Kamis , 2 April 2020
Home / Pemerintah / Catatan 1 Tahun Pemerintahan Zul-Rohmi (3 selesai) Wisata Halal dan Konektivitas Antar Wilayah
Gubernur Zulkieflimansyah saat menghadiri penerbangan perdana maskapai Air Asia yang menambah rute mereka ke Australia dan Jakarta dari BIL

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Zul-Rohmi (3 selesai) Wisata Halal dan Konektivitas Antar Wilayah

Konsep untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai pusat wisata halal dan perkembangan ekonomi syariah akan tetap dilanjutkan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia serta masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, dalam periode kepemimpinanya, sejumlah terobosan program mulai dilaksanakan pada periode pertamanya diantaranya membuka rute penerbangan internasional, program Zero Waste (nihil sampah) dan penggunaan energi terbarukan, membangun jalan raya, dermaga, rumah sakit, sekolah dan membangun SDM pariwisata.

Selain itu, SK penetapan sebanyak 99 desa wisata di berbagai wilayah di NTB fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan menjadi skala perioritas.  Tahun 2019 ini, Pemprov melakukan intervensi terhadap 20 desa wisata yang tersebar di NTB.

Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan, kebijakan untuk memajukan pariwisata tidak melulu ditempuh dengan meningkatkan anggaran promosi pariwisata. Sebab, pariwisata adalah sebuah sistem yang saling berkaitan dan terus menerus berubah secara dinamis.

Selama hampir setahun menjabat, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah terus berupaya mendorong  terkoneksinya NTB dengan daerah dan negara lain. Kata Gubernur, upaya memajukan sektor pariwisata tidak harus melulu dilihat dari anggaran pariwisata tapi juga dengan usaha-usaha dan investasi di bidang renewable energi. ”Pariwisata masa depan adalah green tourism yang mensyaratkan infrastruktur seperti solar panel,” ujar Gubernur menjawab wartawan.

Saat mendampingi kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkeliling Lombok pada Kamis (29/8) lalu, Zulkieflimansyah mengutarakan kegembiraannya melihat investasi di bidang energi terbarukan mulai masuk dan bergeliat.  Salah satunya, Investasi Energi Terbarukan di Pringgabaya Lombok Timur “Karena progresnya yang bagus, langsung hari ini memutuskan investasi lagi 15 megawatt tambahan,” kata Zulkieflimansyah.

Sebelumnya, tiga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah mulai beroperasi di Lombok, 2 Juli 2019 lalu. Tiga PLTS tersebut adalah PLTS Pringgabaya, PLTS Selong, dan PLTS Sengkol berkapasitas 5 Mwac per lokasi. Tiga PLTS tersebut mulai memperkuat sistem kelistrikan Lombok.

PLTS ini merupakan salah satu bentuk komitmen PLN untuk terus mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di NTB. Ini adalah bagian dari percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan. Sesuai yang terdapat dalam Kebijakan Energi Nasional, targetnya 23 persen pembangkit dari EBT pada tahun 2025

Zul menyatakan investasi dan membangun energi terbarukan adalah hal yang menarik untuk kepentingan pariwisata NTB. Sebab, pengembangan ketahanan energi  menjadi salah satu elemen yang berkorelasi dengan sektor pariwisata NTB. Penyediaan energi terbarukan menjadi hal yang akan mendukung berkembangnya pariwisata.

Seindah apapun destinasi wisata yang ditawarkan Provinsi NTB kepada wisatawan, jika akses menuju tempat susah, mereka tidak akan mau datang. Oleh karena itu, konektivitas wilayah darat, laut dan udara yang akan menjadi penunjang penting bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baru di wilayah NTB harus di masive-kan.

“Tidak ada gunanya NTB punya pantai, Gili, Rinjani dan Tambora yang Indah kalau untuk menuju ke destinasi itu orang harus berjuang antara hidup dan mati, tidak ada yang mau datang ke sana,” tegas Zul.

Pada Rapat Konsultasi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024 bersama Kementerian Bappenas di Labuan Bajo, Provinsi NTT, Gubernur NTB menyebutkan konektivitas wilayah akan berdampak positif bagi pembangunan yang terus dilakukan khususnya di Provinsi NTB. Melalui konektivitas wilayah akan lebih banyak peluang investasi di kawasan pertumbuhan ekonomi baru, baik di sektor pariwisata maupun industri.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, meminta dukungan semua pihak dalam upaya membangun konektivitas wilayah dalam hal ini dari Pemerintah Pusat untuk lebih berani memberikan subsidi bagi daerah yang memiliki potensi mendatangkan turis skala nasional maupun mancanegara.

“Kami membayangkan turis akan berbondong bondong ke Lombok jika ada direct flight Melbourne to Lombok, Sydney to Lombok, Lombok to Singapura dan sebagainya,” tandas Zul.

Pasca gempa yang mengguncang NTB, kondisi NTB sudah mulai pulih. Beberapa destinasi sudah kembali ramai dengan kunjungan wisatawan seperti Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Terlebih dengan adanya penerbangan langsung Lombok-Perth, Australia, yang ikut membantu mendongkrak kedatangan wisatawan asing ke NTB.

“Kedatangan wisatawan asing dengan adanya satu direct flight Perth, Australia hampir 200 persen. Apalagi direct flight-nya lebih banyak. Ini juga menunjukan bahwa kita sudah mulai pulih,” jelas Zulkieflimansyah. Hal itu disusul banyaknya agenda baik kegiatan nasional maupun internasional di NTB serta sejumlah investor yang mulai berminat melakukan investasi di Lombok Utara dan Lombok Barat.

Adanya berbagai kegiatan atau ajang nasional hingga internasional akan memberikan dampak lebih baik ke depannya terutama dalam dunia pariwisata NTB.    “Karena kalau banyak event, banyak kegiatan di NTB maka orang yang datang juga akan semakin banyak,” ujarnya.

99 Desa Wisata

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL. Muhamad Faozal, menyatakan SK penetapan 99 desa wisata sudah ditandatangani gubernur. “Dari 99 desa wisata itu yang sekarang kita memulai intervensi tahun ini ada 20 desa,” kata Faozal beberapa waktu lalu.

Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata masing-masing Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Faozal menjelaskan dari 99 desa wisata, baru 20 desa yang akan diintervensi tahun ini. Pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan penguatan dari sisi infrastruktur dan kelembagaan desa wisata. “Kita melakukan intervensi paling tidak 99 desa wisata selesai selama lima tahun,” ungkapnya.

Menurut Faozal, ada tujuh desa wisata yang sudah menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti Desa Wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian Desa Wisata Kerujuk Lombok Utara. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Dalam pengembangan 20 desa wisata tahun 2019 ini, lanjut Faozal, akan fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya.

Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. “Kita dorong untuk menguatkan peran desanya di situ. Sudah kita buat, nanti ada FGD-nya 20 desa itu,” ujar Faozal.

Saat ini Tim Konsultan sedang melakukan pemetaan kebutuhan pada 20 desa wisata yang akan dilakukan intervensi. Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan 20 desa wisata ini, Faozal tak menyebutkan angka pastinya. Tetapi yang jelas, katanya, setiap desa mendapatkan alokasi yang berbeda. Ada yang mendapatkan Rp 300 juta dan Rp 400 juta. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bupati Najmul Adakan Rapat Terbatas Satgas Penanganan Covid-19

Tanjung, DS – Dalam rangka pencegahan virus corona tingkat kabupaten, Bupati Lombok Utara, Dr. H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: