Menu

Mode Gelap

Hukum · 12 Jul 2019 05:52 WITA ·

Pemegang IUP Nunggak Rp 50 M, Pemprov NTB Harus Berani Moratorium Operasi Galian C


					Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani Perbesar

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani

MATARAM, DS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB mendesak agar Pemprov NTB mengeluarkan keputusan moratorium galian C. Sebab telah merusak lingkungan. Moratorium tersebut harus secepatnya dilakukan pemerintah untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan alam agar tidak terjadinya longsor dan banjir.

“Kita mendesak Pemprov NTB segera mengeluarkan moratorium terhadap tambang galian C selama lima tahun ke depan. Moratorium bertujuan agar lingkungan dan keseimbangan alam terjaga serta menghindari terjadinya bencana alam,” ujar Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, menjawab wartawan, Kamis (11/7).

Menurut dia, dari total puluhan izin usaha pertambangan (IUP) dan WIUP yang dimiliki para perusahaan itu, uang daerah yang mengendap mencapai kisaran Rp 50 miliar. Walhi NTB meminta Pemprov NTB agar serius terkait persoalan tersebut. Salah satunya, mendorong persoalan tunggakan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses hukum.

“Sekali lagi, ini sudah berlangsung bertahun tahun. Jadi kita desak pemerintah menindak tegas pemilik IUP, baik yang tahapan eksplorasi maupun ekspolitasi. Kalau memang lambat (penyelesaian IUP), ya kita dorong APH, dalam hal ini KPK untuk memproses hukum,” tegas Murdani.

Ia mengindikasikan jika dana itu dibiarkan terus mengendap, apalagi berlarut larut, tagihan akan kan banyak. Ini menurutnya sama dengan memberi celah pemilik perusahaan yang belum bayar land rent dengan alasan yang dibuat buat.

Selama ini, Walhi melihat langkah Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkesan lembek karena hanya mengejar penunggak IUP dengan surat. Padahal mekanisme memberi peluang ESDM untuk lebih tegas.

Padahal, ada unsur pidana dalam kasus ini. “Jangan sampai Pemprov NTB hanya tegas untuk masyarakat yang lalai membayar pajak tanah dan bangunan atau pajak kendaraan, sementara untuk menyentuh perusahaan yang pelanggarannya kronis sangat sulit,” kata Murdani.

Terkait besarnya tunggakan mencapai Rp 50 miliar itu, menurut dia, seyogyanya hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat terus menagih dan mempertanyakan keseriusan pemerintah tersebut.

Sebelumnya, tunggakan iuran tetap dari pemegang IUP ini memang menjadi perhatian KPK, bahkan beberapa kali melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Lembaga antirasuah itu menemukan dalam korsup terhadap izin-izin Minerba menjadi biang kebocoran anggaran negara.

Khusus di NTB, berdasarkan data 30 Juni 2014 lalu, sebanyak 74 IUP mineral logam menunggak membayar iuran tetap senilai Rp 19,228 miliar lebih. Tunggakan tersebut termasuk yang sudah habis masa berlakunya yang tersebar di beberapa kabupaten di NTB.

Dinas ESDM sebelumnya mencatat Rp 50 miliar uang negara itu masih jadi piutang iuran tetap dari pemegang IUP, belum masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Formula pembagian land rent sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten/kota dan 20 persen ke pemerintah pusat.

Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dolar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dolar per haektare per tahun.

Dinas ESDM juga mencatat, ada pemegang IUP di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Namun belakangan mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar dan sisanya mereka diberikan waktu sampai Februari 2018.

Bagi pemegang IUP yang masih aktif, menurut pihak Dinas ESDM, setiap mereka membuat Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya (RKAB) tiap tahun. Sebelum ada ada persetujuan Dinas ESDM, mereka harus menyelesaikan semua kewajiban keuangannya. Ia menyebutkan dari 20 IUP logam, ada tiga pemegang IUP yang patuh membayar kewajibannya. Sementara sisanya masih kurang patuh. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Trending di Hukum