Selasa , 16 Juli 2019
Home / Pemerintah / Sekitar 239 Ribu Hektar Hutan NTB Rusak, Dishut NTB Belum Punya Kepala
Drs. Ruslan Turmudzi

Sekitar 239 Ribu Hektar Hutan NTB Rusak, Dishut NTB Belum Punya Kepala

MATARAM, DS – Belum diisinya jabatan Kadis Kehutanan dilingkup pemprov NTB, hingga kini terus memunculkan persoalan ditengah-tengah masyarakat. Akibatnya, pembalakan liar pun kian tak terbantahkan. Data Dishut NTB menyebutkan dari 1,71 juta hektar hutan yang ada, sekitar 239 ribu hektar telah rusak akibat illegal logging (penebangan dan pembakalan liar) saat ini.
“Sudah tahu masalah kita di NTB saat ini adalah illegal loging. Tapi anehnya, Pak Gubernur belum mengisi pejabat di SKPD itu hingga kini,” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmudzi menjawab wartwan, Rabu (22/2).
Menurutnya, dengan adanya pemindahan kewenangan pengelolaan kehutanan ke pemprov NTB sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka hal itu haruslah dimaknai positif. Sebabnya, penertiban izin-izin bermasalah yang mudah dilakukan oleh pemda kabupaten/kota di NTB akan bisa mulai diseleksi dan dikaji dengan bijak. Selain itu, penggantian Polhut yang telah bertugas cukup lama di tempat tersebut akan bisa dilakukan.
“Hutan kita sudah parah, harus ada revolusi yang dilakukan untuk menyelamatkannya. Minimal, seorang pejabat yang mengisi jabatan kepala dinas kehutanan harus mereka yang berlatar belakang pendidikan kehutanan. Sekali lagi, jangan ada lagi, seorang sarjana peternakan mengurus masalah keolahragaan seperti mutasi beberapa waktu lalu,” ujar Ruslan seraya mendesak pengisian jabatan Kadis Kehutanan harus disegarakan.
Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. TGH Muhamad Zainul Majdi mengakui hingga kini kasus illegal logging di daerahnya masih marak. “Illegal logging itu masih ada, terutama di Pulau Sumbawa,” kata gubernur beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan, untuk menghilangkan kasus illegal logging, pihaknya berencana akan menggelar operasi pemberantasan bersama TNI/Polri. Gubernur tidak ingin maraknya illegal logging yang terjadi di Pulau Sumbawa dikaitkan langsung dengan pembukaan lahan untuk menanam jagung.
Sebab, kata dia, lahan yang kini ditanami jagung oleh masyarakat tersebut merupakan lahan tidur yang tidak digunakan, kemudian dialihfungsikan untuk menanam jagung. “Kalau kita mengaitkan dengan jagung, masih perlu ada pembicaraan, karena lahan tidur yang tidak terpakai selama ini dihitung sebagai hutan,” jelasnya.
Menurut gubernur, jika jagung dikatakan sebagai penyebab, harus segera dicarikan solusinya, karena bagaiamana pun tanaman jagung yang ditanam masyarakat berada di lahan tidur yang tidak termanfaatkan.
Untuk itu, dia mengajak seluruh kepala daerah di NTB, termasuk instansi terkait yang berkaitan dengan persoalan tersebut memberikan atensi dalam mengatasi masalah itu. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bupati Lombok Utara Hadiri Upacara Parade dan Syukuran HUT Bhayangkara ke-73

Tanjung, DS – Kepolisian Resort Lombok Utara mengadakan Upacara Parade dan Syukuran HUT Bhayangkara ke-73, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: