Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pendapatan Daerah Turun, Mori: Pinjaman Pemprov ke SMI Stabilkan APBD NTB

77

FOTO. H. Mori Hanafi M. Comm. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Pemprov NTB telah mengirimkan surat pada DPRD setempat guna melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman tersebut dalam rangka membayar kewajiban daerah yang hingga kini masih tertunggak akibat terjun bebasnya pendapatan daerah yang tidak mencapai target.

Sejumlah item pendapatan yang turun seperti pendapatan dari Pemerintah Pusat melalui klausul dana alokasi umum (DAU) tercatat hanya sebesar Rp 48,8 miliar.

Kondisi penurunan juga menyasar pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp 1,954 triliun di tahun 2021. Raihannya hingga Mei 2021 baru mencapai angka 31,8 persen. Sehingga, jika diprediksi angka capaiannya hanya mencapai sekitar 40 persen untuk enam bulan kedepan.

Bahkan, hingga kini, tunggakan yang menjadi kewajiban daerah, berupa pembayaran perda percepatan infrastruktur jalan yang dibayarkan melalui tahun jamak, justru masih menyisakan angka kurang lebih sebesar Rp 525 miliar.

“Jadi, Perda tahun jamak yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, baru terealisasi di pemerintahan ini, hanya sebesar Rp 225 miliar di tahun 2021 ini. Makanya, utang kita yang kita harus dipenuhi dari APBD adalah sebesar Rp 525 miliar. Jumlah ini enggak main-main dan asal-asalan,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M. Comm menjawab wartawan di kantor Sekber IJTI-FWP NTB, Jumat (9/7).

Politisi Gerinda itu menegaskan, dalam situasi keuangan yang serba sulit dan berat akibat dampak pandemi Covid-19 saat ini, semua pihak diharapkan bersatu padu untuk membantu kebijakan Pemprov NTB yang akan melakukan pinjaman ke PT. SMI.

Sebab, lanjut dia, pinjaman daerah sebesar Rp 750 miliar itu, tak akan memberikan efek keuntungan person to person, baik itu untuk personal gubernur dan wakil gubernur maupun lembaga DPRD NTB.

“Surat pinjaman Pemprov ke PT. SMI baru masuk tadi pagi, dan belum secara resmi kita bahas di internal dewan. Tapi, dari internal sebagian anggota dewan, sepertinya akan banyak yang menyetujui langkah Pak Gubernur. Ini karena fakta terbaru, pajak dari bea balik kendaraan bermotor dan PKB yang diharapkan mendongkrak PAD, dari pembelian mobil dan motor, justru zonk alias nol realisasinya hingga kini,” jelas Mori.

Ia mendaku, recovery dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini, dirasa lebih berat. Itu menyusul, proyeksi pendapatan sebesar Rp 329 miliar pun, justru yang terealisasi hanya mencapai Rp 131 miliar atau setara dengan 31 persen pada tahun 2020 lalu.

Sehingga, perkirakan jika Covid-19 akan selesai pada tahun 2020, nampaknya bakal akan terus berkepanjangan. Oleh karena itu, kondisi keprihatinan ekonomi yang sangat sulit harus dimaknai untuk saling suport oleh semua pihak.

Apalagi, kata Mori, dari sisi belanja pun juga telah dilakukan recofusing anggaran sebesar Rp 118 miliar melalui Perkada untuk membeli vaksin menyusul terbitnya PMK nomor 17.

“Jadi, posisi APBD kita kian berat. Karena, memang keadan kita sangat genting. Sehingga, pinjaman ke SMI itu adalah solusi untuk memulihkan APBD NTB untuk bisa sehat,” tegasnya.

Terkait banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan pinjaman serupa ke PT. SMI. Menurut dia, tentunya Pemprov NTB telah memikirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memproses pinjaman tersebut.

Sebab, dari proses persyaratan dan lanjut ke tahap memberikan persetujuan, serta ke tahap penandatanganan fasilitas pembiayaan PT SMI sangat sulit.

“Maka, jika Provinsi NTB dapat pinjaman itu, maka sangat luar biasa. Apalagi, pinjaman di PT SMI hanya sebesar 11 persen dan itu pinjaman yang boleh hanya untuk pemerintah provinsi, dan Pemda kabupaten/kota. Maka kita dukung penuh rencana ini, karena jika ada dana segar Rp 750 miliar sesuai rencana pinjaman. Itu akan bisa kita alokasikan untuk Rp 250 miliar bagi membayar tunggakan cicilan hutang perda jalan tahun jamak,” jelas Mori.

“Dan nantinya, sisi dari dana pinjaman kita akan pakai untuk meningkatkan pembangunan kapasitas RSUD Provinsi NTB menjadi gedung trauma center dari lantai 2 menjadi enam lantai. Ini juga mendukung gedung perawatan dan IGD di RSUD Provinsi untuk persiapan MotoGP Mandalika di tahun 2020,” sambungnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.