Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pemprov Akui Belum Terima Surat Penetapan Tersangka Kadistanbun NTB

140

FOTO. H Muhammad Nasir. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengatakan, belum menerima surat penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi NTB terhadap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB H. Husnul Fauzi, pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017.

“Kita baru tahu tadi soal penetapan tersangka pak Kadistanbun NTB. Jadi, kita tunggu surat Kejati secara resmi baru kita bersikap,” ujar Kepala BKD NTB, H Muhammad Nasir pada wartawan saat dikonformasi melalui telpon selulernya, Selasa (9/2).

Ia mengakui dalam pakta integritas yang ditandatangani semua pejabat OPD lingkup Pemprov NTB telah tertuang prasyarat bahwa jika sebuah pejabat ASN ditetapkan sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi maka diharuskan mereka mengundurkan diri.

“Pengunduran diri itu mutlak pada ASN lingkup Pemprov jika ditetapkan menjadi tersangka. Ini soal pakta integritas saat dilantik,” tegas Nasir.Menurut dia, pengunduran diri itu lebih pada upaya agar mereka bisa fokus menjalani proses hukum yang tengah dihadapi.

Hanya saja, lanjut Nasir, pihaknya belum bisa menentukan siapa penggati ataupun pelaksana tugas Kadistanbun. Pasalnya, hingga kini, nomor surat penetapan tersangka belum diterima secara resmi.

“Dan pak Gubernur juga belum memberikan arahannya soal siapa yang ditunjuk menjadi pengganti Pak Husnul Fauzi kedepannya,” kata dia.

Terkait apakah Pemprov NTB akan memberikan pendampingan terkait bantuan hukum. Diungkapkan Nasir, ia belum mengetahui hal itu. Hanya saja, sesuai tradisi biasanya ada pendampingan pada seluruh ASN yang tersangkut masalah hukum.

“Tapi detailnya silahkan ditanya ke Pak Karo Hukum ya. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme dan teknis pendampingannya,” tandas Muhammad Nasir. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.