Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pendapatan NTB di APBD 2022 Turun

26

FOTO. Suasana sidang paripurna DPRD NTB yang mengagendakan penetapan APBD NTB tahun anggaran 2022 menjadi Perda. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPRD NTB akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD NTB tahun anggaran 2022 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) APBD Provinsi NTB, Selasa Petang (30/11).

Pada sidang paripurna yang sempat diskors tersebut, tercatat pendapatan daerah di APBD 2022, mengalami penurunan sebesar Rp 340,88 miliar lebih bila dibandingkan APBD Perubahan tahun anggaran 2021. Pada APBD Perubahan angkanya sebesar Rp 5,73 triliun lebih, kemudian menjadi sebesar Rp 5,39 triliun lebih.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat memimpin jalannya sidang paripurna tersebut juga menjelaskan, bahwa penurunan juga terjadi pada belanja daerah. Belanja daerah yang djtergetkan sebesar Rp 5,96 triliun lebih, menurun sebesar Rp 418,73 miliar lebih atau setara 6,56 persen.

“Jika dibandingkan belanja daerah di APBD Perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6,38 triliun lebih,” ujar Isvie.

Menurut dia, komponen pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,57 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 313 miliar lebih atau setara 13,88 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2021 yang berjumlah Rp 2,2t triliun lebih.

“Kenaikan terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 7,80 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 30,45 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 31,19 persen,” kata Isvie

Pada APBD 2022, diakui politisi Golkar itu, pendapatan transfer mencapai sebesar Rp 2,81 triliun lebih. Hal ini turun Rp 607 miliar lebih atau setara 16,73 pesen, bila dibandingkan pendapatan transfer di APBD Perubahan tahun anggaran 2021, yang berkisar Rp 3,42 triliun kebih.

“Untuk defisit pada APBD Murni 2022 kita alokasikan sebesar Rp 562,50 miliar lebih,” ucap Isvie.

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Lalu Satriawandi, mengatakan, kendati pihaknya menyetujui Ranperda APBD NTB tahun anggaran 2022 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), sejumlah catatan penting juga diberikan.

Satriawandi mengungkapkan catatan itu diantaranya, pihaknya menyetujui usulan semua fraksi yang meminta Pemprov mengevaluasi seluruh aset strategis yang terlantar untuk diputuskan kerjasama pengelolaanya

Salah satunya, aset tanah di Jalan Cilinaya di Kota Mataram yang dikerjasamakan dengan PT Lombok Plaza. Hal serupa juga terjadi pada aset tanah di Pasar Seni Senggigi yang dikerjasamakan dengan PT Rajawali Adi Senggigi

“Maka, sebagai tindak lanjutnya, kamu memutuskan agar dibentuk Pansus. Ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan yang menginstruksikan agar aset daerah itu harus produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Satriawandi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.