Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pendapatan Turun 70 Persen, Ojol Lombok Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

119

FOTO. Para tukang ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Ojol Lombok melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPKM yang rencananya akan diperpanjang oleh pemerintah. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Puluhan orang tukang ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Ojol Lombok melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (19/7).

Mengenakan atribut lengkap berupa seragam ojek online hijau, mereka berjalan kaki dari Taman Sangkareang di ke depan kantor gubernur, sembari membawa poster.

Pada poster-poster kertas putih itu mereka menulis beragam tuntutan dan aspirasinya. Para ojol mengaku tertekan dengan kondisi saat ini.

Selama penerapan PPKM Darurat, penghasilan mereka menurun hingga 70 persen. Karena, sektor yang dipangkas atau terdampak yakni layanan bike.

”Harusnya kami mengambil uang besar dari sektor (layanan) bike, kayak (jemput) anak sekolah, anak kuliahan,” ujar Koordinator aksi Ojol Lombok, Budi Suseno dalam orasinya.

Menurut dia, para Ojol, tidak bisa hanya mengandalkan layanan food atau pesanan makanan karena penghasilannya tidak akan mencukupi.

Sebab, dengan situasi saat ini para Ojol mengaku penghasilannya merosot tajam.

Saat ini mereka rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 35 ribu – Rp 40 ribu per hari.

Normalnya, sebelum pandemi Covid-19 mereka rata-rata mendapatkan penghasilan di angka Rp 200 ribu per hari.

Dengan penghasilan saat ini, jelas mereka sangat terpukul. Sebab setiap hari mereka juga butuh membeli bensin, oli, dan service motor.

Belum lagi biaya makan sehari-hari juga tidak sedikit.

”Jadi mohonlah kebijakan pemerintah ini untuk mengkaji ulang terkait PPKM Darurat di Mataram, NTB ini,” kata Budi.

Ia mendaku, bila PPKM Darurat diperpanjang oleh pemerintah di wilayah Kota Mataram, pihaknya akan kembali bersikap.

Tetapi mengenai aksinya mereka akan membicarakan dengan kelompok Ojol lainnya di Lombok.

”Akan kami koordinasikan dengan para ketua ojek online di Mataram ini,” ucap Budi

Ia meyakini para pemimpin lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Mereka harus memperhatikan dampak dari PPKM saat ini.

“Kami minta dikaji ulang sajalah, dampak yang ditimbulkan, karena tidak hanya ojol yang terdampak,” tutur Budi.

Dalam spanduk yang dituliskan para Ojol. Umumnya, mereka menolak PPKM Diperpanjang’ kemudian ‘PPKM Menindas Rakyat’.

Ada juga poster bertuliskan ‘Gagal cari maskawin gara-gara PPKM’.

Salah seorang ojol juga mengangkat poster berutuliskan ‘Bila kami diberikan aturan, berikan kami juga solusi’.

“Tolong hargai kami mencari nafkah,” kata Ary Tigor, salah satu pengemudi Ojol lainnya.

Hingga poster bertulis ‘Percepat Pemulihan Ekonomi’.

Para Ojol ini tidak banyak melakukan aksi, mereka hanya menyuarakan aspirasi melalui poster-poster itu.

Sesampai di depan kantor gubernur NTB mereka berbaris dan mengatur jarak sembari mengangkat poster tersebut.

Budi Suseno, menegaskan, tuntutan para Ojol hanya meminta kepada pemerintah tidak memperpanjang PPKM Darurat.

”Bagi kami sebagai tukang ojek itu (PPKM) sangat membatasi gerak kami untuk mencari nafkah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa mengatakan, pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

”Itu merupakan hak konstitusi, tapi apa yang menjadi aspirasi itu sudah kami sampaikan (ke pusat), supaya PPKM darurat ini tidak perpanjang,” katanya.

Apa yang menjadi keinginan ojek online dan pedagang juga sejalan dengan keinginan Wali Kota Mataram.

Wali kota Mataram juga tidak ingin PPKM Darurat diperpanjang karena dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.