Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pemkot Harus Tuntaskan Polemik Warga RT 10 dengan Pengusaha Tanah Kavling

20
Suasana rapat mediasi di DPRD Kota Mataram

MATARAM, DS – Polemik warga RT 10 Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya,Kota Mataram dengan pengusaha tanah kavling terus bergulir. Gagal terselesaikan secara kekeluargaan, warga RT 10 dan pengusaha tanah kavling, Bambang mendatangi Kantor DPRD Kota Mataram untuk melakukan mediasi pada Kamis (2/7).

Pada rapat mediasi yang dipimpin Ketua DPRD setempat H. Didi Sumardi di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram, terdapat tujuh point yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pertama, aset jalan yang dilewati kaplingan Bambang dari perumahan Mega Indah memiliki implikasi nilai jual tertentu. Sehingga, pihak pengapling perlu negosiasi secara bisnis dengan pihak Perumahan Mega Indah.

Kedua, pihak pengapling agar mencermati peraturan yang ada dan hal-hal yang dipersyaratkan untuk dipenuhi. Selanjutnya, dalam hal kompensasi agar diarahkan untuk kepentingan umum.

“Tidak ada kompensasi untuk pribadi. Contoh misalnya untuk kuburan masyarakat,” ujar Ketua RT 10 Babakan Kebon, Lalu Sahabudin menjawab wartawan.

Selanjutnya, kesepakatan keempat terkait pengavling tidak boleh beraktivitas hingga masalah sosial tuntas dan perizinan diselesaikan.

Berikutnya, jalan perlu terkoneksi. Oleh karena itu warga jangan menembok jalan yang ada.

“Dan, masalah kavlingan ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Kota Mataram,” kata Sahabudin.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta pihak Pengusaha (Bambang) untuk segera menyelesaikan segala bentuk peremasalah sosial warga dan mematuhi hasil rapat.

”Kami meminta untuk saudara Bambang menyelesaikan segala permasalahan yang ada dan mematuhi kesepakatan rapat hari ini,” tegas Sahabudin.

Sementara itu, pengusaha tanah kavling, Bambang, mengatakan akan mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah disepakati pada rapat tersebut.

“Akan patuh pada hasil kesepakatan kita hari ini,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta, meminta secara tegas warga RT 10 Babakan Kebon dan pengusaha tanah kavling untuk mematuhi hasil dari kesepakatan rapat.

“Jangan sampai yang sudah kita sepakati tidak sama-sama dipatuhi, di sini iya tapi di belakang berbeda, azasnya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan Dinas PUPR Kota Mataram akan memberikan perhatian khusus terkait polemik tersebut.

“Kami akan mengawasi dan memberikan perhatian khusus terkait permasalahan ini,” katanya

Menutup musyawarah tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, berharap kedua Belah pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kesimpulannya tidak boleh ada pertentangan di lapangan, hindari tindakan yang berpotensi menimbulakan gesekan. Jika ada permasalah untuk tetap saling berkoordinasi,” tandasanya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.