Selong,DS – Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H.M. Juaini Taofik meluncurkan program Inovasi Pelayanan Adminduk di sekolah (KIPAS) di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim, Rabu (1/11/2023).
Kegiatan itu dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi dan Kantor Kementerian Agama.
Pj Bupati mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Lotim mendukung suksesnya pemilu. Disebut ada 26 ribu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) non KTP Elektronik yang belum terekam. Dari jumlah tersebut 70 persen ada di sekolah. “Inilah yang dikejar yang ada di sekolah,” ucapnya.
Berdasarkan kemampuan perekaman yang dilakukan di kantor Dukcapil dan semua unit pelaksana teknisnya, hanya mampu melayani 1.000 sebulan. Melihat yang terekam masih cukup banyak, maka tidak mungkin bisa selesai sebelum tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pemerintah daerah kabupaten Lotim ini kemudian mengalokasikan anggaran dari dana tidak terduga sebesar Rp 99 juta untuk membiayai KIPAS Dukcapil.
Pelaksanaan perekaman ini akan dilangsungkan selama 24 hari. Yakni menyisir SMK/SMA/MA negeri dan swasta. Pemerintah daerah sudah ada MoU penyelenggara pemilu dengan Dukcapil. Siapa saja yang dapat panggilan kata kuncinya perekaman.
“Salah satu tugas PJ Bupati, layani dan sukseskan penyelenggaraan pemilihan. Bukan Suksesnya peserta pemilu,” tegas Juaini. Dalam melakukan perekaman ini, ditarget bisa 9 ribu dalam sebulan. Atau dihitung perhari, maka harus bisa merekam 300 orang. “Tim ini akan bekerja seperti mesin,” urainya.
Kepala Dinas Dukcapil Lotim, H. Sateriadi menambahkan sarana prasarana peralatan kota hanya tersedia dua unit saja yang mobile. Jika hanya andalkan dua sarana perekaman yang mobile tersebut, maka maksimal hanya 100 orang perhari. Untuk kejar 300 orang perhari, maka peralatan yang ada di kantor Dukcapil saat ini semuanya akan digerakkan. Sehingga pelayanan perekaman bisa 500 perhari. “Kita butuh 10 unit peralatan untuk bisa melayani perekaman 500 orang perhari,” imbuhnya.
Untuk sementara waktu, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di kantor Dukcapil dilayani di kantor UPT yang tersebar di semua Kecamatan. “Selama percepatan, tugas akan dilimpahkan ke UPT,” terangnya.
Kepala Cabang Dikbud NTB, H. Monang Hamonangan menyampaikan rencana perekaman di satuan pendidikan mulai dilakukan. Target tahun ini lebih banyak. Kunjungan ke sekolah sudah dilakukan dan sudah sosialisasikan.
“Tim dukcapil sudah turun ke sekolah dan pelayanan akan coba dipusatkan di sekolah negeri bagi sekolah swasta yang berdekatan,” imbuhnya.li
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.