Senin , 23 September 2019
Home / Pemerintah / NTB Dikritik Presiden Jokowi Soal Masih Banyak Warga Miskin Dewan : Pemprov Harus Respon Positif
Presiden Joko Widodo

NTB Dikritik Presiden Jokowi Soal Masih Banyak Warga Miskin Dewan : Pemprov Harus Respon Positif

MATARAM, DS – Pihak DPRD NTB menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut masih banyaknya penduduk miskin di NTB ditengah kondisi tingginya pertumbuhan ekonomi NTB secara nasional dalam dalam tiga tahun terakhir ini sebaiknya dimaknai positif oleh jajaran pemprov.
Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan ST, mengatakan, pernyataan seorang kepala negara itu adalah bagian kecintaanya kepada masyarakat NTB. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan jajaran SKPD pemprov jika ingin menyamai rata-rata nasional dari sisi pendapatan perkapita masyarakat NTB, maka program daerah yang tersusun dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) serta RPJM daerah harus mulai dilakukan revisi.
Pasalnya, kata Johan, RPJMD yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan ekonomi membuat adanya stagnasi dalam rangka pengembangan program kemiskinan.
“Sangat tepat masukan Pak Presiden Jokowi itu. Kalau saya, itu positif. Karena, memang pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Itu kata kunci, untuk kita mulai melakukan revisi atas RPJMD kita saat ini,” ungkapnya menjawab wartawan, Rabu (22/2).
Johan mengakui, dalam RPJMD yang kini menyasar adanya jaminan pemerataan sudah tidak semestinya memperhatikan kondisi penduduk. Mengingat, langkah itu hanya berpengaruh pada peningkatan pendapatan secara nasional saja.“Sementara, sisi pertumbuhan ekonomi malah nol,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB bidang Keuangan dan Perbankan menuturkan, seharusnya yang kini harus mulai dilakukan. Yakni, adanya keterlibatan semua sektor dan unsur dalam menopang pembangunan ekonomi di daerah.
Johan mencontohkan di sektor pariwisata, sangat bisa menggerakkan sektor lainnya mulai, PKL, industri UKM, pedagang dan kerajinannya. Sehingga, pola pembangunan pariwisata yang kini hanya berorientasi angka kunjungan harus mulai dikurangi.
“Pariwisata itu tidak saja menjual kekayaan alam lantas datang wisatawan tapi, ada sektor penggerak lainnya. Jika ini bisa dioptimalkan dengan didukung infrastruktur yang baik, maka pembangunan yang dapat menggerakkan semua potensi akan bisa berjalan beriringan. Dampaknya, kan jelas penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan akan bisa terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kritikannya saat rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di provinsi NTB yang dihadiri Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi di Istana Negara, Jakarta pada Selasa sore (21/2).
“Momentum pertumbuhan yang tinggi di NTB harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan lagi dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Jokowi.
Data yang dimiliki Jokowi, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan penduduk miskin yang menurun dari waktu ke waktu, tetapi masih di atas angka nasional. “Untuk itu, saya minta kepada seluruh kementerian dan gubernur untuk memperhatikan beberapa hal,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pertama, Jokowi meminta sektor pertanian dengan menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan sehingga NTB bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meminta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan dipersiapkan, termasuk penyiapan sarana dan prasarana pertanian.
Di sektor pertambangan, Jokowi meminta agar sektor ini tetap terus berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, melainkan juga adalah menggerakkan multiplayer effect baik untuk pengguna industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar yang terus bertambah. “Jangan lupa perhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ucap Jokowi.
Terakhir, berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Mandalika. Jokowi meminta agar diselesaikan hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan Mandalika.
Jokowi meyakini kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan Bandara Internasional Lombok, pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik, akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK Mandalika. “Saya meminta agar potensi wisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucap Jokowi.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Zul-Rohmi (2) Industrialisasi, Meretas Kebuntuan Kreativitas

Ketika musim panen tiba, Zulkarnaen kembali tersentak. Tumpukan nenas berdesakkan di dalam karung, menggunung bak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: