Kamis , 2 April 2020
Home / Pemerintah / Problem Dukcapil Sumbawa; Jaringan Internet, Blangko dan Petugas
Serah terima dokumen dan berkas hasil pendataan 5 desa di Sumbawa

Problem Dukcapil Sumbawa; Jaringan Internet, Blangko dan Petugas

SUMBAWA,DS- Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa sedang mengembangkan sistem pelayanan melalui aplikasi online Silamo. Namun, disisi lain terdapat masalah yang mengganjal Dukcapil setempat dalam melayani dokumen adminduk warga, masing-masing jaringan internet, blangko KTP dan terbatasnya jumlah petugas.

Berbicara pada Bimtek Maksimalisasi Peran BPD, PPKD dan Pokja Adminduk Desa dalam Implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa di Desa Tenga, 13 Februari, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, Andri Rahman,S.STp., memaparkan tiga aturan berkenaan dengan dokumen adminduk.

Ketiganya yaitu UU Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU tersebut diatas. Serta, Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

Untuk penyelesaian pengaduan, Andri mengemukakan apabila ada pengaduan baik dari desa maupun dari si pemohon maka urutan penanganan pengaduan meliputi;:Pengaduan diterima oleh staf Dukcapil Setelah dipelajari baru diarahkan ke bidang teknis yang menanganinya.

Kedepan pihaknya merancang sebuah sistem baru ketika nantinya ada pengaduan dari tingkat desa. “Kami akan menyiapkan TPP (tim penanganan pengaduan). Namun apabila ada yang harus diselesaikan oleh kepala dinas maka akan diselesaikan,:” katanya seraya menambahkan adanya pelayanan ini akan memberi kepastian siapa dan bagaimana permasalah ditangani.

Ia pun menguraikan alur yang bisa ditempuh dalam pengaduan dari tingkat yang paling bawah. Pertama, masyarakat melapor pengaduannya melalui BPD, Kepala Dusun atau Ketua RT kemudian PPKD menemui TPP di Dinas Dukcapil.TPP memberikan penjelasan dan solusi kepada pemohon.

Menurutnya, BPD selain memiliki tugas pokok diantaranya melakukan musyawarah desa pun memiliki kewajiban dalam mengawal penganggaran dokumen adminduk melalui APBDes.

Namun, beberapa kendala Dukcapil Sumbawa selama ini berkaitan dengan jaringan internet. Karena, untuk pelayanan dokumen semua berkaitan dengan data online yang berasal dari Pusat. Ketika ada gangguan pihaknya tidak bisa melampaui apa yang menjadi kewenangannya.

Terkait dengan penyelesaian dokumen pun masih terkendala dengan jumlah operator. “Operator untuk kartu keluarga saja hanya lima orang, di penerbitan akta juga hanya lima orang. Jadi total hanya sepuluh orang melayani se Kabupaten Sumbawa, yang melakukan permintaan kolektif,” urainya.

Dalam sesi tanya jawab, Mastari, anggota Pokja Desa Tenga, mempertanyakan surat keterangan (Suket). Pasalnya, penggunaan suket kurang praktis. “Suket sangat mudah rusak kalau dibawa kemana-mana susah, cepat robek maupun basah,” katanya.
.
Menurut Andri, Dinas Dukcapil Sumbawa akan mengusahakan solusi terhadap permasalahan Suket. Yang menjadi kendala adalah ketersediaan blangko yang masih terbatas. Sedangkan blangko dikirim oleh Pusat. Tidak ada kewenangan daerah untuk pengadaan blangko E-KTP. Kita perlu bersabar semoga permasalahan ini cepat di proses.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bupati Najmul Adakan Rapat Terbatas Satgas Penanganan Covid-19

Tanjung, DS – Dalam rangka pencegahan virus corona tingkat kabupaten, Bupati Lombok Utara, Dr. H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: