Berbagi Berita Merangkai Cerita

Penahanan 4 IRT, PBH Mangandar Minta Propam Polda NTB Selidiki Penyidik Polres Loteng

136

Yan Mangandar SH

MATARAM,DS-Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar meminta Propam Polda NTB menyelidiki penyidik maupun pembantu penyidik Polres Loteng dalam kasus penahanan 4 IRT di Lombok Tengah.

Desakan itu merupakansalah satu poin diantara beberapa poin tanggapan terhadap release Penkum Kejaksaan Tinggi NTB terkait penahanan empat IRT yang tersandung kasus pengrusakan pabrik rokok.

Dalam rilis yang disampaikan kepada  Duta Selaparang, Senin, PBH Mangandar membantah beberapa point rilis Penkum Kejaksaan Tinggi NTB. Sebutlah pernyataan bahwa pada saat tahap 2 para tersangka tidak didampingi pihak keluarga dan tidak membawa anak-anak.

“Faktanya 1 suami dan 5 orang anak turut hadir saat proses tahap 2 di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,” kata Ketua PBH Mangandar, Yan Mangandar, SH, dalam rilisnya.

Ia mengemukakan pada saat pelimpahan barang bukti dan para Tersangka (Tahap 2) dari Penyidik Polres Lombok Tengah ke Jaksa Kejaksaan Negeri Praya di Kantor Kejaksaan Negeri Praya, para Tersangka didampingi keluarganya yaitu Ismayadi (suami dari Tersangka Fatimah) dan 5 orang anak dari para Tersangka. Namun,  posisinya di luar ruangan pelimpahan karena tidak diijinkan masuk.

Mereka berangkat bersama para Tersangka namun tidak pernah diberitahu akan ada pelimpahan ke Jaksa kecuali untuk pemeriksaan kembali berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/97/II/2021/RESKRIM tanggal Februari 2021 dari Penyidik bahwa akan ada BAP Kembali para Tersangka tanggal 16 Februari 2021.

Terkait tidak didampingi Penasehat Hukum pada tahap 2, kata Yan Mangandar, hal tersebut pasti akan terjadi. Karena ada kelalaian dari Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Praya dari tahap awal pengiriman Berkas Perkara tanggal 28 Januari 2021 dan langsung dinyatakan lengkap tanggal 3 Februari 2021.

Menurutnya, sepatutnya Jaksa Peneliti mengetahui hal  tersebut dan memberikan petunjuk kepada Penyidik agar BAP Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum mengingat ancaman pidana penjara Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dikenakan kepada para Tersangka adalah lebih dari 5 tahun. Sebagaimanan ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 114 KUHAP, kata dia, mewajibkan Pendampingan Penasehat Hukum bagi Tersangka yang diancam hukum penjara 5 tahun atau lebih.

“Bukan justru melanggengkan/merestui kesalahan yang dilakukan penyidik. Jika Penyidik dan Jaksa memiliki alasan klasik bahwa kepada para Tersangka telah dilakukan penunjukkan Penasehat Hukum namun ditolak, menurut hemat kami hal tersebut sudah tidak dapat dijadikan alasan mengingat ketersediaan Advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum di NTB khususnya di Lombok Tengah sudah cukup banyak,” paparnya

PBH Mangandar dalam rilisnya juga mengemukakan bahwa dalam kasus ini Jaksa ekstra cepat memroses dan menyatakan lengkap berkas perkara atas nama para Tersangka yang diterima  tanggal 28 Januari 2021 dan dinyatakan lengkap tanggal 3 Februari 2021 (tanpa ada proses pengembalian berkas dengan petunjuk). Kemudian, tahap 2 tanggal 16 Februari 2021 dan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Februari 2021.

Ia menilai pemrosesan ekstra cepat Kejaksaan tidak dibarengi  upaya mediasi antara para Tersangka dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagaimana  ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Kata dia, seharusnya kasus ini tidak sampai tahap persidangan di pengadilan melainkan berhenti ditingkat Kejaksaan dengan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. “Bukan malah melakukan penahanan dengan mengabaikan subtansi  permasalahan dan rasa kemanusiaan,” ujarnya.

Minta Propam Polda Turun Tangan

PBH Mangandar meminta PROPAM POLDA NTB menyelidiki seluruh Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Lombok Tengah yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus 4 IRT terkait adanya dugaan pelanggaran termasuk dengan tidak diberitahukan/ditunjuk Penasehat Hukum bagi para Tersangkat 4 IRT dan tidak adanya pemberitahuan resmi akan dilakukan pelimpahan para Tersangka kepada Jaksa dan menjatuhkan sanksi etik yang tegas apabila terbukti.

Selain itu, meminta kepada TIM PENGAWASAN KEJATI NTB menyelidiki Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus 4 IRT terkait adanya dugaan pelanggaran termasuk tidak dilakukan proses mediasi untuk memenuhi kententuan restoratif justice, tidak adanya petunjuk kepada penyidik agar pemeriksaan para Tersangka didampingi Penasehat Hukum, tidak adanya petunjuk kepada Penyidik agar ada pemberitahuan resmi kepada para Tersangka akan dilakukan pelimpahan para Tersangka ke Jaksa dan menjatuhkan sanksi etik yang tegas apabila terbukti. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.