Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pembubaran HTI Dinilai Tak Tepat

0 9

MATARAM, DS – Langkah pemerintah yang telah melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disayangkan Syarikat Islam (SI) NTB. Pasalnya, pembubaran ormas harus mengacu pada UU tentang ormas. Apalagi, negara memiliki kewajiban harus menjamin kebebasan yang seluas-luasnya bagi lembaga untuk berserikat dan berkumpul tanpa harus membedakan satu ormas pun.

“HTI bagi kami merupakan salah satu potensi anak bangsa yang patut dilakukan pembinaan secara kontinyu dan komprehensif oleh pemerintah. Kami sayangkan, langkah pembubaran sepihak oleh pemerintah kali ini, tanpa didahului adanya peringatan terlebih dahulu,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SI NTB, Zainul Aidi SP menjawab wartawan di hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Selasa (9/5).

Sekretaris DPD Demokrat NTB itu mengatakan, pembubaran HTI ini jelas menjadi catatan dalam pembangunan demokrasi, civil society, transaksi ide dan gagasan di republik ini. Menurutnya, mayoritas ormas islam termasuk SI, sangat menjunjung tinggi NKRI sebagai harga mati dalam idiologi gerakannya.

Karenanya, jika memang HTI dianggap paham yang idiologinya membahayakan terhadap bangsa dan negara, maka seharusnya sejak awal perlu pemerintah melakukan dialog secara terbuka sebagai bentuk pembinaanya.

“Kalau membubarkan sepihak jelas itu bukan cara yang elegan. Kami persilahkan, rekan-rekan HTI melakukan gugatan ke pengadilan atas kebijakan pembubaran oleh pemerintah. Sehingga, jelas arahnya, kalau dengan aksi massa, saya rasa tidak paslah melawan kebijakan pemerintah,” ujar Zainul Aidi.

Terpisah, Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi enggan menanggapi pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Kalau saya, Wallahu A’lam Bishawab,” ungkap TGB menjawab wartawan di Kantor Pemprov NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Selasa (9/5).

Pria yang juga dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) menilai belum tahu inti pembubaran sampai tuntas seperti apa. TGB mengaku belum mengerti wujud akhir dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. “Karena Pak Menkopolhukam menyampaikan akan ada proses pengadilan,” lanjut TGB.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5). Menurut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, keputusan ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dengan sejumlah pertimbangan.

“Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (8/5) lalu.

Wiranto menyampaikan, sebagai organisasi kemasyarakatan, HTI tidak melakukan peran positifnya dalam membangun bangsa. Selain itu, kegiatan HTI juga dinilai terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagaimana diatur dalam UU No 17/2013 tentang Ormas,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah pun menilai aktivitas yang dilakukan oleh HTI telah mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. “Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah antiterhadap ormas Islam. Bukan. Namun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Menurut Wiranto, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam sesuai dengan instruksi Presiden. Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan ideologi negara.

Ia menegaskan, pemerintah tak sewenang-wenang membubarkan HTI. Menurut dia, pembubaran ormas ini akan dilakukan melalui proses hukum yang berlaku. “Oleh karena itu, nanti akan ada proses pengajuan kepada suatu lembaga peradilan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dalam keterangan pers ini, Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. fahrul

Leave A Reply