Menu

Mode Gelap

Lombok Timur · 7 Sep 2022 18:08 WITA ·

Pemkab Lotim Berkomitmen Alokasikan Tiga Persen DTU dan DBH untuk Bansos


					Bupati Lotim pada Rapat bersama BPJS dan OPD terkait. Perbesar

Bupati Lotim pada Rapat bersama BPJS dan OPD terkait.

Selong,DS- Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan Pemda Lombok Timur berkomitmen mengalokasikan tiga persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemda Lombok Timur untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pengalihan subsidi BBM.

Hal tersebut diungkapnya Bupati saat membuka rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Rabu (7/9). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati dihadiri Pimpinan BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna bersama jajarannnya, serta Plh. Sekda, Kepala BPKAD dan sejumlah pimpinan OPD terkait, yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengalihan subsidi BBM ini dipastikan akan berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Lombok Timur. Karena itu Bupati berharap kepedulian semua pihak agar masalah tersebut dapat diatasi. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi mkepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Lombok Timur masih pada angka 65,52% (897.565).

Dari jumlah tersebut 695.253 merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, dan 63.419 merupakan PBI dari Pemda Lotim, sementara sisanya merupakan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP). Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Patuh Karya yang belum terkoneksi dengan BPJS. Bupati berharap rakor bersama BPJS Kesehatan ini menjadi awal penanganan yang lebih serius lagi.

Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur menerangkan bahwa anggaran PBPU Pemda belum optimal karena masih terdapat 16.167 jiwa penambahan peserta. Ia berharap Pemda dapat segera melakukan optimalisasi anggaran dengan mendaftarkan peserta PBPU Pemda atau penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini demi meningkatkan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) Lombok Timur.

Pada kesempatan tersebut Catur Wiguna juga menyampaikan terkait tindak lanjut surat edaran Mendikbudristek no. 5 tahun 2022 tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program JKN pada satuan Pendidikan formal dan non formal. Di samping itu disinggung pula perhitungan tunjangan profesi sertifikasi guru dan jasa medis tahun 2020-2022.

Menjawab dua poin tersebut, Pemda meminta klarifikasi lebih lanjut karena belum mendapatkan surat dari BPJS Pusat maupun Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Kesehatan. Sedangkan tunggakan yang disebabkan proses verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial akan segera dibayarkan karena verifikasi sudah tuntas dilakukan.hmlt

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sekda NTB Menerima Majelis Wali Amanat UNS

26 November 2022 - 15:22 WITA

Peringatan Hari Guru, Ini Janji Pemprov NTB

26 November 2022 - 15:13 WITA

Gubernur NTB Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022

25 November 2022 - 16:37 WITA

STQ Kecamatan Aikmel Digelar Akhir November

25 November 2022 - 16:22 WITA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB (21)

25 November 2022 - 07:23 WITA

Alasan Pacuan Kuda HUT 64 NTB, Pertahankan Kearifan Lokal dan Persiapan PON 2028

24 November 2022 - 20:49 WITA

Trending di Pemerintah