Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pemkot Mataram Ngaku Baru Pertama Kali Diundang Bahas Sampah di Mataram

704

FOTO. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (tiga kiri) saat bersama Wali Kota Terpilih Mataram H. Mohan Roliskana dan Plh Wali Kota H. Effendi Eko Saswito serta pejabat Pemprov dan Pemkot usai rakor penanganan sampah terpadu di pendopo Wagub setempat. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Rapat koordinasi penanganan sampah secara bersama-sama baru pertama kali dilakukan oleh jajaran Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram.Meski baru diseriusi kali ini, pihaknya siap mendukung program unggulan Pemprov, yakni NTB Zero Waste. Apalagi, program tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu.

“Kami bersyukur Ibu Wagub mau mengundang dan menjadikan persoalan sampah di Mataram sebagai masalah bersama. Semoga ini bukan karena program Zero Waste yang banyak dikritik akhir-akhir ini. Insya Allah, pertemuan kali pertama ini menjadi satu ikhtiar bersama bahwa mengatasi masalah sampah itu perlu ada koordinasi dan saling memahami antar Pemprov dan pemkot Mataram,” ujar Plh Wali Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito, saat Rakor Penanganan Sampah antara Pemprov dengan Wali Kota Terpilih Kota Mataram H. Mohan Roliskana di Pendopo Wagub NTB di Jalan Panji Tilar, Kota Mataram, Senin (22/2).

Menurut Eko yang juga Sekda Mataram, persoalan sampah tidak bisa hanya menjadi beban dari pemda kabupaten/kota. Pasalnya, masalah pendanaan dari APBD tidak mampu mengakomodir persoalan sampah yang kian hari makin komplek.Sehingga, intervensi Pemprov NTB sangat dibutuhkan membantu pendanaan bagi pemda kabupaten/kota.

“Kalau mau jujur, jika bicara sampah semua pemda kabupaten/kota di NTB bakal gundah. Apalagi, selain dana yang tersedot untuk recofusing akibat dampak Covid-19. Hal lainnya, hampir sepertiga di APBD larinya untuk membiayai dana pokir anggota DPRD setempat. Saya harus jujur mengatakan ini, karena memang di Mataram mengalami kondisi itu,” tegas Eko menjelaskan.

Ia memaparkan, meski Wali Kota terpilih Mataram H. Mohan Roliskana belum resmi dilantik, ia sudah melakukan lobi-lobi dan komunikasi dengan pimpinan fraksi di DPRD setempat agar dana pokir yang dimiliki para anggota DPRD setempat bisa dilakukan untuk membantu menangani persoalan sampah di Mataram.

“Fraksi Golkar yang sudah diperintah oleh Pak Wali Kota terpilih selaku Ketua Golkar Mataram sudah menjalin komunikasi dengan fraksi lain. Hal ini agar replikasi penanganan sampah yang dilakukan Kelurahan Mataram Barat bisa dilakukan di wilayah lainnya di Kota Mataram. Tentunya, melalui dana pokir mereka masing-masing,” jelas Eko.

“Pertemuan yang pertama kali ini, saya menyakini, Insya Allah ada progres maju dalam rangka penanganan sampah di Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB. Nanti, hasilnya akan mulai terjawab di APBD Perubahan 2021,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, dirinya sengaja mengundang khusus Wali Kota Terpilih Kota Mataram guna mendiskusikan secara bersama-sama strategi penanganan sampah di Kota Mataram.

Rohmi memuji kiprah Pemkot Mataram yang telah melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengurai persoalan sampah selama ini.  Salah satunya, melalui program Lingkungan dengan Sampah Nihil (LISAN) yang mampu menangani sampah hingga kisaran 60-70 persen.

“Tapi, pertemuan kali ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama berkolaborasi agar penanganan sampah dapat dimaksimalkan. Minimal bagaimana semangat pengurangan sampah dari hulunya itu bisa kita masifkan dengan satu gerakan bersama,” ujar Wagub.

Data menunjukkan, saat ini justru sampah yang belum tertangani di Kota Mataram mencapai kisaran antara 19,8 persen hingga 27 persen.

Namun, diakui Wagub, secara umum bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB, Kota Mataram sudah cukup baik penangananya. “Hanya masalahnya itu pada sisi sampah yang tercecer di etalasa Mataram. Mulai di setiap jalan-jalan utama, sudut perkotaan dan lingkungan ini yang kurang sedap kita lihat. Jadi, ini yang harus kita seriusi dengan bersama dan seksama kedepannya,” jelas Rohmi.

Ia menuturkan, program LISAN milik Pemkot Mataram harus mulai difokuskan dengan semangat NTB Zero Waste. Yakni, bagaimana pengelolaan sampah itu harus mulai dari hulu. Caranya, sampah rumah tangga, seyogyanya dipilah dan dipilih dari lingkungan rumah tangga terlebih dahulu.

Sebab, lanjut Wagub, hilirisasi dimaksudkan agar masyarakat mengerti akan dampak dan nilai ekonomis sampah mereka. Apalagi, jika semakin banyak yang peduli dan mau mengelola sampah itu sangat baik. 

“Makanya, kita harus mengkampanyekan secara bersama-sama agar sampah itu dapat dipilah terlebih dahulu dari sumbernya. Peran Pemkot adalah bagaimana para Kepala Lingkungan dan Lurah di wilayah Kota Matararam bisa meniru inovasi dari Lurah Mataram Barat yang mulai melakukan pemilahan sampah dari lingkungan warganya. Sekali lagi paradigma NTB Zero Waste itu kayak yang dilakukan oleh Bu Lurah Mataram Barat,” tandas Rohmi.

Terpisah, Wali Kota Mataram Terpilih H. Mohan Roliskana mengatensi langkah Pemprov NTB yang mengajaknya bersilaturahmi terkait persoalan sampah di Mataram. 

Sebab, menurut Mohan, masalah sampah memang menjadi isu utama yang diperbincangkan publik di Mataram selama ini. Apalagi, Kota Mataram adalah etalase Provinsi NTB yang membutuhkan kebersihan, kenyamanan dan keindahan. 

“Penumpakan sampah yang kini banyak di sudut-sudut Kota Mataram, itu masalahnya soal teknis. Yakni, luasan Kota Mataram justru enggak sebanding dengan armada yang dimiliki. Apalagi, alat berat kita sangat terbatas. Kalau mau jujur, kita baru punya satu eksavator dan itu melayani sebanyak 21 TPS di wilayah Mataram,” kata Mohan. 

Ketua DPD II Golkar Mataram itu mengungkapkan, adanya sistem pembatasan BBM sangat membuat pihaknya kelimpungan. Sehingga, setiap kali pengangkutan hanya bisa dilayani oleh satu unit armada truk saja setiap harinya. 

Oleh karenanya, pihaknya sudah menyiapkan disain skenario kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Salah satunya, bagaimana perlu ada kebijakan fiskal yang diperlakukan khusus pada OPD yang fokus menangani masalah sampah tersebut.

“Kalau saya bu Wagub, percuma Kepala Dinas berkreatifitas dan berinovasi tapi mereka enggak dibekalin anggaran yang cukup dan memadai. Jadi, jangan salahkan jika kepala OPD itu rutin mengerjakan itu-itu saja, ya memang anggarannya terbatas. Kedepan, itu enggak boleh di pemerintahan saya karena saya sudah berniat Dinas LHK itu anggarannya harus lebih dari OPD lainnya di Mataram,” jelas Mohan menegaskan.

Mohan berharap pada Wagub NTB jika ada bantuan truk pengangkut sampah itu akan diberi tulisan “Bantuan Pemprov NTB”, dan “Menuju NTB Gemilang”, sebagai bentuk kampanye dan sosialisasi program NTB Zero Waste di Kota Mataram.   

“Kan selama ini belum pernah ada Pemprov melalui NTB Zero Waste kasih bantuan yang riil. Maka, disini Bu Wagub kalau bisa ada bantuan satu unit truk itu. Kan enak, truknya keliling ke semua wilayah Mataran sekaligus membantu sosialisasi program Pemprov NTB,” tandas Mohan Roliskana. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.