Jumat , 19 Juli 2019
Home / Pemerintah / BANYAK PERATURAN PUSAT TAK SINKRON DENGAN PERATURAN DAERAH
Seminar Nasional Kerjasama IPDN Jakarta dan Pemprov. NTB

BANYAK PERATURAN PUSAT TAK SINKRON DENGAN PERATURAN DAERAH

MATARAM,DS-Banyak peraturan Pemerintah Pusat yang tidak sinkron dengan peraturan yang diterapkan di daerah, sehingga banyak program strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyakat di daerah menjadi terhambat.
Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Moh. Amin, S.H., M.Si saat membuka secara resmi seminar nasional kerjasama IPDN Jakarta dengan Pemerintah Provinsi NTB dengan tema “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah” di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (23/2/2017).
Hadir dalam acara tersebut Gubernur IPDN Prof. DR. Drs. H. Ermaya Hiradinata, SH., MH., MS, seluruh pejabat daerah se-Indonesia yang sedang menempuh pendidikan doktor dan pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Seminar Nasional menghadirkan narasumber ahli dalam bidang tatakelola pemerintahan.
“Perlu adanya kajian mendalam terlebih dahulu terhadap sebuah regulasai yang akan diterapkan Pemerintah Pusat di daerah, baik dari aspek dampak dan strategi serta solusi penanggulangan untuk jangka pendek dan jangka menengah, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Wagub.
Ia menyampaikan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) dan keragaman budaya, semua itu harus dapat kita kelola dengan baik sebagai modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini NTB juga sudah di tetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni pengembangan Kawasan Pariswisata Mandalika dengan konsep wisata halal. Dalam hal ini, daerah-daerah di Indonesia khususnya NTB sangat membutuhkan regulasi-regulasi dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah khususnya di NTB.
Mengakhiri sambutannya, Wagub berharap agar seminar nasional kerjasama antara IPDN dengan pemerintah Provinsi NTB ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas para ahli tatakelola pemerintahan yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan refrensi bagi aparat pemerintah khususnya di Provinsi NTB dalam pelaksanaan pemerintahan terutama untuk IPDN yang ada di NTB.
Acara dilanjutkan dengan penantantanganan Kesepahaman (MoU) antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan kajian penelitian dan seminar untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah di Provinsi NTB. hms

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Komplek Kantor Bupati Lombok Utara Dibangun 2020

KLU, DS-Direncanakan pembangunan komplek kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibangun tahun 2020. “Pembangunan pusat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: