Rabu , 13 November 2019
Home / Pemerintah / Kantor Desa Lantan Diserbu Warga
Ratusan warga ketika mengurus administrasi keendudukan pada yanling di Desa Lantan

Kantor Desa Lantan Diserbu Warga

LOTENG,DS-Kantor Desa Lantan di Kabupaten Lombok Timur diserbu warga. Selama Jumat (19/7/2019) hingga keesokan harinya, warga berduyun-duyun mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk) serangkaian pelayanan keliling kerjasama LPA-Unicef dengan Dinas Dukcapil setempat.

Ramainya warga mengurus dokumen identitas hukum tidak lepas dari kepemilikan yang masih rendah. Kepala Desa Lantan, Erwandi, S.Pd, disela-sela layanan keliling itu mengemukakan masyarakat desanya yang memiliki dokumen kependudukan sekira 70 persen dari 6.124 jiwa. Khusus akta kelahiran baru 60 an persen.

Kebanyakan yang tidak punya akta adalah yang baru lahir dan orangtua yang sudah jompo. Untuk itulah dia mengapresiasi layanan keliling yang dikomandoi LPA NTB sebagai upaya mempercepat kepemilikan identitas hukum.
Warga yang datang utamanya mengurus akta kelahiran, KK dan KTP. Diperkirakan jumlah yang melakukan pengurusan dokumen selama dua hari mencapai 1.000 an warga.

“Pelayanan keliling seperti ini baru pertama kali terjadi, karena itu saya sangat menyabut baik upaya ini. Saya tidak menyangka kalau warga kami yang belum memiliki dokumen adminduk sebanyak ini,” ujar Erwandi yang baru enam bulan menjabat Kades Lantan.

Selama ini warga mengurus dokumen secara mandiri, sedangkan pihak desa hanya berperan dalam melengkapi persyaratan kelengkapan berkas.

Kata dia, masalah yang sering mengganjal warga adalah jangkauan yang jauh ke Dinas dukcapil ditengah keterbatasan alat transpotasi. Pun waktu ditengah kesibukan warga yang mayoritas sebagai petani. Hanya saja, problem itu terus dibiarkan menahun. “Saat ada program banyak tak ada KK dan akta kelahiran. Baru mereka sadar semua itu penting,” ujarnya.

Menurut Erwandi, peluang agar warga desanya memiliki identitas hukum secara maksimal bisa diraih jika langkah tersebut rutin dilaksanakan. Terkait bahwa pelaksanaan pelayaan keliling (yanling) di desa hanya memerlukan biaya sekira Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000, Erwandi mengatakan bahwa jumlah itu bisa dijangkaunya. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan langkah sebagaimana dilakukan LPA-Unicef.

“Saya kira biayanya sampai Rp 6.000.000. Kalau segitu dananya bisa segera kita lakukan,” ujarnya seraya menambahkan tahun depan program ini diupayakan masuk ke Musdes. “Ada komitmen ajak Dukcapil dekatkan diri dengan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam RKPDes sendiri sedang disusun kegiatan yang masuk skala prioritas. Soal anggaran untuk kebutuhan dasar ini, kata dia, belum ada nominal. “Nanti lihat di beberapa dusun berapa banyak yang belum punya hokum,” kata Erwandi. Selama ini pihaknya ntidak tahu warga belum punya dokumen juga disebabkan kesadaran masyarakat saja.

“Strateginya nanti dari desa akan bersurat ke masing-masing kadus untuk mendata siapa yang belum punya akta kelahiran, baru kemudian bisa kita alokasikan berapa kebutuhan anggaran,” ujar Erwandi. Dengan langkah tersebut ia menargetkan tahun 2020 akta kelahiran warga mencapai 85 persen.ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Latihan Resolusi Bencana Korem 162/WB Dihadiri Bupati

Tanjung, DS – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri upacara penutupan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: