Selomg, DS-perguruan tinggi swasta (PTS) sangat berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Karena itu, pemerintah harus adil dalam menerapkan kebijakan bagi dua jenis PT.
Hal itu dikemukakan Ketua Yayasan Universitas Gunung Rinjani (UGR), H. Ayip Rosidi, di sela-sela pelantikan sejumlah dekan kampus setempat, Senin (29/5) . Menurut Ayip, mengelola PTS sangat berat tidak saja saat merintisnya, melainkan juga disaat mengembangkan dan bahkan ketika harus bertahan.
Mengelola PTS memerlukan kerja keras karena ada tanggung jawab yang tidak dimiliki PTN. Ayip menyebut PTS harus mencari dan menyediakan uang sendiri untuk menggaji karyawan, membayar pajak, menyekolahkan dosen, dan lain-lain.
Karena itu, di PTS penggajian tidak selalu tepat waktu karena mencari anggaran dilakukan secara mandiri.
Disisi lain masyarakat masih memiliki mindset bahwa PTN lebih bagus dan berkualitas sehingga mereka memburunya. Sedangkan PTS mesti sibuk bersosialisasi mencari mahasiawa baru ditengah PTN yang kadang menggenjot raihan calon mahasiswa. Tidak hanya PTN di NTB, tidak jarang yang dari luar pun datang mencari mahasiswa di NTB.
“Pemerintah harus mengkaji ulang jika mau swasta maju dengan cara memperlakukan seimbang antara PTS dan PTN, ” ujarnya.
“PTN dan PTS harus bersama sama memikirkan karena sama sama ingin beribadah di bidang pendidikan, ” lanjut Ayip.
Menurutnya, banyak hal yang diperlukan PTS untuk dibantu seperti mereka yang belum punya gedung dan sarana, fasilitas laboratorium. Sementata ini bantuan hanya untuk mahasiswa.
Ayip mengakui Pemerintah banyak membantu dosen untuk kuliah S2 dan doktor. Persoalannya, setelah tamat banyak dosen yang berfikir hengkang. Di sisi lain, PTN dengan mudah menerima mereka.
“Ini masalah. Harusnya pemerintah menyubsidi.
Kalau pemerintah mau bantu lirik lah PTS, ” katanya. Ian
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.