Senin , 19 Agustus 2019
Home / Pemerintah / Gubernur Persilahkan Pansus Ranperda Bongkar Kartel Jahat Proyek Jalan NTB
Dr.Zulkieflimansyah

Gubernur Persilahkan Pansus Ranperda Bongkar Kartel Jahat Proyek Jalan NTB

MATARAM, DS – Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB telah menolak salah satu Rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa Gubernur NTB untuk ditetapkan menjadi Perda. Raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pembiayaan tahun jamak, dinilai hanya akan menjadi ladang subur bagi kartel jahat yang selama ini berkuasa.

Menyikapi sikap Pansus tersebut, gubernur NTB tidak tinggal diam. Dia menilai Raperda tersebut sangat penting untuk segera ditetapkan menjadi Perda. “Pansus ini kan bukan orang-orang baru, orang lama dan terlibat sejak lama. Kalau ada penyimpangan, kasitau aja. Kita gak ada beban apa-apa, ayo buka-bukaan,” ujar gubernur kepada wartawan, Selasa (11/6).

Menurut gubernur, orang-orang yang menolak Raperda jalan untuk ditetapkan, bagian dari anggota DPRD yang dulunya terlibat menetapkan Perda pembiayaan jalan melalui tahun jamak. Namun sekarang, Pansus justru menunda penetapan Raperda dengan dalih adanya permainan proyek jalan.

Ditegaskan, dirinya selaku gubernur baru sama sekali tidak memiliki beban moril terkait pengerjaan proyek jalan. “Kan Pansus ini ada yang sudah 3 periode, 4 periode. Apa masalahnya kasitau kita, siapa yang main? Jangan sampai untuk bargaining posision aja ribut-ribut, tapi ada kepentingan. Buka dong, kebetulan gubernur baru. Jadi kita gak punya beban moral,” tantang gubernur.

Gubernur tidak ingin isu kartel jahat atau permainan proyek hanya sebatas teriakan tanpa bukti. “Teman-teman yang sudah lama ini mestinya yang tahu, kasi tau dong. Mana kartelnya, mana proyek jalan yang dimainkan, supaya kita tahu. Jangan ngomong-ngomong tapi gak nyebut, jangan sampai nunggu-nunggu dilobi orang. Kan kacau kita,” sindir gubernur keras.

Terkait dengan adanya usulan Pansus agar dilakukan audit investigasi terhadap jalan-jalan yang telah dianggarkan melalui Perda tahun jamak, gubernur juga mempersilahkan dengan senang hati. “Minta aja audit BPK, silahkan,” ujar gubernur.

Meskipun begitu, gubernur bisa memahami adanya kekhawatiran Pansus tentang permainan proyek jalan mengingat pengusaha atau kontraktor yang mengerjakan proyek selalu ingin untung besar.

Hal itu pula yang menurut gubernur patut diperhatikan. Apalagi selama ini, jalan-jalan yang dikerjakan justru banyak di pulau Lombok saja. “Pengusaha kan inginnya untung besar. Kalau lebih mudah kerjakan jalan di Lombok, kenapa harus kerjain di Sumbawa. Banyak alat berat yang harus dibawa ke Sumbawa, mendingan disini aja biar untung gede,” ucap gubernur.

Oleh karena itu, dalam Raperda kali ini sekitar 80 persen anggaran untuk membangun dan memperbaiki jalan provinsi di Pulau Sumbawa. “Jangan sampai niat baik kita disalahgunakan segelintir orang seperti yang ditakutkan teman-teman DPRD. Mudah-mudahan semua itu bisa kita cegah,” imbuhnya.

Ditegaskan gubernur, Raperda tersebut sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat NTB. Jangan sampai jalan di Pulau Lombok begitu bagus, sementara jalan di Pulau Sumbawa kondisinya memprihatinkan. “Karena keadilan ini harus dirasakan semua. Walaupun biaya lebih besar di pulau Sumbawa, tapi kan masyarakat NTB bukan hanya di Lombok. Jadi ya harus adil kita. Jadi jangan mau mengerjakan yang enak saja,” katanya.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah dan DPRD NTB telah membahas 4 kali Perda jalan. Pertama Perda nomor 9 tahun 2010 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak (2010-2013). Anggaran yang telah digelontorkan sebesar Rp 499,5 miliar.

Kedua, Perda nomor 5 tahun 2013 tentang percepatan preservasi infrastruktur jalan provinsi melalui hibah dengan pola pembiayaan tahun jamak (2013-2015), dengan anggaran sebesar Rp 269,7 miliar. Ketiga, Perda nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak (2017-2018), dengan anggaran sebesar Rp 650 miliar.

Keempat, Raperda yang belum ditetapkan saat ini tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak (2020-2022), dengan rencana anggaran yang diusulkan sebesar Rp 1 triliun lebih.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Nurdin Ranggabarani yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Bidang infrastruktur, mengaku siap membongkar permainan proyek tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta agar dilakukan audit investigatif. “Siap kita buka-bukaan dan bongkar. Alur kartel ini bisa ditelusuri kok,” ujar Nurdin.

Diungkapkan Nurdin, kartel jahat selama ini telah mengatur memegang kendali alur proyek. Mulai dari ide lahirnya proyek, lokasi proyek, lembaga/dinas pengelola proyek, personil SDM/aparatur pengendali proyek. Permainan telah ada dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan hingga pelaksana audit proyek, harga dan nilai proyek, harga penawaran proyek, kriteria proyek, jenis dan harga material proyek, kriteria mutu dan kualitas proyek, kriteria pelaksana proyek, kriteria pemenang proyek, hingga PHO proyek. Dari hulu hingga hilir, seluruhnya dibawah kendali dan kontrol genk kartel.rul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI NTB BERLANGSUNG KHIDMAT

MATARAM,DS-Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia Tingkat Provinsi NTB berlangsung lancar dan penuh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: