Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pemerintah Harus Tegas Berantas Ilegal Fishing

0 8

MATARAM, DS – Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), menarik perhatian masyarakat internasional dan negara-negara yang memiliki pantai di seluruh dunia untuk memperkuat upaya dalam penanganan aktivitas IUU fishing sebagai sebuah masalah prioritas.

Anggota Komisi IV DPR, H. Johan Rosihan mengaku, perlu bersuara terkait hal itu. Sebab, jika dibiarkan akan berdampak sangat buruk terhadap keberlanjutan pangan, ekonomi, lingkungan, dan keamanan sosial.

Apalagi, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kasus IUU fishing merupakan salah satu permasalahan utama bagi Indonesia dan menjadi perhatian serius kementrian kelautan dan perikanan saat era Susi Pudjiastuti menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019.

“Diperkirakan, total kerugian tahunan Indonesia dari aktivitas IUU Fishing mencapai 20 miliar dolar AS pada 2017. Hal ini termasuk risiko kerusakan permanen pada ekosistem terumbu karang kemungkinan mencapai 65 persen dari total luasan karang,” ujar Johan melalui siaran tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (12/1).

Johan menyatakan, pemberantasan IUU Fishing juga harus dilihat dalam sebuah perspektif yang jauh lebih luas, bukan saja terkait dengan pelanggaran hak kedaulatan atau sekadar masalah manajemen perikanan semata, namun hal ini sejalan dengan kejahatan perikanan bahkan masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi. Sehingga pemberantasannya juga harus dipandang dari berbagai macam perspektif.

Melihat data satgas 115 kejahatan IUU Fishing, kata Johan, dapat ditumpangi kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, human trafficking, perdagangan senjata bahkan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar. Pada 7 februari 2018, pemerintah telah berhasil menggagalkan penyelundupan 1,37 Ton narkotika di perairan Batam, Riau yang menggunakan kapal perikanan Sunrise Glory berbendera Singapura.

Kemudian kejadian yang tidak kalah menyedihkan adalah terbongkarnya kasus perbudakan nelayan (slavery) di kawasan Benjina laut Aru dan Ambon pada 2015. Johan menilai kejadian tersebut semakin menguatkan kejahatan IUU Fishing tidak boleh lagi dianggap sebagai kejahatan perikanan biasa.

“Oleh sebab itu, saya meminta kepada pemerintah untuk tegas terhadap pemberantasan aktivitas IUU Fishing di seluruh wilayah Indonesia,” kata Johan.

Politisi PKS asal dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) itu menuturkan, guna mengatasi masalah tersebut, memang tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah atau instansi tertentu saja, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Sehingga, ia menyarankan kepada pemerintah membuat sebuah sistem perlindungan utamanya di wilayah terpencil, terluar dan terdepan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengembangkan ekonomi di daerah tersebut.

“Gerak cepat pemerintah. Salah satunya, memaksimalkan posisi Bakamla sesuai amanat UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan juga diperlukan. Hal ini sebagai wujud atas respon berakhirnya mandate Satgas 155 yang selama ini melakukan pengawasan di wilayah laut Indonesia,” tandas Johan Rosihan. RUL.

Leave A Reply