Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pembangunan Huntap Pada Maret Sulit Terealisasi

0 5

MATARAM, DS – Target rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa yang direncanakan tuntas pada pada Maret tahun ini, sulit diwujudkan.  Pasalnya, hingga kini baru sekitar 120 hunian tetap (huntap) yang sudah terbangun dan siap dihuni oleh warga terdampak gempa di NTB.

Jumlah tersebut masih jauh dari total rumah rusak berat yang mencapai sekitar 75 ribu rumah. “Wajarlah jika kita sedikit pesimis karena memang banyaknya jumlah rumah yang rusak menjadi penyebab agak sulitnya bisa diselesaikan pada Maret ini,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha, menjawab wartawan, Sabtu (13/1).

Saat ini progres rumah yang sedang dalam pembangunan sudah mencapai sekitar 4.000 ribu unit rumah. Diharapkan, pada Maret pengerjaan sebanyak 4 ribu unit rumah itu bisa terselesaikan.

“Memang yang terbangun belum banyak, tapi memang sedang berprogres. Tentunya upaya-upaya terus kita tingkatkan percepatan untuk penyelesaiannya,” kata Sugiharta.

Menurut dia, dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena Pemerintah Pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Saat ini, kata Sugiharta, dana tersebut sudah diterima warga terdampak gempa melalui rekening masing-masing. Tahap selanjutnya dana tersebut akan ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) untuk kemudian dibelikan bahan bangunan dan juga pengerjaannya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 490 pokmas yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan rumah. Satu pokmas biasanya terdiri atas 10 sampai 15 kepala keluarga (KK) dan diprediksi total mencapai 7 ribu KK yang sedang mempersiapkan dan membangun rumah.

Meski demikian, lanjut Sugiharta, persoalan tidak lantas selesai begitu saja. Aspek tenaga kerja masih menjadi kendala utama.

“Kita bisa bayangkan membangun satu rumah untuk tipe 36 kalau tukang cuma dua berapa lama, apalagi ini yang jumlahnya banyak. Kita harus cari tukang, siapkan bahan-bahan yang juga punya proses cukup panjang sehingga membutuhkan waktu,” tegasnya.

Kendala rehabilitasi dan rekonstruksi berada pada keterbatasan jumlah tukang. Pemprov Jawa Timur, sendiri telah menyiapkan bantuannya untuk mengirimkan tukang dan bahan bangunan ke NTB.  Meski begitu, Provinsi NTB sedang memprioritaskan tenaga lokal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sepanjang kita bisa berdayakan tukang-tukang yang ada di NTB, kami berharap berdayakan itu dulu, dari luar hanya mendukung saja, tapi nanti kita lihat lagi pemetaannya seperti apa,” ucap Sugiharta.

 

Tambah Fasilitator

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, usai memimpin rapat bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB pada Jumat (11/1), meminta agar penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini menjadi perioritas utama.

Apalagi, dengan jumlah fasilitator yang baru mencapai sebanyak 350 orang saat ini, hal itu itu dirasa belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit. “Maka, penambahan sekitar 751 orang fasilitator untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sangat diperlukan untuk menkover kerusakan rumah warga itu,” tegas Rohmi menjawab wartawan, usai memimpin rapat itu.

Ia menyatakan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, maka seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat harus segera dilakukan untuk mempercepat masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).  “Saya sudah minta agar penambahan fasilitator itu memiliki check list yang ketat. Hal ini termasuk, pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen seperti saat ini.  Yang pasti, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas, karena  uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan,” ujar Rohmi.

Ia berharap, persoalan adanya sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap agar tidak ada lagi kedepannya. RUL.

Leave A Reply