Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pemprov Akui Serba Salah Putus Kontrak PT GTI

20

FOTO. Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi (kanan) saat bersama anggota DPRD NTB H. Rais Ishak, kemarin. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Memasuki minggu terakhir bulan November 2020, nasib PT Gili Trawangan Indah (GTI) terus belum ada kejelasan. Apalagi, Pemprov NTB juga terlihat ragu-ragu untuk mengambil keputusan tegas memutus kontrak kerja sama.

Ketua Tim penyelesaian aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, H Lalu Gita Aryadi mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil keputusan tentang langkah yang akan diambil untuk PT GTI. 

“Intinya, pemerintah tidak rugi, investor tidak merasa rugi dan tetap nyaman, masyarakat juga harus diakomodir. Makanya kita cari solusi terbaik,” kata Gita pada wartawan di kantor DPRD NTB, Kamis (26/11).

Gita yang juga Sekda NTB mengaku, solusi terbaik dalam mengatasi sengkarut lahan di Gili Trawangan KLU tersebut. Salah satunya dengan telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK). 

Kata dia, dalam waktu dekat, Pemprov akan bertemu dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan tinggi (Kejati) NTB.

Pemprov tidak bisa begitu saja memutuskan kontrak kerja sama dengan PT GTI. Mengingat, penelantaran aset yang terjadi, tidak sepenuhnya kesalahan dari investor.

Gita mengungkapkan, pada saat penandatanganan kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI, lahan seluas 65 hektar dari 75 hektar dalam kondisi klear and klean. “Dulu kan saat kerja sama, lahan klear and klean. Tapi kondisi sekarang, ditempati masyarakat,” ujarnya.

Surat somasi pertama dan kedua telah dilayangkan oleh Pemprov untuk GTI. Namun berdasarkan jawaban somasi pertama, PT GTI siap melaksanakan isi kerja sama dengan syarat lahan yang ditempati masyarakat ditertibkan terlebih dahulu.

Sementara untuk surat somasi kedua, belum ada jawaban dari PT GTI. Isi surat tetap sama, Pemprov meminta PT GTI merealisasikan pembangunan di atas lahan 65 hektar sesuai kontrak kerja sama. “Kita sudah somasi kedua. Tergantung respon GTI sekarang, apalagi tidak merespon, kita akan berikan somasi ketiga. Waktunya sampai 30 hari,” jelasnya.

Provinsi NTB sendiri, lanjut Sekda, sudah mendeklarasikan diri ramah investasi. Telah ada pula Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman modal. “Di dalamnya mengatur tentang pemberian insentif fasilitasi investasi, kita ciptakan daerah kita menjadi menarik untuk investasi. Dalam kasus GTI, Kejaksaan akan bantu kita berpikir solusi yang menguntungkan bagi daerah, investor dan masyarakat,” ungkapnya.

Tidak mudah menemukan solusi terbaik. Apalagi menurut Sekda, banyak regulasi yang telah berubah. “Kita ikuti saja semua tahapan yang ada, sesuai regulasi,” katanya.

Ditegaskan, Pemprov NTB pada dasarnya berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Mengingat, dari situlah bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari kerja sama aset dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan terus mengejar realisasi investasi. Tidak hanya kepada PT GTI, namun juga seluruh investor. Termasuk investor atas nama PT. Lombok Barat Bangkit. 

“Kami juga akan mengejar terus percepatan realisasi investasi dari investor yang sekian lama sudah mengantongi izin. Katakanlah investor Lombok Barat Bangkit, rencana AMNT tentang smelter. Begitu pula investasi yang lain seperti PT ESL,” tandasnya.

Terpisah Anggota Banggar DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi mengingatkan eksekutif untuk lebih kreatif dan inovatif meningkatkan PAD. “Instrumen pendorong peningkatan PAD sebaiknya terus diwujudkan eksekutif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan bantuan modal dan fasilitas lain terhadap BUMD,” ujarnya.

Terkait dengan pengelolaan aset, diminta agar menjadi perhatian khusus dan serius bagi eksekutif. “Karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal, sehingga berdampak terhadap kontribusi PAD. Salah satu contoh PT GTI, sampai saat ini belum diputuskan kontraknya,” jelas Satriawandi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.