. Selain mengumpulkan data jumlah sekolah mulai tingkat PAUD, Taman kanak-kanak (TK), juga jumlah guru dan kekurangan kepala sekolah, serta rencana pendirian satu atap (Satap), termasuk gedung sekolah yang membutuhkan rehab, serta angka putus sekolah. Selain itu Bupati juga meminta data setoran zakat per-bulan.

Melalui pertemuan ini Bupati berharap berbagai persoalan yang ada terkait duni pendidikan di Lombok Timur dapat diselesaikan bersama. Salah satu yang menjadi sorotan Bupati adalah banyaknya isu yang menyebutkan tenaga pendidik sebagai agen buku. Bupati mengingatkan kepada jajaran pendidikan untuk tidak melakukan hal tersebut.

Bupati juga menyoroti adanya orang-orang yang “menjual SK”. Kepada para Kepala UPTD yang hadir ini ia mengingatkan untuk memberikan teguran bila mengetahui atau menjumpai hal semacam itu. Sebab itu menjadi presenden buruk bagi dunia pendidikan dan birokrasi di daerah ini. Bupati mengingatkan metode penerimaan CPNS sudah jauh berbeda sehingga tidak ada yang bisa mengatur. Hal tersebut merupakan pembodohan kepada masyarakat. Bupati menyebut bahkan telah memecat salah satu oknum ASN Dinas Kesehatan yang diketahui mengumpulkan uang agar lulus dalam seleksi CPNS.

Bupati juga memberikan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan guru, terlebih dari enam ribuan guru di Lombok Timur hanya sekitar tiga ribuan atau limapuluh persen yang sudah tersertifikasi yang terjamin kesejahteraannya. Mengatasi hal tersebut, kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah ini bisa menjadi opsi untuk persoalan terkait kualifikasi guru yang terhambat tingkat pendidikan.

Distribusi guru juga menjadi persoalan yang dibahas. Bupati meminta pemerataan distribusi guru yang kebutuhannya sesuai usulan UPTD. Setelah itu akan diberlakukan moratorium pemindahan guru.

Seperti halnya di sektor lain, data selalu menjadi sorotan, karenanya Bupati meminta untuk merapikan data pendidikan, termasuk data siswa putus sekolah yang dinilainya berbeda dengan data BPS. “Pemerintah Kabupaten sedianya harus memiliki data yang lebih akurat,” tegasnya.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting untuk meningkatkan IPM Lombok Timur yang saat ini berada di posisi ke-9 dari 10 kabupaten/ kota di NTB. Semua tingkat pendidikan menjadi penting, termasuk Taman kanak-kanak (TK), karenanya Bupati menagaskan semua kecamatan pada 2020 mendatang harus memiliki TK Negeri.

Berbagai persoalan yang ada, menurut Bupati, harus diselesaikan sebagai kepedulian terhadap kemajuan daerah ini. “Kalau tidak peduli kepada diri kita sendiri, siapa yang peduli?” ungkapnya.

Selain seluruh kepala UPTD di Lombok Timur hadir pula pada kesempatan tersebut Kepala Dinas bersama Sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala BKPSDM dan Bidang Mutasi BKPSDM. hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kedepan Polisi Tak Identik dengan Badan Tegap

MATARAM,DS-SDM Polri kedepan tidak lagi dilihat dari kesemaptaan fisik dan kecerdasan akademisnya tetapi juga harus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: