Jumat , 28 Februari 2020
Home / Pendidikan / Akta Kelahiran di KLU Capai 94 Persen, Bupati Buka Monev Kolaboratif KKN Tematik Adminduk
Bupati KLU membuka Monev dan Evaluasi Kolaboratif KKN Adminduk

Akta Kelahiran di KLU Capai 94 Persen, Bupati Buka Monev Kolaboratif KKN Tematik Adminduk

Tanjung, DS – Pemkab Lombok Utara sinergi KOMPAK dan LPPM Unram menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi kolaboratif pelaksanaan KKN Tematik Adminduk KLU, Senin (21/1/2020) dibuka oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Program KKN Adminduk itu sendiri bertujuan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya pada peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Bupati H. Najmul Akhyar di hadapan mahasiswa KKN Tematik Adminduk menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya kolektif untuk menguatkan inovasi yang dibangun. Tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lombok Utara secara kontinu dan berkelanjutan.

“Saya selalu menyampaikan sebagai aparat, baik itu desa, camat, kepala dinas dan seterusnya, mari kita tunjukkan bahwa kebahagian itu terletak pada kemampuan kita melayani masyarakat kita. Itulah tempat kebahagian kita,” tutur Bupati seraya berharap semua pihak membuat inovasi pelayanan yang sebaik-baiknya. “Ini tolong dipikirkan, berikan masyarakat kita kemudahan dalam pelayanan itu,” ujarnya.

Menurutnya, paradigma birokrasi lama harus dibalik. Kalau dulu, kata dia, kerap ditemukan birokrat berpikiran jika masih bisa dipersulit kenapa dimudahkan. Ia menegaskan pola pikir itu adalah birokrasi yang jahat. Najmul berharap birokrat KLU mengambil paradigma sebaliknya.

“Kalau prinsip saya jika masih bisa saya mudahkan orang pantang bagi saya untuk mempersulit orang. Ini yang saya sebut paradigma bangun bersama,” tegasnya sambil mengingatkan bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia ini pada kesulitan orang. Sehingga setiap orang dalam berbagai organisasi tempat harus mendistribusikan kemudahan-kemudahan kepada setiap orang yang dilayani.

“Tugas saya selaku pimpinan daerah adalah menjadi daya ungkit terhadap pelayanan itu maka saya sudah meneken (menandatangani Perbup) tentang cara mempercepat proses akta yang tidak bisa diurus oleh orang kecuali diuruskan yaitu akta kematian,” terang Najmul.

Ia mengungkapkan telah mengeluarkan surat pemberian santunan atau isentif percepatan pengurusan akta kematian dengan memberi bantuan sebesar Rp 1 juta kepada setiap warga yang punya anggota keluarga meninggal. Harapannya mempercepat pengurusan akta kematian agar data-data yang diperoleh Pemkab Lombok Utara itu benar.

Selama ini, menurut bupati, sering kali seseorang lebih mementingkan akta kelahiran karena berkaitan dengan masa depan anak, tetapi luput kalau saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Padahal , data itu berguna untuk basis kebijakan. Artinya, kebijakan itu akan tepat jika didukung oleh basis data yang tepat.

“Pun sebaliknya, bila datanya tidak tepat maka kemungkinan besar kebijakan yang dikeluarkan akan salah,” urainya.

Pada kesempatan itu, Bupati Najmul juga mengenang memori miris lantaran dalam beberapa tahun angka kemiskinan KLU bertengger di kisaran 42 persen menjadi 40 dan 32 persen. Tapi fakta warga KLU yang menggunakan Jamkesmas jumlahnya mencapai sekitar 60 persen. Fakta itu berarti ada ruang kosong yang tidak tepat.

“Misalnya penduduk miskin kita 40 persen lalu pengguna Jamkesmas itu 60 persen. Yang 20 persen jadi pertanyaan, dari mana orang miskin itu,” tutur bupati seraya menegaskan bahwa saat ini basis data harus kuat. Dengan adanya data yang tepat mengetahui akumulasi jumlah kelahiran serta jumlah kematian juga akurat.

“Eksistingnya, sekarang bisa diketahui secara pasti jumlah totalnya, sehingga Pemda KLU bisa menggunakan rumus jumlah penduduk yang ada saat ini plus jumlah anak yang lahir dikurangi jumlah penduduk yang meninggal. Maka itulah eksisting atau jumlah ril dari penduduk kita,” ujarnya.

Kadis Dukcapil KLU, H. Fahri, S.Pd, menyampaikan progres penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun pertanggal 20 Januari 2019 dan 20 Januari 2020. Di Kecamatan Tanjung dari 94 persen menjadi 95 persen, Kecamatan Gangga 94 persen naik menjadi 95 persen. Begitu juga Kecamatan Kayangan sebesar 91 persen naik menjadi 92 persen. Kecamatan Bayan tahun 2019 sebesar 91 persen namun posisinya bertahan pasalnya pertanggal 20 Januari 2020 diangka 91 persen. Terakhir Kecamatan Pemenang jika tahun 2019 jumlahnya 94 persen naik menjadi 95 persen pertanggal 20 Januari 2020.

“Data global se-Kabupaten Lombok Utara tahun 2019 sebesar 93 persen. Data per 20 Januari 2020 meningkat menjadi 94 persen. Dan, laporan pendaftaran KIA berjumlah 1.768 dokumen,” beber H. Fahri.

Di tempat yang sama, FSC KOMPAK NTB, Susana Dewi, mengaku senang baru kali ini pelaksanaan KKN Tematik Adminduk ada di seluruh desa di KLU. Ia berterima kasih kepada jajaran Pemda dan LPPM Unram.

“Diawali surat dari Bupati Lombok Utara tentang bagaimana saling sharing, saling support dan bagi peran antara desa dan Unram bersama KOMPAK,” kata Susana seraya menceritakan program itu dimulai pertama kali 23 Desember dengan menurunkan peserta KKN penuh dengan target capaian KKN Tematik Adminduk lima dokumen yaitu e-KTP, khusus bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun. Memastikan seluruh warga yang memiliki hak politik bisa menggunakan hak politiknya. Lalu, Kartu Keluarga (KK).

Dilanjutkan Susana Dewi, semenjak 19 Desember 2019, Bupati Lombok Utara telah menandatangani peraturan bupati tentang santunan kematian. Setiap warga KLU yang meninggal mendapatkan dana santunan sebesar Rp 1 juta dengan persyaratan punya akta kematian. Dalam KKN Tematik Adminduk itu pihaknya punya satu plaform jaringan-UMD Plus .

“Saya lihat dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara hanya dua desa yang sudah memasukan ke aplikasi UMD Plus,” jelasnya.

Menurutnya, UMD Plus penting didorong terus oleh semua mahasiswa KKN dan semua desa lantaran hanya di UMD Plus desa bisa berjejaring meluas dan melihat perkembangan desa-desa lain. Ia mencontohkan desa-desa di Jabar, Aceh, dan Jatim. Jika desa mengalami kesulitan, misalnya butuh training fotografi untuk penjualan hasil produk bisa minta ke jaringan di UMD Plus karena telah menjadi jaringan secara nasional.

“Disitu desa bisa minta pelatihan gratis kepada lembaga-lembaga yang sudah masuk di UMD Plus. Kita berharap nanti setelah selesai KKN di desa-desa di KLU sudah masuk ke Platform UMD Plus ini,” pungkas Susana.

Susana mengemukakan beberapa inovasi KLU. Ketika KLU mulai mencoba pendekatan Jaring Pekat, data adminduknya dimulai dari 64 persen. Lalu, bisa mencapai 92 persen. Itu dirasa lebih mudah. Tetapi untuk target berikutnya akan semakin sulit.

“Implikasinya yaitu Dinas Dukcapil harus berkerja keras turun ke pelosok-pelosok mencari warga difabel, orang yang sakit menahun, maupun lansia yang hanya bisa diam di rumah saja, sehingga tidak bisa mengurus dokumen Adminduk,” beber Dewi.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Utara ini diikuti oleh OPD terkait Adminduk, Dikes, Dikpora, DP2KBPMD, Camat, dan Kepala Desa se-KLU.hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Anjurkan Kades di NTB Studi Banding ke Desa yang Lebih Maju

Mataram,DS- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menganjurkan dan mendorong para kepala desa se-NTB untuk melakukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: