Rabu , 11 Desember 2019
Home / Pemerintah / Sekda Hadiri Rakor dan Penandatanganan MoU Tata Kelola Elektronik Government
Sekda KLU ketika menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Master of Understanding (MoU) Membangun Komitmen Kesepahaman dan Kebersamaan Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Elektronik Government

Sekda Hadiri Rakor dan Penandatanganan MoU Tata Kelola Elektronik Government

Tanjung, DS – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Master of Understanding (MoU) Membangun Komitmen Kesepahaman dan Kebersamaan Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Elektronik Government, suatu agenda strategis dan metodis aplikatif teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mengembangkan rancang bangun infrastruktur pemerintahan dengan paradigma baru dalam manajerial pemerintahan daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Drs. H. Suardi, MH bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Jumat (13/9).

Hadir dalam rapat koordinasi dan penandatanganan MoU tersebut diantaranya Ketua sementara DPRD Nasrudin, SH.I, Staf ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs. Abdul Hamid, Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, para Kepala OPD dan Camat Lingkup Pemda KLU serta tamu undangan lainnya.

Sekretaris Daerah H. Suardi dalam sambutannya usai penandatangan MoU mengatakan, peran teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi informasi dan komunikasi saat ini memiliki arti signifikan. Dengan dikeluarkannya instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Peraturan itu memaknai pengembangan e-government sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Suardi menuturkan, bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan implementasi e-government di berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan yang diwujudkan melalui pengesahan payung hukum perundang-undangan diantaranya diterbitkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Paturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Implementasi e-government dengan beberapa metode di atas diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam ikhtiar pengembangan elektronik government, dapat memberikan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningatkan kualitas interaksi komunikasi dengan berbagai kalangan dan multipihak, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang mudah dan murah, serta manajemen pemerintah yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

“Saya mendorong Diskominfo sebagai leading sektor langsung agar sesegera mungkin menyusun Rencana Induk Pengembangan Elektronik Government (Ripeg) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” tegas Suardi.

Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait agar bersinergi dan bermitra secara kolektif kolegial dalam rangka mengembangkan elektronik government sehingga nantinya dapat bermuara pada outcome peningkatan pelayanan publik seperti yang diharapkan bersama.

Dalam pada itu, Kadis Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd di hadapan Sekda dan peserta Rakor melaporkan dasar hukum kegiatan tersebut, antara lain UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomoe 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Inpres nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia, serta Peraturan Menteri Komunikadi dan Informatika nomor 41/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional.

Dalam kesempatan itu, H. Muhammad menyampaikan pesan Bupati Lombok Utara bahwa siapa pun yang tidak mau berpacu dengan tekhnologi maka dia akan tergilas dengan teknologi itu sendiri.

Tujuan kegiatan ini, tutur Muhamnad, untuk mengajak semua pihak terutama OPD di KLU secara kolektif menyamakan persepsi dan komitmen terhadap pengembangan sistim informasi dan tata kelola e-government di KLU agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya proses kerja penyelenggara pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan esensial kegiatan ini mendorong terwujud dan tercapainya Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah (PIN) KLU.

Penandatanganan MoU secara simbolis dilakukan oleh Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BKD dan Kadis Kominfo KLU. Usai pembukaan dan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan dialog dan diskusi yang dipandu langsung oleh Kadis Kominfo. (sta/humaspro)

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bupati Najmul Hadiri Konsultasi Publik KSPN Pulau Lombok

Senggigi, DS – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri acara Konsultasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: