Kamis , 21 November 2019
Home / Pemerintah / Bupati Ingatkan 16 Point kepada Sejumlah OPD
Rakor 1 Oktober Pemkab Lotim

Bupati Ingatkan 16 Point kepada Sejumlah OPD

SELONG,DS- Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2019, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menggelar rapat koordinasi denngan seluruh OPD lingkup Pemerintah Lombok Timur. Pada rapat yang berlangsung Selasa (01/10) di Ruang Rapat Bupati tersebut, Bupati mengingatkan bahwa saat ini merupakan momen krusial untuk tahun anggaran 2019. Karenanya momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah ditetapkan, juga mengoptimalkan koordinasi untuk program yang belum berjalan.

Sedikitnya enambelas poin menjadi penekanan Bupati pada rapat tersebut. Poin pertama yang diingatkan Bupati adalah agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bupati Sukiman menegaskan agar paling lambat KUA PPAS ini masuk di DPR pada minggu ini.  Ia menilai penyelesaian KUA PPAS ini terlambat jika dibandingkan provinsi yang APBDnya telah disahkan.

“APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 sudah disahkan pada bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dievaluasi, sementara kita belum apa-apa, kita masih adu argumentasi,” ungkapnya.

Terkait prioritas anggaran, ia menegaskan tahun 2020 mendatang akan melakukan rehab duaribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan Kodim 1615 Lombok Timur dengan alokasi dana Rp 33 M. Selain itu RTLH juga akan digarap melalui inovasi program termasuk singkronisasi dengan program Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Selain itu Bupati juga meminta dibentuknya tim pengawas kaitannya dengan perizinan tambang pasir, distribusi pupuk, dan kesepakatan (MoU) dengan pengusaha broiler. Diingatkan pula kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  di daerah pantai yang tidak memenuhi persyaratan seperti jarak dari sempadan pantai yang tidak boleh kurang dari 30 meter. “Batalkan yang kurang dari ketentuan,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait masih adanya pencetakan KTP di dinas. Padahal pemerintah telah membentuk sepuluh unit UPT yang ditujukan mempermudah dan mempercepat layanan dokumen kependudukan. “Jangan sampai menyulitkan masyarakat, mudahkan kalau bisa dipermudah,” ungkapnya.

Tidak itu saja, Sukiman juga menyoroti masih banyaknya jabatan eselon IV yang kosong. Ia mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan pengisian jabatan, utamanya untuk kepala sekolah. Pengisian jabatan ini harus dilakukan secara professional, sesuai kebutuhan organisasi.

Sementara itu terkait keamanan dan ketertiban, Bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan Bupati mencermati peredaran miras dan narkoba. Perihal ini Bupati juga meminta pelibatan ASN sebagai informan di lingkungan masing-masing, sebab tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Peran ASN sebagai bagian dari masyarakat adalah pada fungsi pencegahan.

Penekanan lainnya adalah RSUD Labuhan Haji diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga pada akhir tahun 2019 ini dapat beroperasi secara penuh. Bupati juga memberikan catatan terhadap distribusi air bersih ke kawasan terdampak kekeringan — bahwa kecamatan lebih memahami titik-titik yang lebih membutuhkan sehingga harus dilibatkan.

Rapat Koordinasi ini kemudian dipertajam lagi melalui rapat khusus untuk membahasan sejumlah point.hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sekda Teken MoU Membangun Kualitas Data Statistik Sektoral

Tanjung,DS-Bertempat di aula kantor Bupati Lombok Utara berlangsung penandatanganan MoU membangun kualitas data statistik sektoral …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: