Senin , 19 Agustus 2019
Home / Pemerintah / Anggaran Jalan Tahun Jamak NTB Dirasionalisai Rp 750 Miliar, Zul : Tak Soal Itu Hak DPRD
Gubernur Zulkieflimansyah saat berdiskusi dengan salah satu anggota DPRD saat sidang paripurna diskors oleh Ketua DPRD NTB

Anggaran Jalan Tahun Jamak NTB Dirasionalisai Rp 750 Miliar, Zul : Tak Soal Itu Hak DPRD

MATARAM, DS – Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya DPRD NTB menerima ranperda percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 untuk disahkan menjadi perda pada sidang paripurna DPRD, Selasa (11/6) petang.

Meski demikian, angka yang disahkan untuk membiayai program percepatan jalan yang difokuskan di wilayah Pulau Sumbawa itu berkurang hanya mencapai Rp 750 miliar dari pagu pengajuan mencapai Rp 1 triliun.

Gubernur Zulkieflimansyah mengaku bersyukur terkait disahkannya raperda yang berjalan alot tersebut. Termasuk, sejumlah catatan-catatan dialamatkan padanya terkait penyempurnaanya jalannya perda tersebut.

“Kalau saya menghargai dinamika yanag terjadi di DPRD dan pansus, itu biasa termasuk bagaimana fraksi PDIP yang membuat berbagai telaahan kritis pada substansi perda yang kita usulkan. Bagi saya itu positif pada perbaikan dan pelaksanaan perdanya,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Menurut Zul, ia tidak mempersoalkan jika rencananya memantapkan kondisi jalan yang belum mantap sepanjang 242,71 km, serta perbaikan 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang masih berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun di wilayah NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, justru tidak sesuai pada pagu usulan total biayanya mencapai Rp 1 triliun.

“Kalau memang disetujui angka Rp 750 miliar lebih, nantilah tugas saya dan pak Kadis PU mencari sisanya mencapai Rp 250 miliar, insyaallah saya tidak kecewa. Pokoknya apapub keputusan DPRD, kami terima kok,” jelas Gubernur seraya memerintahkan Kadis PU untuk mulai melakukan penyisiran anggaran dan lobi ke pemerintah pusat terkait tambahan anggarannya.

Sementara itu, Ketua Pansus, Lalu Satriawandi, menyatakan langkah pihaknya melakukan rasionialisasi anggaran dari usulan awal merujuk kemampuan pembiayaan belanja modal provinsi NTB pada tahun anggaran 2019, justru hanya mampu pada angka Rp 253,4 miliar dari total APBD NTB mencapai Rp 5,2 triliun pada tahun ini.

Padahal, dalam ranperda percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 yang diajukan Pemprov anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun.

` Menurut Satriwandi, setelah menggelar rapat marathon dengan pihak terkait. Diantaranya, Asisten II Setda NTB, Kepala Bappeda NTB, Kepala Dinas PUPR NTB, Plt. Kepala BPKAD NTB, Kabid Anggaran, Kabid Bina Marga, dan Kepala Biro Hukum Setda NTB, maka anggaran pembiayaan yang dimiliki pemprov pada belanja modal di tahun ini hanya tersedia pada kisaran Rp 253,4 miliar.

Padahal, kebutuhan anggaran sesuai rencana Gubernur Zulkieflimanyah dalam pidato pengantar ranperda tersebut adalah sebesar Rp 1 triliun. “Jadi, memang ada ketimpangan anggaran sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Gubernur. Karena kemampuan fiskal daerah justru sangat minim dan sulit memenuhi rencana besar dari pak Gubernur tersebut,” ujar Satriawandi saat menyampaikan laporan pansusnya, lkemarin.

Menurut dia, saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi NTB pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Sementara, rencana Gubernur akan meningkatkan kemantapan jalan provinsi khususnya di Pulau Sumbawa dapat menembus angka 90,65 persen pada akhir tahun 2023 mendatang.

Pihaknya, kata Satriawandi, sejatinya memahami tentang kebutuhan pengawalan peningkatan kemantapan jalan di NTB menjadi 90,65 persen di akhir tahun 2023. Termasuk, kondisi kemampuan fiskal provinsi NTB saat ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, pansus pun meminta agar pemprov NTB harus dapat menyeimbangkan kebutuhan keuangan dan kemampun fiskal daerah.

“Jadi, opsi anggaran Rp 1 triliuan untuk tiga tahun anggaran untuk pembiayan infrastruktur jalan itu sebaiknya dirasionalisasi pada angka moderat. Hal ini penting agar dapat menjamin serta tidak terganggunya program-program lainnya yang sudah dianggarkan oleh sebanyak 41 OPD pemprov NTB lainnya,” tandas Satriawandi.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI NTB BERLANGSUNG KHIDMAT

MATARAM,DS-Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia Tingkat Provinsi NTB berlangsung lancar dan penuh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: