Jumat , 28 Februari 2020
Home / Pendidikan / Ada PPKD Masih Pertanyakan Loket Dukcapil
Bimbingan Maksimalisasi Peran BPD, PPKD dan Pokja Adminduk Desa dalam Implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, di Kecamatan Utan

Ada PPKD Masih Pertanyakan Loket Dukcapil

SUMBAWA,DS-Percepatan kepemilikan identitas hukum seiring dengan kebijakan nasional menggema di seluruh kabupaten termasuk di Kabupaten Sumbawa. Desakan itu memerlukan kesigapan dari berbagai pihak termasuk dari Dinas Dukcapil.
“Kami ada harapan kepada Dinas Dukcapil agar kami selaku Pokja disediakan meja khusus untuk dilayani, mungkin bisa ditentukan jadwalnya, tidak mesti setiap hari, artinya jika kerjasama ini terjalin kami ada target karena ada jadwal dan kerja yang tepat,” kata Ketua Pokja Desa Pukat, Tunru, pada Bimbingan Maksimalisasi Peran BPD, PPKD dan Pokja Adminduk Desa dalam Implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, di Kecamatan Utam, Jumat (17/1/2020).

PPKD Desa Tenga, Baiq Sumarni, mengaku telah mendata sekitar 500 data bayi dan anak untuk kartu identitas anak (KIA). Namun, pihaknya masih bingung terkait dengan loket Dukcapil, kita cukup kebingungan di Dukcapil karena belum jelas dimana loketnya.

Terkait akta kelahiran kolektif, saat masih petugas sebelumnya pihaknya sangat mudah dilayani. “Tapi setelah petugas sebelumnya pindah kami tidak tahu harus menyerahkan kemana,” katanya berkenaan dengan masih lemahnya koordinasi antara pihak Pemdes dengan Dukcapil setempat.

Kabid Capil Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, Syihuddin, menjawab hal terkait dengan akta kolektif agar pihak PPKD membuat daftar nama dan meletakkannya di dalam map kemudian diserahkan ke resepsionis dan minta tanda terima agar nanti mudah dilacak

Menurut Syihuddin, sampai dengan 14 Desember 2019 Surat keterangan sudah tercetak 19.472 lembar se kabupaten sumbawa. Berkenaan dengan blangko KTP, lanjut dia, pihaknya sudah mendapatkannya namun dengan catatan yang diberikan hanya yang baru merekam dan baru punya KTP, atau baru 17 tahun. “Karena yang adakan blangko E-KTP itu kewenangan Pusat,” ujarnya.

Menjawab loket pelayanan, kata dia, tidak ada loket khsususkarena semua diperlakukan sama untuk dilayani di tempat registrasi biasa.

“Semua petugas bisa menerima, tapi untuk lebih bagusnya silahkan ibu bawa ke saya nanti saya akan fasilitasi,” terangnya seraya menambahkan sampai Januari pihaknya sudah mencetak KIA sebanyak 2.068 lembar. Pada tahun 2020 pihaknya sudah menganggarkan 50.000 lembar dengan syarat harus sudah ada dalam Kartu Keluarga dan ada akta kelahiran.

“Terkait dengan pelayanan E-KTP, setiap tahun kami ganti polanya. Silahkan pemerintah desa agar bersurat, yang terpenting banyak warganya, bila perlu ratusan biar kita dapat melakukan pelayanan langsung di masyarkat,” katanya.
Syihuddin menerangkan Dukcapil Kabupaten Sumbawa mempunyai prioritas penuntasan perekaman dan pencetakan E-KTP, kualitas layanan yang membahagiakan, penerbitan dan pemanfaatan KIA, dan implementasi Dukcapil go digital (layanan online)

Sementara di Kabupaten Sumbawa terwujud wajib KTP 373.708 jiwa per tanggal 31 Desember 2019 yang terdiri dari perekaman 345.632 jiwa (92,49%) dan belum perekaman 28.076 jiwa (7,51%).

Dalam peningkatan kualitas layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa melakukan peningkatan kualitas melalui layanan terintegrasi/ jemput bola dalam bentuk paket layanan, antara lain: Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak; Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati; dan Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.

“Penyelesaian dokumen kurang dari 1 jam s.d satu hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap,” tegasnya. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Anjurkan Kades di NTB Studi Banding ke Desa yang Lebih Maju

Mataram,DS- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menganjurkan dan mendorong para kepala desa se-NTB untuk melakukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: