Senin , 19 Agustus 2019
Home / Pemerintah / Gubernur Rencanakan Mekarkan Dua OPD Pemprov NTB
Gubernur Zulkieflimansyah saat menyampaikan kultumnya usai shalat Zhuhur di masjid Komplek Kantor Gubernur NTB

Gubernur Rencanakan Mekarkan Dua OPD Pemprov NTB

MATARAM, DS– Gubernur Zullkieflimansyah berencana membentuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkup Pemprov NTB. Direncanakan, pembentukan dua OPD itu merupakan pemekaran dari OPD sebelumnya yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Nantinya, OPD baru yang sudah siap kita mekarkan diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Lingkungan Hidup,” ujar Gubernur menjawab wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/5).

Zul menyatakan, ide awal dimekarkannya Dinas Kebudayaan lantaran dirinya prihatin atas kondisi Museum dan Taman Budaya, baik milik provinsi dan pemda kabupaten/kota yang ada di NTB yang kini kondisinya sudah mulai rusak dan memprihatinkan. Selain itu, banyaknya khasanah budaya yang dimiliki 10 pemda kabupaten/kota di NTB juga dirasa belum maksimal dikelola oleh OPD yang ada selama ini.

“Saya sudah jalan-jalan langsung dan melihatnya. Memang Museum, Taman Budaya kita sudah mulai rusak bangunannya. Jadi, ini yang perlu kita selamatkan, karena koleksinya akan bisa rusak jika tidak ada penanganan secepatnya,” kata Gubernur.

Terkait penanganan sampah dengan program unggulan NTB Zero Waste yang gabung dengan pengelolaan hutan, menurut Zul, dirasa tidak efektif. Sebab, dengan satu orang yang menangangi dua pekerjaan sekaligus dengan skup kerja yang cukup luas, maka hal tersebut tidak optimal.

Apalagi, fakta yang ada saat ini berpindahnya pengelolaan hutan dari pemda kabupaten/kota di NTB pada pemprov tidak disertai dengan bantuan pendanaan oleh Pemerintah Pusat.

“Makanya, kita respon usul DPRD NTB terkait ada pemisahan OPD itu. Minimal, masalah kehutanan yang memang menguras tenaga, pikiran dan biaya akan bisa fokus dilaksanakan oleh satu orang kepala OPD. Dan nanti, Dinas Lingkungan Hidup akan bisa mandiri, serta ditangani serius oleh satu orang, sehingga persoalan sampah di NTB bisa mulai tertata dengan baik kedepannya,” jelas gubernur.

Zul mengatakan secepatnya pembentukan OPD itu akan diajukan ke DPRD. Namun, sebelum itu akan dilakukan tahap finalisasi Ranperda OPD baru itu di Biro Organisasi bersama dengan naik kelasnya sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB yakni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perindustrian.

“Inilah maksud saya memperbanyak posisi Staf Ahli Gubernur itu, begitu ada pemekaran OPD mereka masuk dan diberdayakan karena eselonnya sama, sehingga tidak lagi pakai pansel. Yang pasti, pengajuan OPD itu akan tetap pakai mekanisme, yakni rancangan peraturan daerah yang kini masih dimatangkan oleh OPD terkait,” tandas gubernur. fm.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI NTB BERLANGSUNG KHIDMAT

MATARAM,DS-Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia Tingkat Provinsi NTB berlangsung lancar dan penuh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: